JAKARTA - Presiden Joko Widodo tak lama lagi akan mengumumkan para menteri yang duduk dalam kabinet pemerintahan jilid kedua pada 20 Oktober mendatang. Sejumlah menteri dianggap tak layak lagi menduduki jabatannya saat ini.

Pengamat ekonomi Faisal Basri menyebut setidaknya ada enam menteri yang sebaiknya tak lagi dipilih oleh Presiden Jokowi. "Doa kita agar mereka tidak dipakai lagi, saya sebut nama mudah-mudahan bisa saya pertanggungjawabkan semua," kata Faisal usai diskusi publik yang dihadiri Gresnews.com, Selasa (15/10)

Pertama, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Dia dianggap oleh Faisal telah membanjiri Indonesia dengan impor dan menghancurkan industri dalam negeri. Kedua, Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, yang dinilai telah salah kaprah dalam menerapkan konsep Holding. Lagi pula selama ini cukup banyak direksi BUMN pilihan Rini yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, baik menteri maupun wakilnya harus diganti. Ignasius Jonan dan Archandra Tahar sangat arogan luar biasa dan tak mau mendengar masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder). "Tiba-tiba ganti aturan dari cost recovery jadi gross split tanpa kajian," ujarnya. Dosa lainnya adalah pengelolaan Blok Masela diubah dari yang tadinya offshore ke onshore. Dampaknya ada tambahan investasi jutaan US dolar. “Mereka orang hebat tapi tidak cocok mengurus dunia migas.”

Keempat, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang selama ini lebih sibuk melakukan make-up industri 4.0. Padahal yang dibutuhkan adalah strategi agar industri kita semakin maju. Justru di bawah kepemimpinannya pertumbuhan industri sudah di bawah 4% dan share industri di bawah 20%.

Selanjutnya pembantu presiden saat ini yang seharusnya diganti adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ia, menurut Faisal, kerap melakukan misleading dengan menyebut telah melakukan ekspor padahal tak banyak. Belum lagi ia juga telah mefasilitasi sepupunya untuk mendapatkan fasilitas impor gula.

Terakhir, pembantu presiden yang sebaiknya diganti adalah Luhut Binsar Panjaitan. Posisi Luhut adalah Kementerian Koodinator bidang Kemaritiman namun bukannya melakukan koordinasi justru mengambil alih tugas menteri di bawahnya. "Menteri Luhut mau terlibat semua, soal mobil listrik, battery, lithium dia bahas juga," katanya.

Faisal berharap Presiden Jokowi pada kepemimpinannya periode kedua dapat lebih bijak menunjuk orang yang tepat di jajaran pemerintahan. Hal itu agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi negara bisa dirasakan. "Pengumuman Kabinet Jokowi jilid II kita pantas optimis tim ekonominya kompak dan solid," ucapnya. (G-2)

BACA JUGA: