JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) dinilai lemah dalam strategi komunikasi publik. Sebab bisa jadi program Nawacita telah dijalankan tapi publik tidak mengetahui. Akibatnya publik merespons enam bulan kinerja pemerintahan Jokowi dengan menyatakan tidak puas, lantaran implementasi janji dan program Jokowi dinilai belum maksimal.

Survei nasional Poltracking pada 23-31 Maret 2015 mengungkapkan secara umum kinerja pemerintahan Jokowi dan JK dinilai tidak memuaskan bagi sebanyak 48,5 persen responden. Lalu sebanyak 44 persen menyatakan telah puas dengan kinerja pemerintahan saat ini. Sisa responden menjawab tidak tahu atas kinerja pemerintah.

Atas ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, ternyata kekecewaan publik paling tinggi adalah di sektor ekonomi sebesar 66,6 persen. Ketidakpuasan publik disusul di bidang hukum sebesar 55,6 persen, bidang keamanan sebesar 50,7 persen, dan bidang pendidikan serta kesehatan di atas ambang batas 50 persen.

Akibat ketidakpuasan publik pada bidang-bidang yang menyangkut kinerja pemerintah, sebanyak 41,8 persen publik setuju dengan perombakan kabinet. Lalu hanya 28 persen yang tidak menghendaki terjadinya perombakan kabinet dan sisa responden menyatakan tidak tahu.

Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda menjelaskan ketidakpuasan publik yang melebihi angka kepuasan menjadi ´alarm´ bagi pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan kinerjanya. Tapi tidak hanya itu, Jokowi juga harus aktif secara intensif membangun komunikasi politik dengan baik pada publik maupun elite politik. Sebab bisa jadi rendahnya kepuasan publik karena tidak adanya komunikasi yang sinergis.

"Sebagai langkah ekstrim,  bila memang diperlukan. Jokowi dapat melakukan perombakan kabinet sebagai penyegaran dan memperbaiki kinerja kabinet," ujar Hanta dalam penyampaian hasil survei evaluasi publik terhadap kinerja 6 bulan pemerintahan Jokowi-JK di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, Minggu (19/4).

Namun anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Junimart Girsang mengatakan persoalannya bukan masalah komunikasi melainkan sejauh mana masyarakat bisa merasakan kinerja Jokowi sendiri. Ia mencontohkan beberapa waktu lalu Jokowi membagikan kartu Indonesia Sehat (KIS) pada buruh. Hal tersebut dilakukan tanpa harus mendapatkan ekspose media secara luas. Tapi dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kalaupun masyarakat menyatakan ketidakpuasan, ia mengapresiasinya karena menjadi bagian dari upaya mengkritisi pemerintahan. Junimart menilai tak masalah dengan sikap publik yang mengkritisi pemerintahan selama itu untuk mendorong kinerja. Berbeda dengan menjelek-jelekkan pemerintah. "Kita berikan waktu pada pemerintahan ini untuk bisa bekerja secara profesional dan transparan," ujar Junimart saat dihubungi Gresnews.com, Minggu.

BACA JUGA: