JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) dinilai akan menjadi ujian bagi kesolidan partai-partai di Koalisi Merah Putih. Sebab telah muncul perbedaan suara dalam penentuan sikap terkait Perppu tersebut. Diawali oleh Golkar yang dalam Musyawarah Nasionalnya di Bali menyatakan akan menolak Perppu. Padahal Partai Golkar sendiri tel;ah terikat kesepakatan dengan Partai Demokrat dan Partai KMP lainnya untuk mendukung Perppu tersebut.

Direktur Political Communication (PolComm) Institute Heri Budianto menyatakan bahwa isu perppu ini akan menjadi ujian besar bagi kesolidan KMP. Pasalnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi sinyal akan gabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saat menemui Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu yang lalu dan untuk menggolkan Perppu Pilkada.

Selain itu Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ‎kubu Djan Faridz juga telah menyatakan akan mendukung perppu tersebut.‎ "Kalau digergaji melalui konflik internal terus, KMP akan pecah juga lama-lama," katanya, Sabtu (13/12).

Direktur ‎Solusi Untuk Negeri (SUN) Institut Andrianto juga membenarkan bahwa partai-partai dalam Koalisi Merah Putih (KMP) memiliki kepentingan masing-masing terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada). Hal itu dapat terlihat dari bagaimana respon yang berbeda antar partai menanggapi Perppu tersebut.

‎"Saya rasa berlaku Diktum Politik adalah seni kemungkinan yang berlandaskan kepentingan semata dan sekarang berlaku buat KMP dalam hal Perppu Pilkada, tidak ada yang spesial dalam hal itu,"‎ katanya kepada Gresnews.com, Sabtu (13/12).‎

Namun Andrianto mengatakan bahwa seluruh partai yang tergabung di dalam KMP akan saling menyesuaikan agar KMP tetap solid dan tidak mengalami perpecahan. Dia melihat KMP tidak akan pecah karena isu-isu parsial seperti itu.

"‎Karena arus besarnya kan dukung Perppu Pilkada tentu KMP menyesuaikan saja. ‎Jadi tidak akan berkorelasi jauh terhadap kesolidan KMP. Karena KMP tentu tidak berlandaskan pada isu-isu parsial‎," ujarnya.

Sebelumnya Perppu Pilkada itu memunculkan spekulasi terkait kesolidan KMP. Namun Andrianto memprediksi bahwa Sidang Paripurna dalam pembahasan tidak akan mengalami Deadlock di antara partai Koalisi Merah Putih (KMP).

Dia meyakini KMP tentu akan solid dalam isu-isu strategis lainnya. Pasalnya, bangunan komunikasi sudah terbangun sejak pembahasan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).‎ "Saya rasa tidak akan Deadlock. Media komunikasinya sudah terbangun sejak kemarin menggolkan UU MD3," jelas Andrianto.

Senada dengan Andrianto,‎Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai KMP akan tetap solid. Pasalnya komposisi ketua umum di masing-masing partai KMP kemungkinan akan tetap sama.

"‎Kemungkinan KMP solid itu ada, ditambah lagi ketua umum KMP tidak berubah, kemungkinan terpilihnya kembali SBY menjadi ketua umum Partai Demokrat besar, ARB Ketua Umum Partai Golkar dan Prabowo terpilih lewat aklamasi Ketua Umum Partai Gerindra," katanya, Sabtu (13/12).

BACA JUGA:
Tags