JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pasca ditunjukkanya Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) oleh Presiden Joko Widodo, muncul pertanyaan bagaimana dengan nasib para jenderal senior yang "dilangkahi" Tito. Berbagai spekulasi pun bermunculan terutama menyangkut nasib Komjen Budi Gunawan yang merupakan salah satu perwira tinggi polisi paling senior yang masih aktif hingga saat ini.

Isu terkait Budi Gunawan menjadi menarik mengingat, posisinya sebagai Wakapolri saat ini dengan pangkat bintang tiga dinilai sudah mentok dengan naiknya Tito. Secara politis, pemerintah memang harus mencarikan jalan bagi BG untuk mengembangkan potensi dan karirnya sebagai salah seorang perwira tinggi yang juga cemerlang di polri, mengingat BG masih memiliki masa dinas yang lumayan lama yaitu hampir dua tahun lagi.

Belakangan muncul isu bahwa, BG tak akan "disingkirkan" oleh pemerintah. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, dia mendengar kabar, karir BG akan tetap naik menjadi jenderal polisi bintang empat, namun dibaktikan di luar institusi polri, yaitu sebagai Kepala Badan Intelijen Negara.

Sementara, untuk posisi wakapolri, diisukan akan diisi oleh salah satu dari dua perwira tinggi yaitu Wakabaintelkam Irjen Lutfi Lubihanto dan Kalemdikpol Komjen Syafruddin. "Nama penggantinya yang beredar, ada Syafruddin dan Lutfi. Tapi benar tidaknya tergantung Presiden," kata Bamsoet, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/6).

Dua nama itu belakangan mencuat ketika isu Komjen Budi Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri akan mendapatkan posisi baru sebagai Kepala BIN menguat. "Dua nama yang mencuat adalah untuk menggantikan posisi Budi Gunawan yang rumornya akan dipromosikan menggantikan Bang Yos sebagai kepala BIN. Tapi belum terkornfirmasi karena yang tahu Presiden," ujarnya.

Bamsoet mengatakan, soal wakapolri, itu menjadi kewenangan kapolri yang baru dan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (wanjakti). Namun menurut dia, jika posisi BG tetap di Wakapolri, itupun merupakan suatu hal yang baik.

"Ada bagusnya Pak Tito sebagai Kapolri tetap bersama-sama dengan Wakapolri yang lama Pak BG lakukan penetrasi untuk menjaga hubungan harmonis dengan senior-senior," lanjut Bambang.

Isu serupa juga dilontarkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane. Dia memperkirakan proses fit and proper test bagi Tito Karnavian akan berjalan mulus dan Tito akan dilantik menjadi kapolri sebelum 1 Juli 2016, sehingga saat perayaan Hari Bhayangkara 2016, Polri sudah dipimpin kapolri baru.

"Bersamaan dengan naiknya Tito menjadi Kapolri, Polri akan melakukan mutasi terhadap sejumlah jenderal senior. Ini dilakukan untuk mendukung kinerja Tito saat memimpin kepolisian," kata Neta dalam pernyataan tertulis yang diterima gresnews.com, Selasa (21/6).

Dalam proses mutasi inilah, kata Neta, BG akan dipromosi menjadi jenderal bintang empat dan menduduki jabatan Kepala BIN. Selain itu Kalemdikpol Komjen Safruddin disebut-sebut dimutasi menjadi Wakapolri untuk mendampingi Kapolri Tito Karnavian. "Proses mutasi juga terjadi untuk beberapa jabatan strategis di Mabes Polri maupun jabatan sejumlah kapolda," prediksi Neta.

Menurut dia, mutasi ini menjadi penting dilakukan dilakukan sebagai dukungan internal Polri maupun dukungan para jenderal senior terhadap kinerja Tito Karnavian ke depan, mengingat Kepala BNPT itu terpilih menjadi Kapolri dengan ´melangkahi´ enam angkatan di kepolisian, yakni Akpol 81, 82, 83, 84, 85, dan Akpol 86. "Sedikitnya ada 100 jenderal yang ´dilangkahi´ Tito. Selain itu menjelang Hari Bhayangkara hingga akhir 2016 ada sejumlah jenderal Polri yang memasuki masa pensiun," katanya.

Untuk proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Tito, menurut Neta, sudah menyiapkan tim pemikir yang terdiri dari perwira muda. Mereka antara lain, Irjen Rico Amelsa (Akpol 88 B), Brigjen Gatot Edi (88 A), Kombes Eko Budi (89), Kombes Asep Suhendar, dan Kombes Wahyu Widada (Adhimakayasa Akpol 91).

Dengan adanya dukungan penuh dari para jenderal senior ini diharapkan akan memudahkan langkah Tito, terutama dalam membenahi institusi kepolisian ke depan. "Setidaknya, dipilihkan Tito menjadi kapolri akan lebih baik ketimbang memperpanjang masa jabatan Kapolri Badrodin Haiti," pungkas Neta.

REFORMASI POLRI - Dukungan atas penunjukan Tito Karnavian sebagai kapolri memang terus mengalir. Apalagi dengan usianya yang relatif masih muda, Tito dinilai punya waktu yang cukup panjang untuk melakukan pembenahan di institusi polri. Anggota Komisi III Taufiqulhadi menilai, durasi mas adinas yang panjang itu diharapkan dimanfaatkan oleh Tito untuk melakukan pembenahan maksimal di internal Polri.

"Biasanya, kepemimpinan sebelumnya relatif pendek sehingga tidak bisa membenahi secara maksimal. Sekarang, Tito punya waktu yang lebih leluasa," kata Taufiqulhadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/6).

Tito adalah lulusan Akpol 87. Usia pria kelahiran Palembang, 26 Oktober 1964, ini masih 51 tahun. Sedangkan usia pensiun di Polri adalah 58 tahun. Karena itu, Taufiq meminta Tito menyusun pondasi yang kuat dalam reformasi internal Polri ini.

Setidaknya, ada dua hal yang menurutnya harus dibenahi secepatnya. "Saat ini, yang dikritik adalah soal pelayanan publik dan kritik terhadap banyaknya korupsi di dalam tubuh Polri. Itu harus jadi perhatian," ucap anggota F-Nasdem ini.

Kepala BNPT ini sudah memiliki segudang pengalaman dari berbagai jabatan. Dia pernah duduk sebagai Kapolda Papua, Kapolda Metro Jaya, Asrena Polri, juga Kadensus 88. "Dulu Tito juga Asrena, dia punya kemampuan untuk membenahi semua persoalan tersebut," ujar Taufiq.

Sementara itu, menurut Sekjen PPP Arsul Sani, Tito memiliki kompetensi untuk mewujudkan pembenahan di internal Polri. Apalagi saat melihat usianya, Tito punya cukup banyak waktu. "Program pembenahan itu sudah ada di Renstra. Tetapi fokus pembenahan perlu di masalah SDM. Perlu ada pembenahan kultur, revolusi mental," katanya.

Arsul mencontohkan soal pembuatan SIM. Dia membenarkan bahwa di beberapa daerah, pelayanannya sudah baik. "Tapi di banyak daerah belum," ujar anggota Komisi III ini.

Soal masa jabatan, kata Arsul, panjangnya masa jabatan Kapolri tentu tergantung Presiden, namun Arsul meyakini Tito bisa berkarya lebih banyak jika menjabat lebih lama. "Kalau waktunya cukup sebagai Kapolri, lebih mudah mewujudkan revolusi mental dan revolusi kultural," ujarnya.

Proses uji kepatutan dan kelayakan Komjen Tito dimulai hari ini dengan rapat Komisi III dan KPK-PPATK-Kompolnas. Selanjutnya, Komisi III akan berkunjung ke rumah Komjen Tito lalu mengadakan fit and proper test.

TITO SIAP - Tito sendiri tampaknya sudah menunjukkan kesiapan penuh untuk menduduki jabatan nomor satu di korps bhayangkara itu. Untuk itu, sebagai langkah awal, Tito mengaku telah mendatangi para perwira tinggi yang merupakan seniornya di polri.

"Setelah diputuskan saya langsung mendatangi rumah-rumah senior. Saya enggak bisa sebutkan (siapa saja)," kata Tito.

Tito mengakui, diantara yang senior yang dikunjungi adalah Budi Gunawan. "Iya di antaranya, dan saya pikir para senior juga mendukung asalkan komitmennya lah melakukan reformasi dan perbaikan Polri," sambungnya.

Tito juga membenarkan sempat menolak diusulkan jadi Kapolri saat ditanyai kesediaannya oleh Jenderal Badrodin Haiti. Tito beralasan masih ada pati yang lebih senior dibanding dia. "Karena pada prinsipnya saya merasa junior, saya mengharapkan senior-senior maju terlebih dahulu. Tapi saya menolak secara halus ketika pak kapolri menanyakan kesediaan saya," ujarnya.

Meski menghormati para senior, Tito menegaskan, dia akan tetap objektif terhadap para senior. Para seniornya harus bisa menunjukkan kompetensi dan membuktikan diri. "Masalah senior itu penting tapi yang utama adalah interpersonal skill. Yaitu membangun hubungan dengan semua pihak tapi bukan berarti menyenangkan semua pihak," kata Tito.

Tito yang juga alumnus terbaik Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 1996 itu menegaskan bahwa penempatan jabatan di Polri tetap akan mengutamakan kompetensi dan visi reformasi. Jenderal senior yang tak punya kompetensi tentu tak akan diberi jabatan.
"Bukan berarti senior dapat tempat. Tapi yang punya kompetensi dan visi reformasi," sambung Tito.

Menurut Tito senioritas bukan jaminan seseorang pasti mendapatkan respek dari bawahannya. Yang terpenting, pemimpin tersebut bisa menunjukkan komitmen dan kompeten dalam bertugas.

"Tidak menjamin senioritas pasti dapat loyalitas. Banyak organisasi yang senior bisa saja tidak diikuti juniornya. Juniorpun kalau tunjukkan komitmen, juga dapat diikuti semuanya," kata peraih gelar PhD dalam bidang Strategic Studies di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, tahun 2008 itu.

Tito juga sudah bicara dengan para seniornya, mulai dari Wakapolri Komjen Budi Gunawan hingga Kepala BNN Komjen Budi Waseso yang juga diajukan untuk menjadi calon Kapolri. Dia menyebut para senior bisa menerima pilihan Presiden Joko Widodo itu.

"Banyak. Dengan Pak BG, Pak Buwas, Pak Safruddin, banyak sekali senior-senior. Dan dari komunikasi kita, saya dapat pesan, prinsip senior mendukung. Tapi saya harus menunjukkan leadership yang dapat diterima, yaitu dengan komitmen memperbaiki polisi," ujar Tito. (dtc)

BACA JUGA:
Tags