Sandiaga Uno Dukung Aplikasi Integrasi Layanan Kesehatan
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pentingnya masalah kesehatan menjadi salah satu perhatian utama Pemerintahan DKI Jakarta era Anies-Sandi. Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno bahkan inginkan Aplikasi Digital yang mengintegrasi layanan kesehatan bisa terealisasi di Pemprov DKI Jakarta.
"Bayangkan di era digital saat ini harusnya semua kebutuhan manusia serba praktis dan efisien. Saya ingin Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta juga harus semakin digital dalam hal pelayanan, khususnya layanan kesehatan karena ini sangat dibutuhkan oleh warga," kata Sandi dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Sabtu (13/1).
Salah satu permasalahan yang selama ini masih menjadi problem yaitu panjangnya antrean rumah sakit karena membludaknya jumlah pasien. Hal tersebut juga terjadi karena banyaknya pasien rujukan daerah yang datang ke Jakarta.
"Kedepannya, solusi berbasis digital harus terealisasi. Sebuah aplikasi yang bisa mempermudah pelayanan kesehatan serta meringankan beban warga," tutur Sandi.
Lewat aplikasi tersebut, masyarakat akan meminimalisir lamanya antrian yang biasanya hingga berjam-jam lamanya. Selain itu, aplikasi juga harus dapat memberikan kemudahan lain terkait pelayanan kesehatan seperti penyediaan informasi kesehatan hingga konsultasi dokter secara online.
Seperti yang diwartakan sebelumnya. Terdapat banyak keluhan warga DKI Jakarta atas pelayanan kesehatan, khususnya antrean baik antrian BPJS maupun antrean umum.
Warga mengeluh atas lamanya antrean. Terlebih pada pasien BPJS harus mengurus surat rujukan terlebih dahulu di Puskesmas Kelurahan masing-masing setelah itu mengantre di Rumah Sakit dari kisaran pukul 05.00 WIB. (mag)
- Kejagung Periksa Petinggi PT Samuel Asset Management
- Kejagung Dalami Keterangan 4 Saksi Kasus Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan
- Presiden Jokowi Kembali Digugat Terkait Jaminan Kesehatan Nasional
- Komunitas Pasien Cuci Darah Gugat Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS yang Dituding Mengakali Putusan MA
- Rekomendasi Kepesertaan JKN Tak Direspons Pemkab Tasikmalaya, Meninggal di RSUD, Masih Disuruh Bayar Rp4 Juta
- Presiden Jokowi Diminta Serius Kelola BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- Buruh Tolak Kenaikan Iuran BPJS Sebab Bikin Daya Beli Rakyat Kecil Jatuh