Ramaikan Natuna dengan Nelayan, Benahi Pasokan BBM
JAKARTA - Langkah pemerintah mengirimkan ratusan nelayan ke perairan Natuna untuk memanfaatkan sumber daya ikan dapat menjadi solusi terhadap klaim China atas perairan tersebut. Namun tak cukup berhenti hanya sekadar mengirimkan para nelayan semata tanpa mengetahui lebih jauh permasalahan mendasar yang terjadi pada para nelayan.
Ketua Dewan Pakar Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Alan Karopitan mengatakan permasalahan utama nelayan tradisional yaitu biaya terbesar usaha penangkapan adalah Bahan Bakar Minyak (BBM), sekitar 60%-70%. Apa lagi bila nelayan dari Pulau Jawa yang menangkap ikan di Perairan Natuna, artinya memerlukan BBM cukup banyak.
Menurutnya, yang kerap jadi masalah adalah BBM sulit didapatkan, kalau pun dapat mereka tak boleh menyimpan dalam jumlah besar. "Mereka sebetulnya tidak mengeluh soal harga, yang penting tersedia kalau mau melaut dan mereka tidak menyimpan, nggak boleh kan!" kata Alan kepada Gresnews.com seusai konferensi pers dan diskusi, di Kantor KNTI, Jakarta, Kamis (9/1).
Biaya mencari ikan satu perjalanan membutuhkan waktu dua hingga tiga bulan, bisa mencapai Rp500 juta. Salah satu anggaran terbesar adalah BBM. Terlebih kapal-kapal pencari ikan dengan kapasitas di atas 30 GT harus menggunakan BBM Industri; sementara untuk ke Natuna dibutuhkan kapal dengan kapasitas di atas 100 GT.
Persoalan lainnya adalah daya tawar nelayan tradisional rendah, terutama dalam mendapatkan akses permodalan. Begitu juga dengan konsumen, seperti para tengkulak, sehingga harga jual ikan bisa dipermainkan sedemikian rupa.
"Tapi kalau kita mau tarik lagi dalam konteks ekonomi maka tantangan mereka memang dalam hal penguatan organisasi," katanya.
Agar para nelayan bisa naik kelas sosial maka perlu memperkuat secara kapasitas organisasi, sehingga dapat mengelola dari hulu ke hilir dalam permasalaha ekonomi. Harapannya para nelayan ini jadi lebih sejahtera.
"Sekarang pun, sebetulnya ya, udah lumayanlah. Cuma ya, itu tadi! Kelangkaan BBM kadang atau cuaca ekstrem kadang. Jadi untuk naik kelas harus kita kuasai ekonomi dari hulu-hilir. Syaratnya itu ya, harus dirikan organisasi," pungkasnya.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan memobilisasi 470 nelayan dari Jawa dan sejumlah kapal ikan menuju perairan Natuna Utara. Mahfud mengatakan para nelayan sengaja dikerahkan sebagai bukti bahwa Natuna Utara bukan wilayah China. (G-2)
