JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru. Suryo sebelumnya merupakan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak menggantikan Robert Pakpahan yang masuk masa pensiun. Sejumlah tantangan berat pun kini menanti untuk diselesaikan.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Pratowo menegaskan pilihan terhadap Suryo tepat karena dua alasan. Pertama, menunjukkan kepercayaan Presiden dan Menteri Keuangan kepada internal Ditjen Pajak. Kedua, rekam jejak pribadi Suryo sebagai pejabat yang lahir dan dibesarkan di Ditjen Pajak menjadi modal kuat untuk memimpin DJP. "Namun tantangannya tidak mudah," kata Yustinus kepada Gresnews.com, Jumat (1/11).

Menurutnya, tekanan perekonomian global dan domestik akan berdampak pada penerimaan pajak. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang lebih proaktif, didukung teamwork yang solid, lincah, dan profesional, dan dukungan politik yang kuat, khususnya menuntaskan revisi UU Perpajakan, perbaikan kelembagaan, core tax system, dan pemanfaatan data/informasi perpajakan. Dalam waktu dekat perlu segera melakukan konsolidasi internal agar dapat segera bekerja cepat.

Yustinus menyebutkan capaian Dirjen Pajak sebelumnya telah memberi landasan dan rintisan yang cukup baik dan perlu dilanjutkan. Pengutamaan perumusan kebijakan yang moderat, fair, menjamin kepastian, dan implementasi yang konsisten di lapangan adalah tantangan terpenting. Untuk itu, komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan perlu terus dibangun dan diimplementasikan secara konsisten.

Tantangan penerimaan pajak juga menjadi perhatian karena kebutuhan sumber pembiayaan pembangunan yang terus meningkat. Tak dimungkiri di tengah tuntutan moderasi, masih terdapat sumber-sumber penerimaan baru yang dapat ditindaklanjuti dan menghasilkan tambahan penerimaan, terutama dari data/informasi perpajakan.

Penguatan kelembagaan Otoritas Perpajakan harus terus dilakukan agar dapat menjalankan tugas dengan efektif dan optimal. Dukungan penuh Presiden, DPR, dan institusi penegak hukum amat dibutuhkan. Di sisi lain, tuntutan agar praktik pemungutan pajak semakin adil, fair, berintegritas, dan transparan juga terus bergema. "Tugas Dirjen Pajak baru adalah memastikan kita bekerja dan berjalan dalam takaran dan timbangan yang tepat," tutupnya. (G-2)

BACA JUGA:
Tags