JAKARTA, GRESNEWS.COM - Perwakilan Petambak Plasma Udang eks-Dipasena mendatangi Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim agung yang akan ditunjuk dalam memeriksa perkara sengketa antara petambak dengan PT Aruna Wijaya Sakti anak perusahaan Central Proteinaprima (PT AWS/CPP). Petambak meminta agar Komisi Yudisial memastikan agar majelis hakim yang ditunjuk mengeluarkan putusan dengan adil dan tidak melanggar kode etik perilaku hakim.

Petambak mendatangi KY karena khawatir dampak besar yang akan diterima petambak lainnya apabila gugatan wanprestasi yang dihadapi mereka tidak diperiksa dengan adil. Jika dalam perkara itu para petambak secara tak adil dikalahkan oleh MA, maka lebih dari 7.000 petambak lainnya juga akan mengalami nasib yang sama. Menanggung beban utang yang sama sekali tidak pernah dinikmati.

Wakil Ketua Perhimpunan Petambak Udang Windu Dipasena (P3UW) Thowilun menyampaikan, para petambak kini sangat berharap keberpihakan semua pihak dan seluruh penyelenggara negara untuk bersama- sama membangun negeri ini di atas keadilan untuk kesejahteraan rakyat.

"Kami berharap, proses peradilan termasuk pemeriksaan dan pengawasan yang kini dan yang akan berjalan dilakukan dengan adil dan sebenar-benarnya, kini kami pun telah buktikan dengan nyata bahwa kehadiran CPP Grup dibumi Dipasena dulu tak lebih hanya untuk mencari keuntungan pribadi dan menindas hak-hak hidup kami sebagai rakyat di bumi dipasena " ujar Towilun lewat siaran pers yang diterima Gresnews.com, Kamis (25/9).

Seperti diketahui, saat ini 385 petambak sedang menghadapi gugatan wanprestasi dari PT AWS/CPP sejak 2012 dalam dua gugatan terpisah. Pada tingkat pertama, Majelis Hakim di PN Menggala, Lampung, menerima eksepsi petambak dan menyatakan gugatan PT AWS/CPP tidak dapat diterima.

Namun sayangnya, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung mengalahkan petambak. Putusan PT Tangjungkarang tersebut dalam amar putusan menerima banding dari PT AWS/CPP dan membatalkan putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Menggala.

Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan dari PT. AWS/CPP dengan menyatakan Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma adalah sah secara hukum. Juga menyatakan bahwa Petambak telah melakukan wanprestasi dan Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma berakhir dan putus dengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya.

Majelis hakim telah menyatakan tergugat masing-masing dalam gugatan dibebani utang total sebesar lebih dari Rp13 miliar (20/Pdt/2013/PT.TK) dan Rp13,8 miliar (21/Pdt/2013/PT.TK). Jika tidak mampu membayar utang masing-masing petambak maka PT AWS/CPP berhak untuk menjual aset tambak udang milik petambak sebagai kompensasi utang.

Sebagaimana diketahui, pertambakan Bumi Dipasena terletak di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung yang terbagi dalam 16 Blok yang terdiri atas 8 kampung. Luas wilayah 16.250 hektare dengan jumlah petambak plasma 7.512 kepala keluarga.

Dalam konteks ini, Towilun khawatir jika MA memutus perkara ini secara tidak adil dan mengalahkan petambak, maka putusan itu akan berdampak buruk kepada ribuan petambak udang lainnya yang sedang bergeliat budidaya secara mandiri.

Ketua P3UW, Nafian Faiz menyampaikan saat ini petambak eks Dipasena terus melakukan revitalisasi mandiri meski tengah mengalami kendala dan keterlambatan yang disebabkan oleh turunnnya harga udang. "Revitalisasi mandiri akan terus berlanjut meskipun sedikit terkendala karna turunnya harga udang, kami yakin bahwa bumi dipasena akan kembali menjadi penghasil udang terbesar seperti dulu lagi," ujar Nafian kepada Gresnews.com, beberapa waktu lalu.


Nafian faiz yang juga merangkap sebagai kepala kampung di bumi dipasena ini menambahkan bahwa petambak berharap agar pemerintah daerah maupun pusat dapat turut serta berperan aktif dan memberikan dukungan nyata terhadap apa yang telah dilakukan oleh masyarakat. "Kami akan berupaya secara mandiri dalam mengembalikan kondisi bumi Dipasena," kata Nafian.

Peran pemerintah sendiri memang diperlukan petambak, mengingat upaya revitalisasi ini juga terancam akibat kasus gugatan PT AWS/CPP ini. Seperti diketahui, alih-alih melakukan revitalisasi sesuai amanat pemerintah, PT AWS/CPP justru malah memperkarakan petambak eks Dipasena terkait perjanjian kemitraan dalam upaya revitalisasi.

Sementara BRI dan BNI dianggap tidak berkomitmen memberikan peluang penyelesaian permasalahan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. "Kredit tersebut pada dasarnya tidak dinikmati secara langsung oleh petambak namun di kuasai oleh PT AWS/CPP," kata Thowilun.

Thowilun mengatakan, PT AWS/CPP menjadi penerima dan penjamin (avalis) kredit tersebut sebagai konsekuensi dari perjanjian kemitraan inti-plasma yang menjadi modal melakukan revitalisasi namun tidak pernah dilaksanakan PT AWS/CPP.  Pada acara mediasi dengan Komnas HAM sebagai mediator, petambak menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan kredit yang disambut kesediaan pihak BRI dan BNI untuk melakukan restrukturisasi hutang petambak.

Akan tetapi hingga saat ini, belum ada langkah konkret dari pihak BRI maupun BNI untuk menindaklanjuti hasil mediasi tersebut. "Kondisi ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian bagi petambak saat ini," kata Thowilun lagi.

Dia bercerita, terdapat ribuan petambak udang eks-Dipasena yang terpaksa menandatangani perjanjian akad kredit dengan pihak BNI dan BRI. Status utang kredit tersebut menjadi beban kepada petambak namun petambak tidak pernah menguasai secara langsung dan tidak pernah mendapatkan status laporan utang. Padahal setiap panen udang akan dipotong sebesar 20% dari sisa hasil usaha untuk melunasi utang tadi.

Sebagaimana diketahui, PT AWS/CPP telah gagal melaksanakan kewajiban revitalisasi pertambakan udang eks-Dipasena sebagaimana yang diperjanjikan dalam penjualan aset eks Dipasena oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Dahulu ketika kerjasama petambak dengan PT itu dibuat, masing-masing petambak mendapatkan sebuah rumah sederhana dan 2 petak lahan seluas 2000 meter persegi.

Semua yang didapatkan petambak Dipasena tertanggung sebagai utang yang besarannya Rp165 juta untuk setiap petambak. Sistem pelunasannya dilakukan dengan pemotongan hasil panen 20% setiap usai panen. Utang tersebut diperkirakan akan lunas dalam 8 tahun. Sayangnya pola kemitraan ini kemudian berantakan memasuki tahun 1997.

PT DCD ternyata tidak transparan dalam mengelola keuangan para petambak. Saat itu budidaya petambak plasma berhasil, namun sudah berjalan 8 tahun lebih, utang yang ditanggung petambak tak juga lunas, bahkan jumlahnya bertambah. Perusahaan menganggap utang itu muncul akibat krisis moneter yang melanda pada tahun itu.

Di sisi lain para petambak merasa sudah melunasi kewajibannya karena selama 8 tahun itu terus mencicil sebesar 20% dari hasil panen. Namun bukannya keterbukaan yang diperoleh, perusahaan malah semakin menekan petambak. Perusahaan mulai menentukan sendiri harga beli udang dari para petambak dan menentukan harga produksi udang. Akhirnya para petambak pun mulai melancarkan protes.

Nasib para petambak terus terkatung-katung terutama setelah pada tahun 2000, Sjamsul Nursalim dinyatakan terlibat kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Aset-aset milik Sjamsul disita termasuk PT DCD dan diambil alih oleh BPPN. Tanggal 24 Maret 2004, aset Grup Dipasena termasuk tambak Bumi Dipasena diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset Negara (PT PPA). Dan pada September 2004 Dipasena dimasukkan dalam program revitalisasi yang merupakan amanat DPR.

Program revitalisasi ini juga menjadi program kerja 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu baru saja terpilih. Lewat program revitalisasi itu, tambak Dipasena akan dipulihkan ke kondisi awal dengan cara memperbaiki pola kemitraan. Hubungan kerjasama anatara perusahaan sebagai inti dan petambak sebagai plasma diaktualisasikan dengan memperbaiki perjanjian kerjasama antara petambak dengan PT DCD.

Namun PT PPA kemudian pada 24 Mei 2007 menjual aset kredit dan saham Grup Dipasena kepada PT Central Proteina Prima (CPP Group). Penjualan ini sendiri menjadi kontroversial karena aset yang bernilai Rp2,388 triliun itu ternyata hanya dijual seharga Rp688 miliar. PT CPP yang membeli aset itu adalah anak perusahaan Charoen Pokphand asal Thailand dan dalam perjanjian pembelian disebutkan sisa aset perusahaan sebesar Rp1,7 triliun dialokasikan untuk revitalisasi tambak selama 12 bulan sebagai kelanjutan amanat revitalisasi tahun 2004.

Sejak itu PT DCD sebagai inti digantikan oleh PT AWS/CPP dan perjanjian kerjasama dengan plasma ditandatangani pada 17 Desember 2007. Dalam perjanjian itu disebutkan PT AWS/CPP akan memberikan kredit kepada petambak dengan jaminan sertifikat para petambak. Sayangnya sejak awal perjanjian itu sudah tidak berjalan mulus karena PT AWS ternyata mangkir dari kewajiban.

Hingga awal tahun 2011 PT AWS/CPP hanya melakukan revitalisasi pada lima blok saja yaitu Blok 0, Blok 1, Blok 2, Blok 3 dan Blok 7. Itupun dilakukan bersama masyarakat. Sementara banyak petambak yang lahannya belum direvitalisasi menggantungkan hidup dari utang yang diberikan perusahaan sebesar Rp900 ribu perbulan sebagai Biaya Hidup Petambak Plasma (BHPP). Uang tersebut bukanlah pemberian cuma-cuma, namun menjadi tanggungan utang petambak kepada perusahaan yang jumlahnya semakin besar.

Tak hanya itu, sebagian besar petambak yang tambaknya sudah direvitalisasi dan sudah berbudidaya merasakan kesewenang-wenangan perusahaan karena Sisa Hasil Usaha (SHU) dari penjualan udang yang telah dipanen tak dibayar oleh perusahaan. Seharusnya petambak menerima SHU 14 hari setelah masa panen, tetapi hingga Mei 2011 SHU petambak antara bulan Februari-April tak kunjung dibayarkan. Total SHU seluruh Petambak Plasma Bumi Dipasena yang belum dibayarkan kepada petambak mencapai sebesar Rp38 miliar.

Kegagalan revitalisasi menimbulkan kekecewaan bagi petambak yang berujung pada polemik pemutusan hubungan kemitraan. Merespon hal ini, secara sepihak PT AWS/CPP menggugat 385 orang petambak dengan dalil telah ingkar janji (wanprestasi) dengan salah satunya karena tidak beriktikad untuk melunasi hutang kredit yang tidak pernah jelas statusnya.

Saat ini, situasi usaha petambak eks Dipasena ini sendiri berjalan baik. Untuk mendukung kegiatan budidaya tersebut, telah dibentuk suatu badan usaha koperasi dengan nama Koperasi Petambak Bumi Dipasena (KPBD) yang berfungsi sebagai wadah ekonomi bagi petambak dalam melakukan budidaya udang secara lebih adil dan baik.

Petambak juga melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana pertambakan secara swadaya di bawah "Program Revitalisasi Mandiri". Ari Suharso, salah seorang petambak mengatakan, para petambak mampu mengelola tambak eks Dipasena itu secara mandiri. Untuk permodalan, setiap rukun warga mengumpulkan dana iuran yang besarnya Rp5 juta-Rp70 juta per petambak.

Di wilayah RW Delta, tempat tinggalnya, kata Ari, ada sekitar 80 KK dengan jumlah petambak mencapai 2.000 orang. "Modal yang terkumpul bisa cukup besar untuk menghidupkan tambak," ujarnya kepada Gresnews.com, beberapa waktu lalu.

Petambak kini bisa menghasilkan keuntungan 3 kali lipat. Dengan modal antara Rp20 juta-Rp100 juta misalnya, para petambak kini bisa menghasilkan uang sebesar Rp60 juta-Rp300 juta per periode. Satu periode pembibitan udang hingga panen memakan waktu antara 2,5-3,5 bulan.

Dari menyebar 10.000 bibit, saat ini petambak bisa menghasilkan rata-rata 100 kilogram udang dengan harga Rp78 ribu-Rp80 ribu per kilogram dengan size standar 60 ekor udang per kilogram.

BACA JUGA: