JAKARTA - Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priyono, mengatakan sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden pada 2004, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat telah terjadi 618 konflik agraria yang melibatkan Perusahaan Partikelir dan Negara berhadapan dengan rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

"Menewaskan 44 orang, dengan cakupan areal sengketa 2.399.314,49 hektar dan melibatkan 731.342 keluarga," ungkapnya, di Jakarta, Rabu (2/1).

Dia menambahkan, pada 2012 terjadi 198 konflik agraria dengan jumlah korban rakyat mencapai 141.915 keluarga. Sedangkan, lanjut Agus, Presiden SBY pernah menjanjikan distribusi tanah seluas kurang lebih sembilan juta hektar. "Pada saat Joyo Winoto menjabat Kepala BPN, program distribusi tanah ini dinamakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dan BPN juga menyiapkan RPP Reforma Agraria," katanya.

Dia melanjutkan, saat Hendarman Supanji dilantik sebagai Kepala BPN RI (14 Juni 2012) dan sesuai dengan arahan Presiden SBY, Hendarman berjanji akan melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria. "Agraria adalah landasan pokok bagi kehidupan ekonomi, politik dan sosial budaya bagi satu bangsa," ujarnya.

Menurutnya, peningkatan atau penurunan konflik agraria di tahun yang akan datang sangat tergantung kepada politik negara, apakah sumber-sumber agraria tetap dijadikan sebagai komoditi yang dikonsesikan kepada modal asing? Ataukah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945?

BACA JUGA: