JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai penegakan hukum di Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan banyak kepentingan yang bermain seperti kepentingan politik, bisnis, dan pribadi. Ketika kepentingan bermain, keadilan dan kepastian hukum sangat sulit tercapai.

"Penegakan hukum masih saja diwarnai kepentingan-kepentingan non hukum di belakangnya. Kalau kepentingan-kepentingan non hukum bermain, keadilan dan kepastian hukum takkan pernah ada," kata Yusril saat dihubungi wartawan, Kamis (26/12).

Oleh karena itu menurut mantan Menteri Hukum dan HAM ini, negara seharusnya bersikap tegas pada aparat penegak hukum, dengan tidak memberi toleransi kepada yang bermain di balik penegakan hukum. Jika dibiarkan semakin banyak orang yang bersalah namun bisa melenggang bebas dan juga sebaliknya.

"Kalau kepentingan non hukum yang bermain, orang salah bisa tidak dihukum. Sebaliknya orang tidak salah bisa dihukum. Ini terjadi di mana-mana. Jika negara terus membiarkan faktor non hukum bermain dalam penegakan hukum, negara ini akan rusak binasa," tegas Yusril.

BACA JUGA: