Partai Hanura telah mendeklarasikan dukungannya kepada Joko Widodo untuk mencalonkan kembali pada Pemilihan Presiden 2019. Dalam rapat komisi di Rapimnas yang digelar di Hotel Stone, Legian, Badung, Bali, Sabtu (5/8/2017) kader Hanura di seluruh Indonesia diminta mensosialisasikan Jokowi sebagai capres 2019.

Sekretaris Steering Committee, Fauzi H Amro mengatakan Hanura akan mengkoordinasikan kepada seluruh DPD untuk mensosialisaikan Jokowi. Dia ingin sosok Jokowi dikampanyekan di setiap alat peraga dan media.

"Akan kita putuskan ikhtiar mendukung Pak Jokowi. Dukungan itu tidak hanya di surat pernyataan tadi tapi juga di seluruh alat peraga baik itu baliho atau kartu nama. Semua alat peraga, media sosial, serangan darat, serangan udara semua. Iklan segala macam wajib kita lanjutakan," katanya, Sabtu (5/8).

Selain itu, Hanura juga akan merumuskan strategi jelang persiapan pemilu serentak. Fauzi mengatakan dalam Rapimnas hari ini akan muncul surat keputusan resmi dukungan ke Jokowi.

"Paling penting dalam rapat hari ini ya partai ini kita membahas memenuhi standar syarat minimal KPU untuk verifikasi itu. Kita penuhi ada 100 persen di tingkat DPD, DPP 75 persen. Dan rekomendasi yang dimasukkan ke dalam surat tertulis mendukung Pak Jokowi," kata Fauzi.

Fauzi menyebut partainya juga akan membahas strategi pemenangan pemilu di 2018 dan 2019 dalam rapat komisi tersebut. Hanura menargetkan empat besar dalam pemilu 2018 dan 2019. (dtc/mfb)

Bahkan, kata dia, pihak kepolisian bisa saja menyelidiki isu itu jika memang ada laporan masyarakat. 

Hal tersebut didasarkan kepada argumentasi hukum selain mengasumsikan adanya persamaan subyek hukum, juga mengasumsikan adanya perbedaan subyek hukum.

Ketika dipaksakan, dia khawatir, akan banyak gesekan konflik yang tidak akan bisa diatasi MA. Sebab penyelesaian sengketa berpotensi memunculkan konflik di masyarakat.

Namun, penguatan sumber daya manusia di tataran yudikatif dengan meningkatkan kualitas hakim jujur dan kredibel tentu tak boleh dilupakan.

emilihan presiden 2014 oleh dua pasang kandidat yang begitu ketat beberapa waktu lalu. Ternyata masih menyisakan persoalan-persoalan berkaitan pelanggaran yang tidak bisa ditindak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia mengajukan wacana pada pembuat undang-undang agar institusi pengawas pemilu juga dilengkapi dengan penyidik dan penuntut.

Kalau politiknya teduh, lanjut SBY, kebijakan presiden baru dan pemerintah akan lebih mulus.

Meski masa kerja tersisa hanya dua bulan Komisi II DPR tetap ngotot  ajukan usul pembentukan panitia khusus (Pansus) Pilpres.

Pemilu dan pemilukada, menurut Andi, adalah bagian integral yang proses penyelesaian sengketanya harus ditangani oleh hakim-hakim yang memiliki keahlian dan pengetahuan politik dan hukum, selain pengetahuan ketatanegaraan.

Selain itu, kata dia, harus dibuat mekanisme pengawasan internal yang bisa menjadi alat kontrol atas kerja dan kinerja jajaran penyelenggara pemilu.

Toh, kata dia, dalam situasi seperti ini, polisi juga bersikap simpatik. Sejumlah pendukung Prabowo yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit.

Salah satu yang terbukti melakukan pelanggaran dan diberhentikan tetap adalah ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai.

Menurut Zainal, jika ada satu masalah yang mengganggu putusan namun hakim menyeragamkan kesemuanya, maka hal tersebut akan mengganggu konstitusionalitas bangsa.

Menurut Mendagri Gamawan Fauzi, Presiden SBY menginstruksikan kepada seluruh jajaran pejabat terkait untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk menjaga keamanan.