JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang sedang dalam tahap harmonisasi tetap akan memberi ruang bagi iklan dan pemasaran produk rokok. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo terkait proses penyusunan RUU Penyiaran di DPR.
Keputusan itu menurutnya mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyetujui siaran niaga iklan rokok. Dimana sebelumnya sejumlah organisasi masyarakat mengajukan gugatan terhadap iklan rokok.
"Kita tidak bisa bertentangan dengan keputusan MK, karena di dalam keputusannya, iklan rokok adalah bagian dari proses industri guna mensosialisasikan atau mempromosikan," ungkap Firman Soebagyo disela-sela Rapat Pleno Baleg dengan Komisi I di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (3/9) malam, seperti dikutip dpr.go.id.
Namun demikian, politisi Golkar ini menegaskan draft RUU Penyiaran akan memberikan sejumlah batasan. Antara lain terakait jam tayang dan media pemasarannya. Dimana secara teknis akan akan diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Sebagai misal disebutkan Firman, terkait gambar penyakit di bungkus rokok, kedepannya akan diatur KPI, sebab di beberapa negara penayangan iklan rokonya tidak begitu menakutkan. Sementara di Indonesia tergolong luar biasa menakutkan, "ada iklan yang memperlihatkan seorang bapak menggendong anak kecil sambil merokok, itu kan tidak boleh karena anak tidak boleh menjadi objek promosi tapi ini dipaksakan. Justru yang membuatnya juga melanggar UU," jelas Firman. (rm)
Pertama, draf P3SPS tahun 2015 ini cenderung memadatkan banyak pasal dari P3SPS tahun 2012. Hal ini justru menjadikan aturan dalam pedoman siaran televisi tersebut multitafsir.
Direktur Remotivi--lembaga pemantau dan peneliti tayangan televisi-- Muhamad Heychael mengatakan, sebagai orang yang diberikan kuasa oleh publik untuk menjalankan pemerintahan, mestinya Presiden Jokowi tidak hanya meminta.
Saat ini, secara administratif memang salah satu syarat mendapat izin siar adalah rekomendasi KPI, namun dengan kewenangan perpanjangan izin siar ada pada pemerintah, rekomendasi KPI seolah hanya formalitas yang tak memiliki konsekuensi alias tak bertaji.
Revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 memasuki masa-masa krusial. Sebab hari-hari ini pembahasan itu juga berfokus pada pasal-pasal krusial dan akan segera sampai pada tahap finalisasi ditingkat panja.
Melihat hasil keseluruhan dari survei ini, KPI meminta lembaga penyiaran memperbaiki kualitas program siarannya. "Infotainment, sinetron, dan variety show yang mendapat indeks kualitas rendah, justru berada di waktu-waktu utama (prime time) siaran televisi," ujar Judha.
Dari hasil laporan yang masuk ke aplikasi Rapotivi, tayangan Pesbukers (ANTV) dan Ganteng-Ganteng Serigala-GGS (SCTV) adalah dua judul tayangan yang paling banyak diadukan warga.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan surat edaran tentang larangan memuat atau menayangkan simulasi, ilustrasi atau animasi secara detil proses hukuman mati. Sebab hal itu menimbulkan kegerian di masyarakat dan mempengaruhi citra Indonesia dimata negara lain.
Lily mengatakan, dalam memberikan penilaian terhadap tayangan anak dan kartun, KPI telah meminta pandangan dari para pakar dan pemerhati anak yang memiliki kompetensi dalam bidangnya.
KIDP menyimpulkan kedua lembaga pemerintah di bidang penyiaran itu cenderung tak berdaya menghadapi korporasi penyiaran yang cenderung melakukan monopoli izin penyiaran.
Kemenkominfo dan KPI mempunyai kewenangan untuk mencabut izin perseorangan atau Badan hukum yang memindahtangankan izin penyiaran kepada pihak lain tapi itu tak dilakukan.
