Agus menjelaskan, kenaikan ini terjadi karena menjelang Natal dan Tahun baru 2018. Dia menjelaskan, pada minggu kedua Desember 2017 berdasarkan survei BI terjadi inflasi 0,42%. Secara year on year(yoy) di kisaran 3%.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Langkah pemerintah untuk menstabilkan harga pangan di hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha dan Tahun Baru Islam, mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono. Dia mengatakan, stabilitas harga pangan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Setelah saya melihat sendiri dan berbincang secara langsung dengan beberapa pedagang di pasar Palmerah ini, saya senang karena rata-rata dari mereka mengatakan bahwa harga bahan-bahan makanan seperti beras, bawang, cabai, daging, dan ikan relatif stabil," ujar Roem Kono saat inspeksi medadak (Sidak) ke Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (20/9).

Artinya, kata dia, harga yang mereka terima dan mereka berikan tidak berbeda seperti saat Idul Fitri lalu. "Ini sebuah hal yang sangat positif, dan patut diapresiasi," tambahnya, seperti dikutip dpr.go.id.

Meski demikian, Roem Kono mengaku, dia juga mendapat aspirasi dari beberapa pedagang terkait masuknya beberapa komoditi dari negara lain. Seperti beberapa waktu lalu impor bawang putih, bahkan impor garam. Pasalnya, bukan tidak mungkin hal tersebut akan kembali memunculkan gejolak di masyarakat, pedagang dan juga petani. "Hal ini sebisa mungkin harus diantisipasi sejak dini," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menilai perlunya sebuah badan ketahanan pangan untuk terus mengontrol ketersediaan bahan pangan di masyarakat. Padahal UU No.18 Tahun 2012 sudah lama diberlakukan, namun hingga kini belum disusun peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknisnya. Termasuk di dalamnya belum adanya badan ketahanan pangan.

Sedangkan satgas (satuan tugas) pangan yang sempat dibentuk beberapa waktu lalu dengan melibatkan TNI dan berbagai kementerian terkait sifatnya hanya sementara, tidak permanen. Oleh karena itu pihaknya berharap agar pemerintah segera membentuk badan ketahanan pangan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang tersebut. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - WWF Indonesia meluncurkan program baru untuk mendorong pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Program bertajuk "Establishing Sustainable Consumption and Production in Thailand, Indonesia and the Philippines (SCP TIP)" ini berafiliasi dengan 10 Years Framework Program (10YFP) – Sustainable Food Systems Programme dari UNEP. Program SCP TIP ini dipimpin oleh WWF-Jerman, dan implementasinya dilakukan oleh tiga kantor WWF di Thailand, Indonesia dan Filipina.

SCP TIP bertujuan membantu mendorong masyarakat di ketiga negara untuk mengintegrasikan dan menerapkan prinsip-prinsip konsumsi dan produksi berkelanjutan sebagai pendukung strategi mitigasi perubahan iklim nasional dalam hal politik, praktik bisnis dan gerakan masyarakat sipil.

Direktur Policy, Sustainability and Transformation WWF-Indonesia Aditya Bayunanda mengatakan, Indonesia kini bukan saja negara produsen dalam perdagangan global namun juga konsumen kelas dunia. "Dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa, Indonesia mengkonsumsi sendiri lebih dari separuh produk perkayuan, kertas dan kelapa sawit yang dihasilkannya, saatnya konsumsi itu juga mengarah kepada konsumsi yang bertanggungjawab," ujar Bayunanda dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Kamis (27/7).

Indonesia menjadi negara ke-enam terbesar penghasil emisi gas rumah kaca dari aktivitas deforestasi. Namun Indonesia juga telah berkomitmen untuk menekan laju perubahan iklim melalui Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAN/RAD GRK) dengan mengurangi emisi hingga 26% dari kegiatan deforestasi dan penggunaan lahan di tahun 2020.

"Konsumsi yang bertanggung jawab artinya memperhatikan asal usulnya dan menjauhi produk yang terkait praktik-praktik ilegal, perdagangan manusia, pengrusakan lingkungan dan penghancuran livelihood masyarakat setempat," lanjut Bayunanda.

Dengan 4,4 miliar orang (2015) tinggal di kawasan ini, Asia adalah tempat tinggal bagi 60% warga dunia. Tahun 2018, populasi Asia diperkirakan lebih dari 50%-nya adalah masyarakat urban, yang berarti mereka akan menjadi konsumen. Tahun 2050, diperkirakan 2 dari 3 orang Asia tinggal di perkotaan.

Semakin banyak orang tinggal di kota besar yang disebut ´megacities´, yaitu kota berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa. Di seluruh dunia ada 37 megacities, dua yang terbesar berada di Asia, yaitu Tokyo (39 juta jiwa) dan Jabodetabek (31,5 juta jiwa). Besarnya jumlah penduduk di perkotaan membawa konsekuensi pola konsumsi, terutama dengan meningkatnya populasi kelas menengah yang akan berpengaruh pada pola konsumsi rumah tangga, transportasi dan pangan.

Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pustanlinghut KLHK) Noer Adi Wardojo mengatakan, produksi yang bertanggung jawab, didukung dengan pola konsumsi yang berkelanjutan, bisa menjadi solusi untuk berbagai permasalahan lingkungan dan sumber daya alam yang kita hadapi belakangan ini. "Produksi dan konsumsi yang berkelanjutan bisa menyeimbangkan capaian-capaian sosial, ekonomi dan lingkungan seperti yang dicita-citakan dalam SDG," ujar Wardojo.

Wardojo menambahkan, pihaknya menyambut baik program yang dilakukan oleh WWF ini, sebagai dukungan dari publik untuk terwujudnya Indonesia yang berkelanjutan. "Pustanlinghut KLHK adalah focal point kolaborasi stakeholder SCP Indonesia yang mencakup sejumlah topik, diantaranya ekolabel dan Green Public Procurement, Consumer Information, Resource Efficient and Cleaner Production, dan Sustainability in Public Facilities," tambahnya.

Program SCP TIP ini berdurasi tiga tahun dengan dukungan dana dari German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) sebagai bagian dari International Climate Initiative (IKI). Acara peluncuran program SCP TIP bertempat di Goethe-Institut Jakarta dan dihadiri undangan yang mewakili instansi pemerintah, sektor swasta dan komunitas. (mag)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama sejumlah kementerian membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Langkah tersebut untuk mengantisipasi dan menjaga menjaga stabilitas harga pangan menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Lebaran 2017. Tim Satgas akan dipimpin oleh Irjen Pol Setyo Wasisto dari kepolisian.

Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Satgas akan melakukan pengawasan harga pangan di pasar-pasar, hasil pemantauan itu  akan dievaluasi hasilnya tiap dua pekan. Menurutnya selain melakukan pengawasan harga dan ketersediaan sembako, satgas juga bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kartel dan mafia pangan.

"Selain di tingkat pusat, di tingkat daerah juga akan dibentuk Satgas Pangan Polda bersama sejumlah dinas terkait, seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. Satgas Pangan Polda dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda," ujar Kapolri, Rabu (3/5) seperti dilansir  setkab.go.id.

Kepolisian juga mengaku telah melakukan koordinasi, melalui tatap muka jarak jauh dengan kapolda, gubernur, bupati dan walikota sejumlah daerah. Dari tatap muka itu diketahui ketersediaan sembako   di seluruh wilayah tanah air. Diketahui ketersediaan sembako saat mencukupi hingga lebaran.

"Suplai sembako aman. Ketersediaan sembako aman, persoalan rantai distribusi yang ada spekulan, penimbun, kartel sedang kami tangani bersama," ujar Tito.

Koordinasi antarlembaga dan pembentukan satgas ini adalah tidak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas jelang Ramadhan dan Lebaran agar sejumlah menteri menstabilkan harga sembako.

Atas intruksi ini Kapolri bersama Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, KPPU, Bulog, Bea Cukai untuk koordinasi dan melakukan konferensi video dengan daerah terkait kesiapan penyediaan logistik menghadapi Ramadhan dan Lebaran. (rm)

Masalah yang terjadi ialah, sumber daya pertanian baik manusia dan lahan makin berkurang tiap tahunnya, sehingga menyebabkan harga menjadi mahal padahal negara lain sudah melaju dengan cepat dalam sektor pertanian sehingga kita tidak mampu berkompetisi.

Kementerian Pertanian (Kementan) belum lama ini mengklaim bahwa Indonesia telah mencapai swasembada di tiga komoditas pangan, yakni cabai, bawang dan beras. Alasannya dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pemerintah tidak lagi melakukan impor terhadap ketiga komoditas tersebut.

Tata kelola pangan pemerintah dinilai masih amburadul. Pasalnya, setiap kali menghadapi momen hari besar seperti bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri harga-harga kebutuhan pokok selalu melambung.

Rencana pemerintah melakukan impor bawang merah sebanyak 2500 ton untuk mengantisipasi kenaikan harga di bulan Ramadhan dan Idul Fitri berbuah polemik. Pasalnya, rencana pemerintah itu dinilai seperti menjilat ludah sendiri.

Sembari menunggu Inpres penugasan stabilitas 11 harga bahan pokok, Bulog harus bersinergi dengan perusahaan BUMN pangan.

Penandatanganan perjanjian impor beras dengan Vietnam dan Thailand oleh pemerintah beberapa waktu lalu dinilai merupakan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan pangan.