JAKARTA, GRESNEWS.COM - Empat orang tokoh ditetapkan sebagai pahlawan nasional yakni Laksamana Malahayati dari Aceh, Zainuddin Abdul Madjid dari NTB, Mahmud Riayat Syah dari Kepri, dan pendiri HMI Lafran Pane dari Yogyakarta.
Penganugerahan gelar Pahlawan nasional itu dilakukan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (9/11). Hadir dalam penganugrahan itu sejumlah Perwakilan dan ahli waris para tokoh untuk menerima plakat Pahlawan Nasional.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla, para menteri Kabinet Kerja, dan tokoh nasional lainnya turut hadir dalam acara ini. Diawali proses mengheningkan cipta yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Penetapan keempat tokoh ini sesuai Kepres No 115/TK/Tahun 2017 yang ditandatangani presiden Jokowi pada 6 November 2017.
Laksamana Malahayati atau Keumalahayati merupakan laksamana wanita pertama di dunia. Dia pernah memimpin pasukan yang terdiri atas para janda perang pada abad ke-16.
Sementara itu, Lafran Pane, selain pendiri HMI, pernah menjadi tokoh muda perintis kemerdekaan. HMI yang dia dirikan pun telah memunculkan kader-kader yang mengisi sejumlah tempat di pemerintahan, legislatif, hingga yudikatif.
Adapun Zainuddin Abdul Madjid merupakan pendiri ormas Islam terbesar di NTB, Nahdlatul Wathan. Dia seorang ulama karismatik yang juga kakek Gubernur NTB saat ini.
Sedang Sultan Mahmud Riayat Syah adalah sosok yang konsisten melawan penjajahan. Pada 1782, dia pernah menenggelamkan kapal Belanda. (dtc/rm)
Bonnie menyarankan sebagai gantinya dengan mendorong penulisan sejarah yang berimbang. Semua tindakan dan perilakunya para tokoh itu didokumentasikan dalam sebuah catatan, baik dalam bentuk tulisan atau dokumen-dokumen lain.
Padahal dari sisi perjuangan, ketokohan ulama kelahiran Tambakberas-Jombang, Jawa Timur tahun 1888 ini, tidak kalah dibandingkan para pendiri bangsa Indonesia lainnya. KH Wahab Hasbullah adalah seorang ulama sekaligus aktivis yang selalu tergerak nuraninya untuk membantu rakyat yang sengsara di bawah penjajahan Belanda.
Karena itu, tambahnya, pemberian gelar pahlawan kepada Gus Dur harusnya dipercepat. Karena hingga saat ini, belum ada pemimpin yang benar-benar pluralis, seperti dia. "Jadi dugaan saya, kalau hingga kini Gus Dur belum juga diberikan gelar pahlawan, itu karena pertimbangan politis," tegasnya.
rakyat Indonesia benar-benar mendapat figur pahlawan yang ideal dan membanggakan, serta bersih dari cacat atau dosa sosial politik di masa lalu, yang menimbulkan luka sejarah bangsa dan negara Indonesia
"Semangat dan nilai kepahlawanan yang ditunjukkan dalam pertempuran 10 November tersebut, hendaknya dihayati dan menjadi inspirasi untuk mengisi kemerdekaan."
.jpg)