OPSI mempertanyakan dasar dan alasan penunjukkan komisaris tersebut, sebab tidak ada proses penilaian dan alasan yang objektif pengangkatan komisaris tersebut.
Selain itu, pendemo juga menolak upah murah, sistem outsourcing dan buruh kontrak. Rencananya buruh akan melanjutkan aksinya dengan long march ke depan Istana Negara.
Narasumber dalam diskusi ini adalah Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPI), Nur Suhud (Anggota Komisi IX DPR), Timbul Siregar (Sekjend Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia/OPSI), dan Arie Ariyanto (Koordinator Penelitian Partisipasi Indonesia).
"Saya minta seluruh pemerintah daerah mencabut izin operasional pengerah tenaga outsourcing yang tidak taat UU No 13 dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pemda harus mencabut izin operasionalnya karena penerbitan izinnya ada di pemda."
"Saat ini keberadaan Rumah Sakit umum dirasakan sangat diperlukan guna meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar," kata Karyono di Jakarta, Senin (24/9)
Jutaan orang yang belum pernah menggunakan internet atau tidak memiliki keterampilan mengenai teknologi informasi (IT) akan merasa tertekan sekaligus dirugikan jika pemerintah Inggris memaksakan kehendak akan mendigitalisasi semua sistem kredit bagi masyarakatnya.
Mereka akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat jika pemerintah presiden dan Badan Usaha Milik Negara tidak bersedia melaksanakan putusan MK tersebut dengan cara tidak membuat peraturan pelaksananya.
"Negara yang memperhatikan kebutuhan dasar rakyat akan lebih stabil di
tengah gejolak ekonomi global. Termasuk di Iran, anda bisa saksikan
sendiri, di tengah embargo ekonomi, rakyat kami cukup sejahtera. Tak ada
fakir mutlak (kemiskinan ekstrem) di sini," ungkap Abdoreza.
.jpg)
