Indonesia berkomitmen menerapkan konsep pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Indonesia juga mengajak negara lain untuk menjaga bersama kekayaan alam di laut karena tidak ada negara yang bisa mengelola lautnya sendirian.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi panelis dalam pertemuan tingkat tinggi tentang kelautan di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Indonesia menyebut sektor kelautan memiliki potensi Blue Economy atau Blue Growth yang sangat penting dalam proses pembangunan.
"Perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan yang berkelanjutan akan memastikan penghidupan yang berkelanjutan untuk masyarakat dan juga kesejahteraan mereka," kata JK dalam pidatonya di New York, Amerika Serikat (AS), Rabu (20/9).
Pertemuan tingkat tinggi ini bertemakan ´The Oceans - A Wealth of Opportunities´. Selain Wapres JK, hadir Juga panelis lainnya seperti Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg, Presiden Chilie Michelle Bachelet, Presiden Palau Tommy Remengesau, Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama, dan Perdana Menteri Portugal António Costa.
JK mengajak negara-negara lainnya untuk memajukan Blue Economy dalam proses pembangunan. Hal ini karena kegiatan ekonomi laut menghasilkan pendapatan, dan juga JK mengingatkan bahwa konservasi dan perlindungan ekosistem laut sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.
"Terakhir, lautan membentuk karakteristik sosial budaya pesisir yang unik di masyarakat," ucapnya.
JK menegaskan bahwa pengembangan konsep maritim di Indonesia merupakan aspek kunci dalam agenda pembangunan Indonesia. Dilanjutkannya, konsep blue economy ini telah dintegrasikan ke dalam kebijakan maritim Indonesia sejak 2017.
"Indonesia percaya bahwa pengelolaan sumber daya laut seharusnya dilakukan berkelanjutan," terangnya.
JK mengatakan salah satu masalah yang dihadapi dunia saat ini soal pencemaran laut. Indonesia pun berkomitmen untuk mengurangi 70 persen sampah plastik hingga 2025. Selain itu, kejahatan illegal fishing masuk dalam kategori kejahatan terorganisir transnasional.
"Tidak ada negara yang bisa menangani masalah kelautan sendirian. Kemitraan dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan sangat penting," ujarnya.
"Seperti yang saya nyatakan sebelumnya, laut tidak hanya tentang pembangunan ekonomi, tapi juga kelangsungan hidup," sambungnya. (dtc/mfb)
Pemerintah didesak merevisi PP No. 15/2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Jasa Angkutan Laut karena dinilai menyebabkan biaya tinggi dan membebani rakyat.
Kendala penyusunan rencana penataan ruang laut dipicu rendahnya komitmen dari pengambil keputusan yang belum menjadikan program tersebut sebagai prioritas.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan telah melakukan audit dan pengawasan terhadap 1.132 kapal eks asing (buatan luar negeri) yang beroperasi Wilayah Pengelola Perikanan (WPP) Indonesia.
Jalan Rizal Ramli untuk mewujudkan mimpi Indonesia sebagai poros maritim dinilai tak akan mudah. Serangkaian persoalan kemaritiman yang berbelit dan kompleks akan menjadi batu sandungan mencapai cita-cita poros maritim.
Kebijakan pemerintah menerapkan tata ruang wilayah laut tak kunjung bisa terealisasi. Kebijakan itu masih menjadi tarik ulur di tingkat daerah dan asosiasi perikanan.
Indonesia sejauh ini, lanjut Sudirman, telah berhasil mencapai 16,5 juta ha konservasi kawasan laut. Hasil ini, masih perlu ditingkatkan sebab target tahun 2020, Indonesia mengkonservasi hingga 20 juta Ha.
Mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia adalah visi yang ingin dicapai oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Poros maritim dunia adalah suatu konsep keunggulan geo strategis berbasis kekayaan bahari atau laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menertibkan aktivitas tambang di pinggir pantai. Penertiban tersebut dilakukan menyusul rencana pemberlakuan zonasi 0-4 mil untuk melindungi habitat dan ekosistem laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui kapasitas kelembagaan dan jumlah personel pengawasan laut masih minim. Hal ini menjadi halangan pemerintah dalam melindungi sumber data kelautan dan perikanan.
Visi Pemerintahan Jokowi menjadi poros maritim perlu dikaji kembali. Hal ini disampaikan mengingat masih lemahnya daya dukung akses dan infrastruktur pelabuhan. Pemerintah Indonesia juga dinilai perlu meningkatkan jumlah transportasi laut guna menunjang konektivitas antar pulau.
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah fokus melakukan pemetaan wilayah laut nasional. Langkah tersebut ditempuh untuk memetakan area atau zonasi agar terhindar dari praktek eksplorasi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan akan terus mengawal putusan Pengadilan Perikanan Ambon yang memutuskan hukuman ringan terhadap kapal asing pencuri ikan MV Hai Fa. Bahkan KKP siap membawa putusan hakim tersebut ke Komidi Yudisial (KY).
