Hakim konstitusi Saldi Isra meminta pemerintah melengkapi beberapa argumen mereka terkait pengelolaan keuangan haji. Salah satunya adalah soal argumen perumusan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji dengan DPR.

"Pertama supaya ada keterangan tambahan dari pemerintah terkait argumen ketika UU dirumuskan soal peluang investasi dana haji. Kan ada perdebatan dengan DPR soal investasi," kata Saldi dalam persidangan di Gedung MK, Selasa (26/9).

Selain itu, Saldi juga minta penjelasan dari pemeritah soal berapa sebenarnya biaya yang diperlukan calon jamaah untuk menunaikan ibadah haji. Dia mau pemerintah menjelaskan dari jumlah setoran lunas yang dibayarkan oleh jamaah, berapa uang yang dikeluarkan pemerintah untuk menutupi kekurangan jamaah.

"Apakah itu diambil dari investasi? Itu penting sebab ada ruang pada pemerintah untuk menjelaskan bagaimana cara pemerintah memenuhi dana haji bagi calon jamaah," ucapnya.

Tak hanya itu, Saldi ingin pemerintah menjelaskan selama ini berapa besaran investasi yang diperoleh dari pemerintah dalam mengelola keuangan haji dan dikelola dalam bentuk apa. Agar publik bisa menilai penting tidaknya investasi ini.

Sementara hakim konstitusi Wahiduddin Adams menyebut pemerintah belum menjelaskan secara terperinci soal pengelolaan dana haji. Dia juga masih merasa bingung selama ini dana haji dikelola oleh pihak mana.

"Siapa yang kelola uang itu, sampai sekarang kalau lebih 3 juta jamaah yang ingin naik haji dikali Rp 30 juta sudah hampir Rp 100 triliun. Itu siapa yang mengelola?" tanya Wahiduddin.

Terakhir, dia minta penjelasan pemerintah soal badan pengawas dan badan pengelola dana haji yang dalam gugatan pemohon disebut tidak ada unsur dari calon jamaah haji.

"Berikutnya, di badan pengawas dan pengelola tidak ada unsur calon haji. Bisa dijelaskan sehingga majelis dan pemohon bisa dapat gambaran yang lengkap," tuturnya.

Hakim konstitusi Anwar Usman juga mengajukan beberapa pertanyaan pada pemerintah. Usman menanyakan apakah selama ini investasi dana haji selalu menggunakan bank syariah atau bank konvensional. Dia juga bertanya berapa dana yang sudah diinvestasikan dan apa selalu menguntungkan.

"Di pasal 48 ayat 1 diperbolehkan investasi dalam produk perbankan. Itu perbankan syariah apa konvensional. Kedua, dari jumlah yang diterima, dari setoran awal dan lunas, berapa yang terkumpul? Berapa yang sudah diinvestasikan? Apa selalu menguntungkan?" tanya Anwar.

Karena banyaknya pertanyaan dari hakim, ketua majelis hakim konstitusi Arief Hidayat menanyakan apakah pemerintah ingin menjawab langsung atau menjawab secara tertulis. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Nazir Ali, menjawab bila mereka akan menjawab secara tertulis.

"Pemerintah akan menjawab langsung atau melalui pernyatan tertulis?" tanya Arief. "Dijawab secara tertulis Yang Mulia," jawab Nazir. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Musim haji tahun ini sudah berakhir, rombongan kelompok terbang terakhir segera meninggalkan Arab Saudi dalam beberapa hari ke depan. Sementara, jemaah haji yang wafat di tanah suci, dimakamkan di pemakaman haji setempat. Lantas bagaimana dengan barang-barang bawaan mereka?

Kepala Daker Madinah Amin Handoyo mengatakan, barang milik jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi akan dikembalikan kepada keluarga almarhum/almarhumah. Amin mengatakan, barang tersebut akan dititipkan kepada petugas kloter yang bersangkutan. Jika kelompok terbang (kloter) yang bersangkutan sudah mendahului, maka barang akan dititipkan dengan kloter yang berdekatan di dalam satu embarkasi.

"Jika masih ada ahli warisnya yang turut mendampingi, maka akan dibarengi dengan ahli warisnya," tegas Amin usai meninjau proses pemindaian (x ray) koper jemaah haji di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah, seperti dikutip kemenag.go.id.

Sampai Minggu (24/9), rilis Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat total jemaah wafat berjumlah 595 orang. Jumlah ini terdiri dari 10 jemaah wafat di Jeddah, 436 wafat di Makkah, 61 wafat di Madinah, 20 wafat di Arafah, dan 68 jemaah wafat di Mina. Sebanyak 25 orang dari jumlah yang wafat adalah jemaah haji khusus.

Terkait barang bawaan jemaah, Amin mengaku tidak lagi ditemukan air Zamzam dalam koper jemaah haji Indonesia. Menurutnya, pemahaman dan kepatuhan jemaah akan barang bawaan tahun ini jauh lebih bagus, baik dari berat maupun jenis barang yang terlarang. Hal ini kata Amin tidak lepas dari upaya sosialisasi yang dilakukan para petugas secara gencar, termasuk dari rekan media. Sehingga, para jemaah mengetahui dan mematuhi aturan yang ada.

Pemeriksaan barang bawaan dalam proses pemulangan jemaah dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, koper jemaah ditimbang di hotel untuk mengetahui berat beban. Jika lebih dari 32 kilogram, maka harus dikurangi. Koper yang beratnya sudah sesuai akan dibawa menggunakan truk ke tempat pemeriksaan.

Kedua, pemeriksaan isi koper melalui x ray. Jika ditemukan barang yang diduga terlarang dalam penerbangan, maka koper akan dibongkar dan barang tersebut dikeluarkan.

Koper yang sudah diperiksa, siap diterbangkan bersama para pemiliknya ke tanah air. "Barang-barang yang masuk ke bagasi akan datang bersamaan dengan jemaahnya (pemilik)," tutur Amin.

Sementara itu, fase kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua telah memasuki hari ketiga. Sampai dengan 23 September pukul 19.00 WAS, 48 Kloter dengan total 19.686 jemaah beserta petugas, telah diberangkatkan dari Bandara AMAA Madinah.

Layanan Bus Shalawat di Makkah mulai sepi penumpang. Pantauan di terminal Bab Ali dan Syib Amir, Minggu (24/9) jelang subuh, suasana tiga hari jelang pemberangkatan jemaah terakhir ke Madinah tampak sepi dan lengang.

"Meski sepi, layanan bus shalawat tetap jalan. Petugas tetap stand by di halte dan terminal untuk melayani jemaah yang akan beribadah di Masjidil Haram," terang Kabid Transportasi Subhan Cholid di Makkah.

Menurutnya, sampai hari ini, total jemaah yang masih disiapkan layanan bus transportasi sebanyak 11.947 orang. Mereka tersebar di 10 wilayah, yaitu: Aziziyah Janubiyah (854 jemaah), Aziziyah Syimaliyah 2 (683), Mahbas Jin (5.159), Syisyah (360), Syisyah Raudhah (455), Syisyah 1 (455), Syisyah 2 (1.776), Raudhah (763), Jarwal/Biban (410), dan Misfalah (1.032). "Wilayah Aziziyah Syimaliyah 1 sudah kosong. Seluruh jemaah sudah diberangkatkan, baik ke Tanah Air atau ke Madinah," terang Subhan.

Subhan memastikan layanan bus Shalawat akan terus beroperasi sampai dengan 26 September 2017. "Hingga detik terakhir jemaah haji meninggalkan Makkah menuju Madinah, layanan bus shalawat akan terus berjalan," tandasnya. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, penambahan kuota haji harus didahului dengan pembenahan infrastruktur haji di Mina, Arab Saudi. Hal itu ditegaskan Lukman menanggapi ramainya kembali isu penambahan kuota kembali muncul seiring akan berakhirnya penyelenggaraan haji tahun ini.

Lukman menegaskan, penambahan kuota tanpa perbaikan dan penataan infrastruktur di Mina, justru akan menjadi sesuatu yang riskan. "Jadi penambahan kuota harus didahului dengan penyiapan dan penyediaan infrastruktur yang memadai," terang Menag usai memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan haji antara delegasi Amirul Hajj dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Jeddah, Sabtu (9/9), seperti dikutip kemenag.go.id.

Tahun ini, kuota jemaah haji Indonesia bertambah hingga 52.200 orang jika dibanding tahun sebelumnya. Menurut Menag, dengan kuota lebih dari 220 ribu pada tahun ini saja, kondisi di Mina cukup memprihatikan. Sebab, ada beberapa kloter yang maktabnya tidak menyiapkan tenda yang cukup dengan jumlah jemaah.

"Kalau infrastruktur, tenda dan toilet tidak ditambah, maka menambah jemaah menurut saya justru akan menimbulkan persoalan serius," tegas Lukman.

Sehubungan itu, Menag meminta agar orientasi yang dikedepankan bukan penambahan kuota, tapi penyiapan kapasitas daya tampung tenda dan toilet di Mina. Prioritas yang akan dilakukan pemerintah ke depan adalah mencoba meyakinkan pemerintah Saudi agar Mina ditata lebih baik.

"Kita ingin berjuang seoptimal mungkin agar Pemerintah Saudi dapat meningkatkan kapasitas dan daya tampung tenda yang ada di Mina. Juga toiletnya. Sehingga tidak menimbulkan persoalan serius bagi keselamatan jemaah. Bahkan bisa mewujudkan kenyamanan bagi jemaah. Ketika ini bisa dilakukan baru kita bisa berbicara tentang penambahan kuota," ujarnya.

Selain itu, Lukman juga akan meminta pihak Muassasah untuk menata ulang penempatan jemaah haji furoda (non kuota). Menurutnya, penempatan jemaah haji furoda yang bercampur dengan jemaah reguler harus dihindari. "Jadi ke depan kita harus belajar dari pengalaman tahun ini di mana jemaah furoda seharusnya tidak bercampur dengan jemaah reguler haji kita," tandasnya. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Musim haji 2017 memasuki tahap akhir, yaitu pemulangan jemaah haji Indonesia. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menggelar rapat evaluasi delegasi Amirul Hajj dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

Dalam rapat tersebut, Lukman mengatakan, setidaknya dia mencatat ada 10 point evaluasi penyelenggaraan haji. Pertama, perbaikan infrastruktur di Arafah - Muzdalifah - Mina (Armina). Menag mencatat tentang perlunya penambahan pasokan listrik, tenda, dan toilet, utamanya di Mina.

Akan hal ini, menurut Lukman, ada dua hal yang perlu dilakukan ke depan, yaitu: lobi pemerintah Saudi agar meningkatkan kapasitas infrastruktur di Mina. "Saya berharap Pak Dubes bisa meyakinkan Saudi agar Mina bisa menjadi contoh dunia bahwa umat Islam bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik," ujarnya di Jeddah, Sabtu (9/9), seperti dikutip kemenag.go.id.

Selain lobi, kata Menag, perlu perubahan strategi penempatan jemaah di Mina. Ke depan, akan ada dua atau tiga kloter di setiap maktab yang hotelnya berada di sekitar jamarat. Ini perlu agar saat menginap (mabit) di Mina, mereka bisa kembali ke hotel sehingga tenda bisa ditempati kloter lain dan tidak berdesak-desakan.

Catatan kedua terkait status jemaah haji. Lukman mengatakan, jangan sampai ada jemaah yang dideportasi karena ternyata memiliki catatan hukum di Saudi. "Sejak awal harus sudah bekerjasama dengan imigrasi Saudi untuk melakukan screening atau semacam clereance bahwa seluruh jemaah haji kita bersih. Sebab Saudi sekarang ketat. Mereka yang pernah melakukan tindakan pelanggaran hukum, sekarang bisa berpotensi ada masalah saat masuk ke Saudi," katanya.

Catatan ketiga tentang rencana perubahan sistem sewa hotel di Madinah. "Ini bagian yang perlu kita dalami, dari blocking time rencananya akan diubah jadi sewa musim," ucap Lukman.

Catatan keempat terkait penambahan kuota petugas, dan itu juga diperlukan lobi. Tahun ini, kuota petugas hanya 3.500, dan itu terbukti belum mampu mengimbangi banyaknya jemaah haji Indonesia.

Hal kelima yang menjadi catatan evaluasi adalah perlunya ruang rawat khusus di bandara, Jeddah dan Madinah. "Sebaiknya tahun depan selain kantor Daker, ada ruang khusus bagi jemaah yang memerlukan ruangan lebih layak saat menghadapi kendala kesehatan," katanya.

Keenam, pemerintah akan mengupayakan agar bus pengantar jemaah ke Masya´ir (Arafah-Muzdalifah-Mina) bisa diupgrade. Evaluasi tahun ini, banyak jemaah Indonesia yang menggunakan bus tua. "Meski jaraknya tidak panjang, karena macet, ini perlu jadi perhatian kita," terangnya. Selama ini, angkutan Masya´ir menjadi kewenangan penuh pemerintah Saudi.

Catatan ketujuh terkait keberadaan TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah). Menurut Menag, ke depan harus ada penegasan tentang siapa yang layak menjadi TPHD dan bagaimana tugas mereka bisa dioptimalkan.

Catatan kedelapan terkait jemaah yang belum diketahui keberadaannya. Menag minta agar proses sweeping dilakukan secara lebih maksimal, bila perlu hingga menjangkau rumah sakit jiwa dan tempat lainnya.

"Sweeping harus lebih menyeluruh. Satu jemaah itu artinya seluruh jemaah kita. Jangan terjebak pada kuantitas, tapi ini menyangkut keselamatan jiwa jemaah haji kita. Ini agar jadi perhatian serius," tegasnya.

Catatan kesembilan tentang pembinaan ibadah. Masalah ini tidak hanya tentang waktu lempar jumroh, tapi juga yang terkait masalah perhajian lainnya. "Terkait fiqih, tarikh, dan hikmah haji bisa diurai secara mendasar agar meminimalisir ketidakpahaman jemaah haji kita," katanya.

Catatan terakhir terkait telaah regulasi. Ini penting untuk memastikan apakah ada regulasi yang sudah tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan upaya peningkatan kualitas haji ke depan. "Revisi regulasi, sejak Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpers, dan lainnya perlu dilakukan," tandasnya. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Jemaah Haji Indonesia yang akan pulang ke Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji diminta agar mematuhi aturan penimbangan barang. Proses penimbangan koper jemaah haji yang akan pulang itu sendiri sudah dilakukan dalam dua hari terakhir.

Kepala Daker Mekkah Nasrullah Jasam menilai jemaah haji Indonesia sudah memahami ketentuan penimbangan. Menurutnya, hal ini ditandai dengan rata-rata koper mereka yang tidak melebihi berat maksimal saat dilakukan penimbangan.

"Koper yang ditimbang umumnya sesuai ketentuan, maksimal 32kg. Ada beberapa koper yang beratnya masih lebih 32kg dan disampaikan ke jemaah untuk dikurangi agar sesuai dengan jumlah maksimal," ujar Nasrullah Jasam usai meninjau penimbangan koper bagasi jemaah UPG 02 dan MES 02 di Sektor IV, Aziziyah Janubiyah, Mekkah, Selasa (5/9), seperti dikutip kemenag.go.id.

"Jadi dua hari ini kita pantau masih terkendali. Meski ada satu dua koper yang kelebihan berat, kita langsung sampaikan ke jemaah agar disesuaikan," sambungnya.

Menurut Nasrullah, kepatuhan jemaah ini tidak terlepas dari sosialisasi yang sudah dilakukan sejak lama oleh petugas Daker Mekkah. Sosialisasi itu bahkan sudah dilakukan sebelum wukuf melalui kasektor, bahwa untuk bagasi maksimal 32kg dan tidak boleh ada air zamzam. "Untuk tas yang akan dibawa ke kabin maksimal 7kg," tuturnya.

"Kita juga sudah sampaikan barang-barang apa saja yang dilarang untuk dibawa, seperti gunting, gunting kuku dan sebagainya. Kalaupun mau di bawa, itu harus dimasukkan ke dalam bagasi," tandasnya.

Jemaah kloter dua Embarkasi Makassar (UPG 02) dan Medan (MES 02) akan diberangkatkan ke Jeddah pada Kamis (07/09) mendatang. Sesuai ketentuan, penimbangan dan pengangkutan koper dilakukan H-2 sebelum jadwal pemulangan masing-masing kloter. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rabu (30/8) pagi, sekitar 2 juta jemaah haji mulai diberangkatkan secara bertahap menuju Arafah. Mereka akan menjalani puncak haji, wukuf di Arafah pada Kamis (31/8). Kesibukan Kota Mekkah pun meningkat. Ratusan bus tampak lalu lalang memadati jalan, terutama yang mengarah ke Arafah. Titik kemacetan terlihat di mulut terowongan Malik Fahd yang mengarah ke Arafah melalui Mina.

Jemaah haji Indonesia pun terlihat sudah mulai bersiap di lobi-lobi hotel. Mereka menunggu kedatangan bus yang akan mengantar mereka ke Arafah. Pemberangkatan ke Arafah, dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: pagi (08.00–12.00), siang (12.00–16.00), dan petang (16.00–20.00).

Ngatiyem, jemaah asal Semarang yang tergabung dalam kloter 67 Embarkasi Solo (SOC 67) termasuk yang mendapat jadwal berangkat jam 08.00. Dia mengaku sudah siap menunggu di lobi pada pukul 07.00.

"Petugas meminta kami kumpul di lobi jam 07.00 karena bus berangkat jam 08.00. Biar tidak lama-lama menunggu di bawah," kata Ngatiyem diamini temannya Sunarni saat menunggu di lobi hotel Aluluah nomor 503 sektor 5, seperti dikutip kemenag.go.id. Rabu (30/8).

Sementara itu sejumlah petugas kesehatan terus mengecek kondisi para jemaah sembari mengingatkan agar para jemaah sering minum air, memakai masker dan kacamata. "Minum air yang banyak. Kalau sering ke toilet tidak apa-apa karena di sana ada toilet. Jangan lupa menggunakan pelindung kepala karena udara di siang hari panas," kata Indah Setyawati, petugas kesehatan Kloter SOC 67 mengingatkan.

Untuk mencegah dehidrasi, selain air minum, jemaah juga membawa oralit. "Oralit bisa diminum untuk pengganti cairan yang terbuang. Para jemaah sudah mengantongi oralit di masing-masing tas," jelas Indah.

Salah satu ketua rombongan SOC 67, Sukardi usai mendata rombongannya mengatakan dari 45 jemaah di dalam rombongannya, 25 orang di antaranya mengikuti tarwiyah. "25 orang ini akan berangkat ke Mina pada pukul 14.00 dengan kendaraan sendiri," jelas Sukardi. Dari kelompoknya ada 9 jemaah memakai kursi roda. " Mereka sehat semua. Insya Alah sehat terus sampai selesai prosesi haji," tambahnya.

Pada bagian lain, Kepala Daker Madinah Amin Handoyo seusai mengecek kondisi di Mina pada Selasa (29/8) malam, mengatakan listrik telah menyala dan AC berfungsi cukup baik. "Lampu-lampu penanda waktu lempar jumrah sudah menyala. Pintu-pintu pagar di sekitar tenda juga ditutup dan dijaga petugas keamanan yang disediakan pihak muassasah. Katering juga tidak luput dari pantauan kami," terang Amin.

Saat pengecekan di Mina, Amin sempat bertemu dengan para jemaah yang mengikuti tarwiyah. "Bus yang membawa jamaah ke Mina untuk bertarwiyah adalah bus sekolah dan sempat mogok selama satu jam. Makanya jemaah baru tiba di Mina jam tiga pagi," ujar Amin. Selain Indonesia, jemaah dari sejumlah negara juga menjalani tarwiyah. Namun mereka berjalan kaki dari Mekkah ke Mina sejak subuh. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil ketua komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menegaskan, batas minimal biaya umroh perlu diatur dalam sebuah undang-undang khusus penyelenggaraan umrah. Pengaturan ini penting agar kasus travel umrah bermasalah seperti First Travel tidak terjadi lagi.

"Jika dihitung, biaya perjalanan umroh minimal Rp 21juta, dengan berbagai fasilitas dasar. Sehingga masyarakat tidak mudah tertipu iming-iming ongkos umrah murah, namun pada akhirnya bermasalah," ungkap Iskan dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jakarta, Selasa (29/8), seperti dikutip dpr.go.id.

Selain menghindari kasus travel umrah bermasalah, menurutnya, keberadaan batas bawah biaya umrah perlu diatur agar dapat melindungi kepentingan jamaah umroh dalam mendapatkan fasilitas minimal di tanah suci. "Jemaah bisa teredukasi bahwa untuk pergi umroh memerlukan biaya minimal sekian, dengan fasilitas sesuai yang dibayarkan. Sehingga mendapat jaminan tidak terlantar di tanah suci," katanya.

Dia melanjutkan, seharusnya batas minimal biaya umrah sudah diatur sejak dulu, dengan ikut memaparkan berbagai fasilitas yang akan didapatkan calon jamaah, sehingga calon jamaah tidak merasa membeli kucing dalam karung. Iskan menambahkan, untuk menghindari penipuan, calon jamaah umroh juga perlu membuka di website Kemenag mengenai mana saja travel umroh yang sudah resmi berizin.

Karena banyak travel belum memiliki izin umroh dari Kemenag, dan hanya berbekal izin kementerian pariwisata, namun berani memberangkatkan umroh. "Biasanya mereka mendapatkan visa umroh dengan bekerjasama dengan travel yang sudah mendapatkan izin Kemenag. Ini berbahaya, karena tanpa memiliki izin resmi umrah, mereka tidak akan mendapatkan pengawasan dari Kemenag," katanya.

Politisi PKS ini menilai, dengan jumlah orang yang ingin pergi umrah sangat besar ditambah pemerintah yang kurang memberikan edukasi dan pengawasan, maka pada akhirnya banyak menimbulkan fenomena travel umrah bermasalah. Untuk itu menurutnya sudah mendesak dibuat Undang-undang khusus umroh agar Kemenag mudah mengawasi.

"Peminat perjalanan umroh ini sangat besar sekali, sekitar 800.000 orang per tahun. Oleh karena itu perlu diatur undang-undang khusus untuk melindungi jamaah. Apalagi selama ini peran Kemenag pada penyelenggaraan umrah belum sekuat seperti pada penyelenggaraan haji," pungkasnya. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama Mastuki mengatakan, Kemenag dan DPR telah menyepakati kemungkinan dilakukannya sewa musim pemondokan jemaah haji di Madinah pada haji tahun mendatang. Kesepakatan itu, dicapai pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dan Tim Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR Tahap II, di Madinah, Jumat(25/8) kemarin.

Tim Pengawas DPR setuju dengan usulan tersebut, bahkan mendesak Dirjen PHU untuk segera mempertimbangkannya. "Tim Pengawas DPR RI mendesak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mempertimbangkan penggantian sistem penyewaan pemondokan haji di Madinah dari semi musim ke satu musim (full musim) dengan jarak maksimal 650 meter," terang Mastuki mengutip salah satu rumusan kesimpulan rapat, Minggu (27/8), seperti dikutip kemenag.go.id.

Mastuki menjelaskan, usul perlunya sistem sewa satu musim disampaikan oleh Dirjen PHU Nizar Ali kepada Tim Pengawas DPR seiring dengan semakin tingginya persaingan sewa hotel di Madinah. Persaingan meningkat karena jumlah hotel di Madinah terbatas dan beberapa negara lain umumnya menggunakan sistem sewa satu musim.

Menurut Mastuki, Indonesia selama ini menggunakan sistem sewa semi musim sehingga sering kalah bersaing dengan negara lainnya saat ingin mendapatkan hotel dengan jarak ideal. Sewa semi musim juga berpotensi menimbulkan masalah, utamanya terkait perhitungan masa arbain, antara pemilik hotel dengan tim perumahan. "Perubahan sistem sewa ini diperlukan agar ketersediaan hotel jemaah di Madinah dapat terjamin kepastiannya," kata Mastuki.

Selain soal perubahan sewa pemondokan, lanjut Mastuki, DPR juga meminta Ditjen PHU untuk segera mengusulkan penambahan anggaran badal haji dengan mengajukan dana safeguarding kepada Komisi VIII DPR RI. Data perhari ini, total jemaah yang akan dibadalhajikan sudah mencapai 151 orang.

Angka ini masih bisa bertambah sampai dengan pelaksanaan puncak haji, wukuf di Arafah. "Usulan ini nantinya akan dibahas bersama pada pertemuan selanjutnya," kata Mastuki.

DPR juga mendukung usulan Ditjen PHU untuk melakukan perbaikan pengorganisasian kesejahteraan petugas haji pada musim mendatang. Ke depan, pelayanan petugas haji diharapkan dapat memperhatikan rasio petugas dan jemaah sebesar 1:40. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang juga bertindak sebagai Amirul Hajj mengingatkan agar para jemaah haji Indonesia menjaga kesehatan menjelang menjalani puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah. "Saat-saat menjelang wukuf, agar jemaah haji kita senantiasa menjaga kesehatan masing-masing," kata Lukman, saat menunggu kedatangan bus shalawat untuk pulang ke Daker Makkah usai Salat Jumat di Masjidil Haram, Makkah, Jumat (25/8), seperti dikutip kemenag.go.id.

Dia juga mengimbau para jemaah haji tidak terlalu memaksakan diri menuju (Masjidil) Haram, apalagi melakukan umrah. "Karena itu akan sangat menyita stamina kita. Sehingga, pada saat wukuf, mudah-mudahan semua kita dalam kondisi yang baik," tambahnya.

Menjaga kesehatan dan stamina perlu menjadi perhatian jemaah, kata Menag, mengingat 27 Agustus-6 September seluruh bus shalawat yang menjemput dan mengantar jemaah ke Masjidil Haram tidak lagi beroperasi karena kepadatan lalu lintas di Mekkah.

Menanggapi pertanyaan tentang proses perjalanan ibadah haji, Menag menyakinkan kalau semuanya berjalan baik. "Jemaah haji Indonesia, alhamdulillah tidak mengalami kesulitan berarti. Secara keseluruhan, sampai dengan hari ini, terpantau sebagaimana mestinya. Tidak ada hal hal yang diluar harapan kita. Dan mudah2an hari hari ke depan akan seperti ini," harapnya

Untuk mengatasi masalah kesehatan jemaah selama berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina), Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daker Mekkah menyiagakan Tim Gerak Cepat (TGC). Koordinator TGC KKHI Daker Mekkah Jerry Nasaruddin mengatakan, tim ini berjumlah 91 orang yang terdiri dari dokter dan perawat. TGC terbagi dua tim besar, yaitu: tim pertama akan berada di enam pos di Arafah, sedang tim kedua berada di Mina.

Tim Mina juga akan terbagi dua yaitu tim mobile dan tim tetap. Tim mobile akan berjalan sepanjang jamarat di dua jalur utama pelemparan jumrah, yaitu di pos Mina Jadid dan Maktab 29. Tiap pos tersebut akan dibekali dengan peralatan medis untuk pertolongan pertama seperti infus. "Jadi dua rute tadi diharapkan ada penjaga untuk meminimalisir terjadinya gangguan kesehatan jemaah," kata dia.

Jerry menjelaskan, KKHI terus mengedukasi jemaah haji Indonesia menjelang persiapan puncak haji Armina. Bekerjasama dengan tim preventif promotif (TPP) yang berada di masing-masing sektor, sosialisasi dan edukasi kesehatan selama Armina diupayakan.

Jemaah diedukasi bagaimana menghindari potensi heatstroke dengan memaksimalkan payung, topi, kacamata, masker, dan rajin meminum air putih. "Minimal 200 cc tiap satu jam tanpa menunggu rasa haus," kata dia.

Penanggungjawab Safari Wukuf KKHI Daker Makkah, Andi Poernama Timoer mengatakan hingga saat ini, KKHI masih mendata berapa jemaah haji yang akan disafariwukufkan dan dibadalhajikan. "Jumlahnya masih fluktuatif belum bisa dipastikan," kata dia.

Andi mengatakan Penetapan safari wukuf dari kloter dilaksanankan pada 29 Agustus. Sedangkan safari wukuf bagi jemaah yang berada di KKHI dan Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) penetapannya adalah 30–31 Agustus hingga menit terakhir.

Mereka yang disafariwukufkan adalah jemaah dengan kategori penyakit sedang. Bagi jemaah yang memiiki penyakit berat akan dibadalhajikan. Terkait dengan kriteria jemaah haji yang akan disafariwukufkan antara lain misalnya adalah jemaah mengalami patah tulang. "Ada beberapa jemaah lansia yang pernah jatuh dan patah tulangnya," kata dia. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Calon jemaah haji asal Indonesia Muhammad Ismy Bin Ismail, 63 tahun asal Aceh, terancam batal menunaikan ibadah ke tanah suci. Pasalnya pihak otoritas
Bandara King Abdulaziz di Jeddah mendeteksi yang bersangkutan memiliki catatan pelanggaran hukum terhadap Kerajaan Arab Saudi dimasa lalu. Ia pun terancam dideportasi dan dipulangkan ke Indonesia.

Jamaah haji asal Kloter BTJ.5 Aceh Besar ini dihadang petugas keamanan bandara, setelah keamanan setempat menemukan catatan pelanggaran tersebut. Beruntung mendengar adanya kasus tersebut, Dubes RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Agus Maftuh Abegrebriel bertindak cepat dengan turun langsung ke Bandara King Abdulaziz dan melakukan upaya-upaya intensif untuk menyelamatkan Bapak Muhammad Ismy dari ancaman deportasi.

Setelah melalui lobby yang dilakukan Dubes RI  untuk Kerajaan Arab Saudi Muhammad Ismy diperbolehkan untuk bergabung dengan kloter asalnya untuk meneruskan rangkaian kegiatan ibadah haji di Kerajaan Arab Saudi(23/08).

Tak hanya tertiggal dari rombongannya, menurut laporan KBRI Riyadh, Muhammad Ismy sempat tertahan selama 3 (tiga) hari di tahanan imigrasi Bandara King Abdulaziz Jeddah. Dengan dibebaskannya Ismy dari tahanan imigrasi sempat diwarnai tangis haru saat pelepasannya dari tahanan.


Menurut Agus Maftuh yang ditemani oleh Staf Haji Arsyad Hidayat pelayanan kepada WNI harus selalu diberikan oleh Kantor Perwakilan Indonesia tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Pendampingan dan keberpihakan kepada WNI di luar negeri oleh Kantor Perwakilan Indonesia adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk warganya di luarnegeri. (rm)

Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji DPR menemukan berbgai masalah yang masih harus diperbaiki dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Isu utama yang mengemuka adalah masalah kesehatan dan masih adanya praktik yang merugikan jemaah haji seperti praktik rentenir dalam penukaran mata uang.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid meminta agar Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) tidak menjadikan ibadah haji sebagai objek dagang mereka.

Menurut Sodik, menjadi kewajiban Kementerian Agama untuk mengedukasi KBIH. Edukasi itu tidak hanya terkait dengan proses bimbingan ibadah, tapi juga terkait larangan percaloan pembayaran Dam dan fasilitas kursi.

"Jangan menjadikan haji sebagai objek dagang. Kalau KBIH kemudian mendapat kompensasi yang wajar, saya kira itu wajar, tapi jangan menjadikan jemaah haji sebagai eksploitasi ´usaha´ dari KBIH," tutur Sodik di Mekkah, Arab Saudi, Selasa (22/8) seperti dikutip kemenag.go.id.

Sodik mengakui, saat ini banyak terjadi praktik percaloan ibadah jemaah haji yang terindikasi melibatkan oknum KBIH. Temuan di lapangan, percaloan itu terkait dengan pembayaran dam (denda), mencium hajar aswad, dan mendorong kursi roda. "Kita perlu KBIH. Untuk beberapa simpangannya, kita didik dan berikan edukasi kepada mereka," ujarnya.

Ditanya soal sanksi untuk oknum KBIH yang terbukti terlibat dalam praktik percaloan dan merugikan jemaah, Sodik mengatakan bahwa kalua regulasinya sudah ada dan sudah ada sosalisasi, hal itu tidak ada salahnya diterapkan. Menurutnya, KBIH yang melakukan penyimpangan harus diatur. "Akreditasi KBIH antara lain untuk secara dini mencegah hal yang semacam itu," ujarnya.

Kepada penyelenggara KBIH, Sodik berpesan agar memberikan layanan kepada jemaah sebaik mungkin sebagai tamu Allah. "Jangan perlakukan mereka sebagai objek ´usaha´ mereka," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta jajarannya untuk segera mengatasi temuan adanya penukaran uang Riyal di embarkasi yang merugikan jemaah. Penegasan ini disampaikan Menag saat menerima Tim Pengawas DPR RI di Kantor Daker Mekkah, Selasa (22/8).

"Penukaran uang harus segera diatasi karena itu merugikan jemaah," tegas Menag merespon temuan yang disampaikan Wakil Ketua DPR Fadly Zon mengenai adanya praktik penukaran uang di embarkasi Tanah Air yang merugikan jemaah.

Jemaah haji Indonesia menerima uang living cost sebesar SAR1500 saat di Embarkasi Haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Uang itu diberikan dalam bentuk pecahan SAR500. Karena dinilai terlalu besar, jemaah cenderung ingin menukarkannya menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil.

Menurut Fadly Zon, pihaknya menemukan bahwa ketika jemaah akan menukar uang mereka, maka yang mereka terima hanya SAR420. Artinya, berkurang 80 Riyal per SAR500. "Ini kan praktik rentenir. Ini tidak boleh terjadi lagi. Praktik ini mungkin tidak diketahui karena mungkin terjadi baru-baru ini. Saya kira ini hal yang perlu dicegah sama sekali," kata Fadli Zon.

Fadly berharap ke depan penyelenggara haji memberikan living cost kepada jemaah dalam bentuk pecahan yang kecil. "Sebab SAR500 itu besar dan ketika ditukar ada orang yang menikmati keuntungan. Saya kira ini praktik yang tidak boleh terjadi lagi," tandasnya. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Delegasi Peninjau Penyelenggaan Haji dari DPR menilai peristiwa makanan basi untuk jemaah dinilai fatal. DPR pun meminta penyelenggara haji untuk memutuskan kontrak perusahaan tersebut.

Penegasan itu disampaikan Delegasi DPR saat berkunjung ke Madinah yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan sejumlah anggota DPR lainnya seperti Sodik Muhadjir (Gerindra), Iskan Qolba Lubis (PKS), Dwi Astuti Wulandari (Demokrat), Hasan Aminudin (NasDem) dan lain-lain, Sabtu (19/8).

Menanggapi pernyataan delegasi DPR ini, Kepala Daerah Kerja (Daker) Madinah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Amin Handoyo, menyatakan bahwa pemberian sanksi terhadap perusahaan katering yang melalkukan kealpaan telah ada mekanismenya tersendiri. Jika makanan untuk jemaah tak layak, maka penyedia katering wajib mengganti secepatnya. Itu menurutnya telah dilakukan penyedia katering, yakni PT Bahar Harr. Namun sebagai tindak lanjut, PPIH memberikan teguran tertulis.

"Jika sudah ditegur masih terulang lagi, maka jatah akan dikurangi. Ujungnya, sanksi bisa sampai pada pemutusan kontrak. Tahun lalu ada yang diputus kontrak," kata Amin di hadapan delegasi DPR yang tergabung dalam Tim Pengawas Haji itu.

Dalam kesempatan itu, rombongan DPR juga  sempat melakukan sidak ke PT Bahar Harr dengan didampingi jajaran Daker Madinah. Perjalanan mereka dilakukan dengan bus.

Diketahui dapur PT Bahar Harr ternyata sudah dipindah lokasinya. Bukan pindah ruangan tetapu lokasi. Dapur mereka kini memiliki beberapa ruang dan lebih lapang. Jauh berbeda dibanding sebelumnya yang dikategorikan sempit. Perpindahan dapur ini merupakan tindak lanjut arahan PPIH saat sidak, pada Senin, 14 Agustus 2017.

Rombongan delegasi diterima langsung oleh pemilik PT Bahar Harr dan jajaran manajemen. Mereka diberi penjelasan soal cara memasak dan mengemas makanan. Bahkan proses pengemasan sempat dipraktikan untuk mengetahui kasus  makanan hingga terjadi basi. (dtc/rm)