Penasaran? Simak dalam video ini sampai tuntas. Ada enam kehormatan DPR yang telah direndahkan oleh anggota DPR periode saat ini. Berapa rupiah negara harus membayar untuk semua "kehormatan" itu?

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Golkar secara resmi mengumumkan nama Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua DPR pengganti Novanto yang mundur setelah terjerat kasus dugaan korupsi e-KTP. Dengan demikian, Bamsoet adalah Ketua DPR keempat yang dilantik pada periode 2014-2019 yang akan dilantik pada pukul 16.00 WIB hari ini.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai sosok kandidat Ketua DPR RI, yakni Ketua Komisi III DPR Bamsoet sebagai anggota paling aktif dan cukup lama menjabat sebagai anggota dewan. Fahri pun mengaku pernah bersama dengan Bambang di Komisi III DPR.

"Dari sisi pengalaman dan penguasaan masalah, Bamsoet sudah sangat mumpuni untuk memimpin DPR," kata Fahri saat ditemui awak media pada Senin (15/1) di Gedung DPR RI, seperti dikutip dpr.go.id, Senin (15/01).

Menurutnya prinsip kerja Pimpinan DPR adalah kolektif kolegial, sehingga tidak memerlukan keterampilan hanya dari seseorang pimpinan saja, tapi secara bersama-sama. "Dengan Bamsoet, karena sudah saling mengenal akan lebih mudah berkoordinasi dan lagi-lagi secara kompak memimpin DPR ke depan," harap Fahri.

Memasuki tahun politik, Pimpinan DPR pun akan mengelola stabilitas politik, terutama stabilitas politik di DPR karena akan memengaruhi pergolakan politik secara nasional. "Ini tugas kita, karena Bamsoet orang lama, bersama Pimpinan lain akan mampu mengelola keadaan supaya lebih stabil," dia mengharapkan.

Bamsoet menjadi ketua DPR yang keempat pada periode 2014-2019. Ketua DPR pertama yang dilantik pada periode 2014-2019 adalah Setya Novanto. Novanto dilantik pada 2 Oktober 2014 bersama 4 pimpinan lainnya, yaitu Fadli Zon, Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah.

Pada Desember 2015, Novanto digoyang skandal ´papa minta saham´ dan disidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Tepat sebelum MKD mengambil keputusan, Novanto mengirim surat pengunduran diri.

Kursi Ketua DPR sempat diisi Plt, yaitu Fadli Zon. Golkar akhirnya memilih Ade Komarudin sebagai Ketua DPR, yang kemudian dilantik pada 11 Januari 2016. Empat pimpinan DPR lainnya tetap pada posisi masing-masing.

Jabatan Ade Komarudin atau yang akrab disapa Akom sebagai Ketua DPR yang kedua tidak bertahan lama. Sempat dilaporkan ke MKD, Akom lalu diganti Golkar dari posisi Ketua DPR.

Posisi ketua DPR kembali diisi oleh Setya Novanto, yang namanya sudah direhabilitasi MKD. Novanto lalu dilantik lagi sebagai Ketua DPR ketiga selama periode 2014-2019 pada 30 November 2016.

Dinamika di tubuh DPR belum selesai. Novanto lagi-lagi mundur dari posisi Ketua DPR karena menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi e-KTP. Setelah pengunduran diri Novanto diterima DPR, jabatan Ketua DPR sempat kosong karena Golkar tidak kunjung menunjuk penggantinya hingga Bamsoet menggantikannya. (mfb)






 

Nama calon ketua DPR yang akan diusung Partai Golkar menggantikan Setya Novanto masih terus menjadi spekulasi. Pasalnya Golkar masih enggan untuk menyegerakan menunjuk nama yang akan dimajukan sebagai Ketua DPR.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Plt. Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan pemerintah agar mengerem agresifitas dalam berutang untuk membiayai defisit anggaran. Hal itu disampaikan Fadli terkait laporan keuangan pemerintah tahun 2017. Dia mengatakan, sebagai sebuah gambaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya sekitar 5 persen, namun pertumbuhan utangnya mencapai 13 hingga 14 persen per tahun.

Menurut laporan pemerintah, realisasi defisit tahun 2017 tercatat Rp345,8 triliun. Secara nominal, realisasi defisit tersebut memang lebih rendah ketimbang realisasi defisit tahun 2016, yang mencapai Rp367,7 triliun.

"Namun, meskipun secara nominal jumlahnya turun, namun persentasenya terhadap PDB justru meningkat. Tahun 2016, rasio defisit APBN-P terhadap PDB mencapai 2,46 persen. Tahun 2017, angkanya naik menjadi 2,57 persen terhadap PDB," kata Fadli dalam rilisnya, Kamis (4/1), seperti dikutip dpr.go.id.

Hal itu, kata Fadli bakal membawa risiko terhadap keuangan negara. Fadli mengatakan, selama pemerintahan Jokowi, rasio defisit memang cenderung terus membesar. Pada 2014, defisit masih berada di angka Rp227,4 triliun, atau 2,26 persen terhadap PDB. Tahun berikutnya, 2015, defisit melonjak menjadi Rp318,5 triliun, atau mencapai 2,8 persen terhadap PDB.

Antara 2015 ke 2016 persentasenya memang sempat turun, namun sebagaimana yang kita lihat, realisasi defisit tahun 2017 kembali meningkat. "Kenapa kita harus memperhatikan soal defisit anggaran ini, selain karena ketentuan mengenai hal itu telah diatur tegas oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, juga karena pemerintah selama ini selalu menutup defisit dengan menciptakan utang baru, poin yang juga diatur tegas oleh UU yang sama," ujar Fadli.

Politkus Partai Gerindra itu mengungkapkan, sekitar 75 hingga 80 persen pembiayaan defisit APBN memang ditutup oleh utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, sambung Fadli. Menurutnya, hal itulah yang harus diwaspadai, karena berdasarkan pengamatannya, pemerintah terlalu menggampangkan persoalan jika membahas masalah utang ini.

"Selama ini pemerintah selalu berdalih jika rasio utang kita masih dalam batas aman, karena masih di bawah angka 60 persen terhadap PDB sebagaimana yang dipatok UU. Menteri Keuangan, misalnya, pernah membandingkan rasio utang kita saat ini dengan tahun 2004, saat rasio utang kita mencapai 50 persen terhadap PDB," ujarnya.

Fadli menyatakan, pemerintah juga selalu membandingkan rasio utang Indonesia yang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 56,22 persen PDB, Amerika Serikat yang mencapai 107 persen PDB, ataupun Jepang yang bahkan mencapai 239,27 persen PDB. Pembandingan semacam itu dianggapnya keliru, karena tidak memperhatikan kemampuan bayar yang berbeda-beda dari negara-negara tadi.

"Setiap negara memang berbeda kasusnya. Belajar dari krisis utang Eropa, rasio utang sebenarnya bukan merupakan indikator yang pas untuk mengukur kemampuan sebenarnya dari perekonomian sebuah negara. Rasio utang kita yang lebih kecil tak menggambarkan perekonomian yang lebih hebat atau sejenisnya, sehingga kita harus berhati-hati," pungkasnya. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Kapoksi Baleg Fraksi Partai NasDem Luthfi Mutty menyatakan fraksinya menolak jika perubahan UU MD3hanya soal pembagian kursi pimpinan semata. "Tidak ada urgensi mengubah UU MD3 jika hanya menambah pimpinan DPR," ujar Luthfi dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (29/12).

Luthfi menyebut mestinya revisi UU MD3 tak hanya membahas penambahan pimpinan DPR. Jika hanya soal pasal-pasal terkait jumlah pimpinan DPR, Luthfi menilai urgensi perubahan UU MD3 menjadi tak berarti. "Fraksi NasDem memandang perubahan bisa dilakukan jika membahas hal-hal yang komprehensif. Karena UU MD3 saat ini adalah yang terburuk yang dimiliki DPR saat ini," katanya.

Anggota Komisi II DPR itu menyatakan perubahan UU MD3 seharusnya dipikirkan untuk jangka panjang, bukan hanya kepentingan sesaat. "Ini mengacu pada praktik yang berlaku di negara-negara demokrasi di dunia, yakni UU yang mengatur tentang lembaga legislatif, diberlakukan untuk keanggotaan legislatif periode berikut. Bukan periode legislatif yang membuat aturan itu," terang dia.

Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan kursi pimpinan DPR dalam revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD atau UU MD3. Penambahan kursi pimpinan akan diberikan kepada F-PDIP selaku partai pemenang Pemilu 2014.

"Yang sudah fraksi-fraksi setuju adalah tambahan satu kursi pimpinan DPR untuk PDIP saja," ujar anggota Baleg F-PPP Arsul Sani saat dimintai konfirmasi, Rabu (27/12).

Arsul mengatakan revisi UU MD3 akan kembali dibahas pada masa sidang yang akan datang. Arsul menegaskan kesepakatan soal revisi UU MD3 yang baru dicapai hanya soal penambahan kursi pimpinan DPR untuk F-PDIP.

Meski demikian, Arsul menyebut masih ada fraksi lain yang menginginkan jatah kursi pimpinan DPR. Namun mayoritas fraksi di Baleg DPR menolaknya. "Yang bulat adalah tambahan satu pimpinan DPR buat PDIP. Kalau ada fraksi lain yang minta diberi jatah, yakni PKB, maka itu belum bulat, bahkan kecenderungannya mayoritas fraksi menolak," katanya.

Penambahan kursi untuk PDIP akan direalisasikan pada masa sidang berikutnya, yang dimulai Januari 2018. (dtc/mag)

Bursa Ketua DPR kembali memanas setelah Golkar selesai menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Fraksi PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Golkar untuk menentukan DPR-1.

"Siapa yang diutus Golkar secara resmi ya kita terima. Mudah-mudahan tidak ada gejolak internal Golkar. Mengenai sosok Agus Gumiwang, saya kira bagus dan tidak ada masalah. Selama ini beliau menjadi sekretaris fraksi juga bagus komunikasinya," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi, Selasa (26/12).

Selain Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), Awiek, sapaan karib Baidowi, mendengar ada sejumlah nama yang digodok Golkar. Sekali lagi dia menegaskan keputusan soal siapa DPR-1 ada di tangan Golkar.

"Selain Agus, informasinya ada beberapa nama, seperti Bamsoet, Zainudin Amali, yang juga berpengalaman dan komunikasi juga baik, tapi semuanya terserah Golkar," ulas Awiek.

"Tugas Ketua DPR ke depan adalah melakukan konsolidasi internal untuk memperbaiki citra parlemen di publik yang selama ini terpuruk. Selain itu, peningkatan kinerja di bidang legislasi harus dimaksimalkan," imbuhnya.  

Politikus Golkar Idrus Marham menyebut posisi Ketua DPR akan diisi Aziz Syamsuddin. Menurut Idrus, Aziz akan dipilih karena sebelumnya ditunjuk oleh ketum terdahulu, Setya Novanto.

"Sepanjang belum ada keputusan lain, belum ada keputusan lain dari pimpinan baru, putusan yang lama berlaku," ujar Idrus di sela rapimnas Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (18/12).

Selain itu nama lain yang turut masuk dibursa calon ketua DPR, yakni Ade Komarudin (Akom), Bambang Soesatyo, hingga Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), Kahar Muzakir, dan Zainudin Amali. AGK kini menyatakan dirinya siap jika ditunjuk Airlangga Hartarto selaku ketum Golkar untuk memimpin DPR.

"Penugasan apapun dari partai, dari Pak Airlangga sebagai ketum dan partai, saya kira kita harus siap dan harus kita jalankan sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab," ujar AGK di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12).

Sementara itu, mantan Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) menyorongkan nama lain. Akom menyorongkan koleganya, Bambang Soesatyo (Bamsoet).

"Teman-teman eksekutif, legislatif, pilihlah yang terbaik. Saya dengar ada beberapa nama, ada Bamsoet, ya saya pikir cukup baik," ujar Akom.

Meski punya jagoan di diri Bamsoet, Akom diisukan akan maju kembali menjadi Ketua DPR. Akom menepis kabar itu. (dtc/mfb)

Mayoritas anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPR menolak Aziz Syamsuddin menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Setya Novanto. Anggota FPG yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Ace Hasan Sadzily, mengatakan penolakan ini bukan bersifat personal, melainkan karena penunjukan yang tak sesuai dengan prosedur.

Atas penolakan itu, Aziz Syamsuddin mengaku sudah legowo. Padahal, menurut dia, penunjukan DPP tersebut sah. "Kalau soal prosedur itu debatable karena bisa pakai pasal ini, pasal itu," kata Aziz, Selasa (12/12).

"Ya namanya politik. Tapi saya legowo saja, karena saya tidak melakukan hal-hal yang ngotot," sambung dia.

Ditolak menjadi Ketua DPR, kini Aziz siap bertarung memperebutkan kursi Ketua Umum Golkar di munaslub. "Bismillah. Karena ditolak (Ketua DPR) ya kita maju (caketum)," tegas Aziz.

Dia mengaku siap bertarung dengan Airlangga Hartarto dan Siti Hediati Harijadi alias Titiek Soeharto. Namun soal strategi, Aziz masih merahasiakannya. "Itu rahasia, jangan dibuka dulu," kata dia.

Seperti diketahui, saat ini sudah ada dua politikus Golkar yang berniat memperebutkan kursi ketua umum. Selain Titiek, ada Airlangga Hartarto. Idrus Marham juga menyatakan siap maju ke gelanggang perebutan kursi Golkar-1.

Pada Sabtu akhir pekan lalu, Titiek Soeharto mengumpulkan sejumlah tokoh politik Orde Baru ke Jalan Cendana Nomor 8, Menteng, Jakarta Pusat. Di kediaman mendiang mantan presiden Soeharto ini, Titiek, yang didampingi sang kakak, Siti Hardiyanto Rukmana (Mbak Tutut), mendapat banyak masukan dari tokoh Orde Baru.

Airlangga juga tak mau kalah. Pada Minggu, 10 Desember 2017, dia mengumpulkan pengurus DPP Partai Golkar di rumah dinas Menteri Perindustrian di Jalan Widya Chandra III Nomor 6, Jakarta Selatan. Sebelumnya dia juga hadir dalam sarasehan Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), yang diketuai Ahmad Doli Kurnia. (dtc/mfb)

 

Rapat Badan Musyawarah DPR antara pimpinan DPR dan 10 Fraksi di DPR selesai. Rapat yang digelar di lantai 3 gedung Nusantara III kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12), membahas soal pengunduran diri Setya Novanto dari kursi ketua DPR dan penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai pengganti Novanto itu menghasilkan beberapa keputusan.

Salah satu hasilnya ialah Bamus menerima pengunduran diri Novanto. Bamus juga membahas soal surat penunjukan Aziz Syamsuddin oleh Novanto sebagai ketua DPR. Namun, terkait Aziz, Bamus DPR tak menyepakati Aziz sebagai ketua DPR.

"Semua surat yang masuk akan dibacakan. Yang dibacakan nomornya dan perihalnya," ujar Ketua F-Golkar Robert Kardinal usai Bamus.

Robert menegaskan Aziz Syamsuddin tak akan dilantik hari ini. Soal ketua DPR pengganti Novanto, Bamus menyerahkan kembali ke internal Golkar. "Nanti akan dibicarakan di partai sendiri. Tidak, tidak (Aziz tidak jadi ketua DPR)," ucapnya.

Bamus sempat menunda 15 menit rapat membahas surat pengunduran diri Setya Novanto dari kursi Ketua DPR dan penunjukan Aziz Syamsuddin. Meski demikian, Bamus DPR telah menyepakati pengunduran diri Novanto.

"Tadi rapim kan ada surat dari Saudara Novanto menyatakan mundur dari Ketua DPR. Karena mengundurkan diri, ada mekanisme di UU MD3, mekanisme itu kita bahas di rapim," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (11/12).

"Kalau pengunduran diri karena sepihak pada rapim sudah disampaikan," ucap Fadli.

Fadli menjelaskan beberapa surat dari Fraksi Golkar juga dibacakan dalam rapat Bamus. Bamus DPR, dijelaskan Fadli, hanya bersifat memediasi perbedaan di lingkup internal Golkar.

Dijelaskan Fadli, ada kubu Golkar yang menolak Aziz sebagai pengganti Novanto dan ada yang setuju. "Kami menerima beberapa surat terkait Fraksi Golkar. Kita undang Bamus ini sebetulnya adalah rapat musyawarah, jadi memusyawarahkanlah karena ini menyangkut kepentingan DPR lembaga tinggi negara. Memusyawarahkan bagaimana ke depan," ungkap Fadli.

"Ada yang minta diganti, ada yang tunda," imbuh dia. (dtc/mfb)