-
Ditjen Pajak Mulai Periksa WNI Tak Ikut Tax Amnesty
Sabtu, 06/05/2017 08:00 WIBPaska program tax amnesty berakhir pemerintah mulai menegakkan hukum. Targetnya wajib pajak yang tidak mengikuti tax amnesty, dan tak patuh terhadap peraturan pajak.
Direktur Jendral (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengatakan telah memanggil para wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan. "Tapi kan enggak perlu diekspose. Sudah, setiap Kanwil (kantor wilayah) makanya saya keliling. Momen ini kami lanjutkan mulai dengan yang enggak patuh. Kami punya data ya kita panggil," kata Ken di Kantor Ditjen Pajak, Jumat (5/5).
Hal ini sesuai dengan Pasal 18 UU nomor 11 tahun 2016, tentang pengampunan pajak. Bahkan, dirinya mengatakan satu Kanwil pajak bisa memanggil hingga ratusan wajib pajak ´nakal´ pada bulan pertamanya paska tax amnesty.
"Saya belum terima laporannya. yang jelas banyak. Satu Kanwil bisa 500 dulu dalam sebulan pertama. Dipanggil, dimintai BAP, minta penjelasan, dengan data. Jadi periksanya tergantung data. Datanya seberapa besar, seberapa akurat. analisis dulu, enggak ujug-ujug langsung panggil," katanya.
Dengan pemeriksaan itu, Ken mengaku, belum bisa memperkirakan potensi pajak yang seharusnya masuk. Tergantung dari nilai pajak terutang setiap wajib pajak itu sendiri. (dtc/mfb)Menelisik Arah Pertemuan Dirjen Pajak, Rudi Prijambodo, Rajamohan dan Ipar Presiden Jokowi
Selasa, 14/03/2017 09:00 WIBMeskipun mengakui adanya pertemuan dengan Arif Budi, Rudi Prijambodo dan Handang Soekarno, namun Ken mengklaim jika pertemuan tersebut sama hanya membicarakan mengenai program pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang sedang digalakkan pemerintah.
Gamang KPK Usut Peran Ipar Presiden Jokowi
Senin, 20/02/2017 09:00 WIBNama Arif Budi Sulistyo, yang merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), mendadak menjadi pembicaraan publik lantaran namanya disebut dalam surat dakwaan bos PT Eka Prima Ekspor Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair.
KPK Bidik Aktor Utama Kasus Suap Pejabat Pajak
Minggu, 08/01/2017 12:00 WIBTersangka kasus dugaan suap PT EK Prima Ekspor Indonesia terhadap oknum Dirjen Pajak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut lebih dalam kasus tersebut.
Dirjen Pajak Mulai Tegas, Ancam Blokir Rekening Penunggak Pajak
Senin, 09/02/2015 09:30 WIBDirektorat Jendral Pajak terus aktif memburu para pengemplang pajak. Salah satu strategi untuk menegakan hukum dibidang perpajakan Dirjen Pajak mengancam akan memblokir rekening para penunggak pajak.
Tingkatkan Pajak, Pemerintah Disarankan Terapkan Tax Amnesty
Rabu, 28/01/2015 14:00 WIBDewan Perwakilan Rakyat menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani menerapkan kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak).
Ini "Cacat" Para Calon Dirjen Pajak Pilihan Pansel
Jum'at, 02/01/2015 13:00 WIBPemilihan tujuh calon Dirjen Pajak oleh Panitia Seleksi (Pansel) Dirjen Pajak dipersoalkan. Pasalnya dari tujuh nama calon itu, sebagian diragukan integritasnya, bahkan terindikasi terkait kasus korupsi.
Rekomendasi KPK Laku Keras Buat Pilih Pejabat
Sabtu, 27/12/2014 04:01 WIBAda beberapa catatan yang diberikan KPK usai ia bertemu dengan pimpinan selama hampir dua jam.
Belum Dilibatkan, KPK Mengaku Siap Jika Diminta Menelusuri Calon Dirjen Pajak
Senin, 01/12/2014 03:00 WIBNamun, Johan berharap KPK bisa membantu dalam proses perekrutan ini, mengingat sektor pajak sangat berperan besar dalam penerimaan negara.
Lelang Jabatan Dirjen Pajak Diminta Libatkan KPK dan PPATK
Senin, 24/11/2014 01:00 WIBKementerian Keuangan didesak untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan lelang jabatan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak.
Klarifikasi Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia
Kamis, 20/11/2014 18:37 WIBDiduga Bermasalah, BEM se-Nusantara Laporkan 12 Calon Dirjen Pajak ke KPK
Kamis, 20/11/2014 01:00 WIBSelain ke KPK, mereka juga akan melaporkan hal ini ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).