Permintaan informasi itu sendiri bermula dari adanya laporan masyarakat bahwa ada ketidakberesan penggunaan dana BOS oleh pihak SMPN 67 dengan tidak menyalurkan dana itu ke Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang dibinanya.

Siti mengatakan berdasarkan keputusan KIP No. 006/VII/KIP-PS-A/2010, Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan 5 kepala sekolah SMPN berkewajiban untuk memberikan salinan dokumen keuangan sekolah termasuk kuitansi dan SPJ terkait pengelolaan dana BOS dan BOP  tahun 2007, 2008, dan 2009 di sekolah tersebut.

Menko Kesra Agung Laksono menegaskan bantuan operasional sekolah (BOS) harus sampai di siswa maksimal pada 16 Januari mendatang. Apabila terlambat, pemerintah akan mengancam pelakunya dengan tuntutan pidana.

"Kami menilai adanya upaya perlindungan terhadap keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta."

"Pihak sekolah induk bilang tidak bisa memberikan transparasi dana BOS dengan alasan rahasia negara. Dana BOS dan BOP tersebut diperkirakan senilai Rp5 miliar itu tidak disalurkan."

Menko Kesra Agung Laksono menegaskan bantuan operasional sekolah (BOS) harus sampai di siswa maksimal pada 16 Januari mendatang. Apabila terlambat, pemerintah akan mengancam pelakunya dengan tuntutan pidana.

"Laporan ini terkait berlarut-larutnya penanganan kasus dugaan korupsi di SDN
012 RSBI Rawangun oleh tiga lembaga tersebut," kata Peneliti ICW, Febri Hendri, di Jakarta, Rabu (16/11)