Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang langsung memancing polemik. Kehadiran para TKA asal China ke Indonesia menjadi sasaran kritik. 

Video ini mengulas secara jelas tentang polemik itu. Bagaimana dan apa dampak paling nyata dari Perpres TKA? Apa konsekuensi hukumnya? Apakah pemerintahan Jokowi bisa tersandung karena Perpres TKA ini?

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri meminta agar buruh menerima penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). "Kenaikan sudah sesuai skema dan mengakomodir kebutuhan semua pihak sehingga tidak bisa didikte dengan aksi protes," kata Hanif, di Universitas Diponegoro Semarang usai acara seminar dan pelantikan pengurus Keluarga Alumni Perikanan Undip, Sabtu (11/11).

Hal itu diungkapkan Hanif menanggapi kenaikan upah pekerja setiap tahunnya selalu diwarnai aksi protes di beberapa daerah. Hanif menegaskan, pemerintah tidak bisa didikte dengan aksi protes karena penetapan UMP sudah dipertimbangkan dengan baik.

"Kita kan tidak bisa didikte, kita sudah mempertimbangkan yang terbaik, kepentingan pekerjanya. Dengan skema kenaikakan UMP berdasarkan PP 78 itu, upah buruh diberi kepastian naik. Hari begini upah naik 8,71% itu sudah sesuatu banget di tengah situasi ekonomi, situasi industri penuh tantangan seperti ini," kata Hanif.

Ia berharap para pekerja dan semua pihak bisa menerima keputusan tersebut. Hanif menjelaskan jika upah naik terlalu tinggi maka akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kenaikan upah yang terjadi setiap tahun itu predictable, nggak shocking. Beban kenaikan bisa diprediksi, membantu perusahaan membuat perencanaan keuangan. Membantu calon pekerja. Kalau kenaikan upah rasional akan membuat induistri berjalan, calon pekerja yang menganggur bisa masuk pasar kerja," jelas Hanif.

Untuk diketahui Kemenaker telah menetapkan kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71%. Kenaikan tersebut dihitung berdasarkan formula sesuai PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. "Saya minta semua pihak termasuk teman-teman pekerja untuk bisa menerima keputusan ini," imbuhnya. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Aksi mogok 600 pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mulai meresahkan kalangan pengusaha ekspor/impor, Para pengusaha ekspor/impor mengaku mengalami kerugian akibat aksi tersebut. Bahkan mogok juga mengakibatkan adanya keterlabatan pengiriman barang yang mengancam kepercayaan Indonesia di mata internasional.

Menyikapi kondisi itu Ketua Umum Asosiasi Logistik dan forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi meminta menteri terkait, terutama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut menyelesaikan persoalan ini.

"Kalau yang namanya mogok sebuah pelabuhan itu, hari ini pun beritanya sudah sampai di seluruh dunia, artinya apa ini soal citra kita sebagai sebuah bangsa, kita minta lah kementerian BUMN turun," ujar Yukki, Kamis (3/8).

Menurut Yukki, peranan Menteri BUMN akan menentukan, sebab tuntutan aksi mogok pekerja JICT, terkait tambahan bonus tahunan, dan program tabungan investasi (PTI) ada pada perjanjian kerja bersama (PKB). Menurutnya, pihak yang paling berkompeten untuk menyelesaikan adalah Menteri BUMN.

Menurut dia pemogokan itu dampaknya sudah ke mana-mana. Sedang Kementerian Perhubungan, dan kepolisian telah membuat perencanaan luar. "Kalau di situ ada masalah hukum, diselesaikanlah secara hukum. Kalau ada masalah hak dan kewajiban, diselesaikan menurut Kemenaker. Kalau urusannya perjanjian itu kan urusannya BUMN," tuturnya.

Diakui Yukki akibat aksi mogok ini, pihaknya menelan rugi yang tidak sedikit. saat ini dirinya masih menghitung besaran kerugian yang dideritanya, lantaran proses arus barang yang menjadi terhambat.

"Karena kejadiannya hari ini kita belum bisa sebut angkanya berapa. Kita sedang menghitung berapa yang kita derita. Saya yakin nilainya enggak kecil," katanya.

Ia juga berharap ada skema pengalihan bongkar muat sementara, melalui empat terminal lain, seperti New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), TPK Koja, dan International, akan dapat berjalan lancar. Sehingga proses pengiriman barang bisa berjalan tanpa hambatan.

"Jangan sampai kita dikorbankan karena ada kepentingan tertentu, pelabuhan ini kan milik bersama. Kalau perlu pemerintah tegas. Tapi saya harap dengan adanya pengalihan ini semoga lancar-lancar saja," pungkasnya. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengatakan, meski Jakarta massa buruh berkumpul untuk merayakan peringatan Hari Buruh Sedunia, namun kondisi ibukota dinilai kondusif. Kapolda sendiri turun langsung untuk mengecek beberapa titik peringatan Hari Buruh atau May Day di Jakarta.

"Saya pengamanan kepada teman-teman buruh yang melaksanakan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum maupun bergembira ria di sini. Alhamdulillah situasi secara umum kondusif, apabila konsentrasi massa sudah di wilayah Istana, kami akan mengakomodir," ujar Kapolda di lapangan eks Senayan Golf Driving Range, Jakarta, Senin (1/5).

Menurut Kapolda, perwakilan massa aksi akan ditemui oleh pihak pemerintah. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno atau Kepala Staf Kepresidenan RI, Teten Masduki, akan ditugaskan menemui massa. "Beberapa perwakilan akan ditemui pemerintah dengan Mensesneg atau Kepala Staf Kepresidenan. Kita akan akomodir untuk bisa diantar," ujarnya.

Pihak kepolisian menyebut fokus pengamanan di sekitar Monas. Ada sekitar 17.000 personel yang diterjunkan untuk mengamankan aksi hari ini. "Wilayah Istana Negara, sekitar Monas. Ada 17.000 pengamanan," kata Kapolda. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pihak Polresta Tangerang tetap akan melakukan penjagaan ketat di pintu tol Tangerang, untuk mengantisipasi masuknya massa buruh ke Jakarta dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei besok. Antisipasi tetap dilakukan meski massa buruh yang tergabung dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Tangerang menegaskan tidak akan ikut aksi di Jakarta.

SPSI Tangerang akan mengisi kegiatan May Day dengan memancing bersama. "Dari SPSI Kabupaten Tangerang sudah ada kesepakatan mereka tidak ke Jakarta, karena sudah ada kegiatan sendiri yaitu mancing ikan. Akan tetapi pengamanan tetap kami persiapkan untuk mengantisipasi apabila ada yang tetap berangkat ke Jakarta," terang Kapolresta Tangerang Kombes Pol Asep Edi Suheri, Minggu (30/4).

Polresta Tangerang telah menyiapkan 1.090 personel untuk mengawal May Day. Personel ditempatkan di sejumlah kawasan industri di wilayah Kabupaten Tangerang, seperti di Kecamatan Cikupa, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Balraja dan Kecamatan Panongan.

"Karena lokasi-lokasi tersebut banyak kawasan industri, sehingga kita tempatkan personel dari Polsek setempat untuk mengantisipasi apabila ada aksi di lingkungan tempat buruh bekerja," imbuhnya.

Selain di kawasan industri, Polresta Tangerang juga menempatkan sejumlah personel di pintu masuk Tol Tangerang-Jakarta, di antaranya di gerbang tol Balaraja Barat, Balaraja Timur dan Kedaton. "Di situ kita tempatkan personel untuk mengantisipasi kemacetan dan kami juga akan kawal massa," lanjutnya.

Polresta Tangerang telah mengadakan rapat bersama elemen buruh di Kabupaten Tangerang terkait peringatan hari buruh sedunia 1 Mei besok. Bahkan Polres Tangerang ikut menyumbang 10 ekor kambing untuk pesta May Day tersebut. "Kegiatan mancing dilakukan di Danau Puspem, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang yang rencananya akan diikuti oleh 1.000 buruh," ujarnya. (dtc/mag)

Menjelang peringatan Hari Buruh, 1 Mei, sejumlah organisasi buruh berencana menggelar aksi unjukrasa yang dihadiri 10 ribu buruh. Untuk merapatkan persiapan aksi itu sejumlah anggota konvergensi buruh melakukan rapat persiapan di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Menurut Ketua Umum Konvergensi Buruh Indonesia, Ilhamsyah, aksi buruh pada 1 Mei itu mengambil tema Gerakan Buruh untuk Rakyat. Mereka akan menyampaikan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo terkait upah yang dinilai masih jauh dari layak.

"Setiap tahun buruh berjuang untuk menuntut hak. Buruh terus bergerak, kami mengambil momentum untuk melakukan mobilisasi. Dalam May Day, seluruh problem yang muncul dari pemerintah sekarang akan kita perjuangkan bersama. Terutama soal upah," ujar Ilhamsyah di kantor LBH, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).

Ilhamsyah menyebut, Paket ekonomi Jokowi yang digelorakan untuk meningkatkan investasi, ternyata menyebabkan penyempitan ruang demokrasi dan merampas upah buruh.

Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengaku mengapresiasi langkah yang akan dilakukan oleh Konvergensi Buruh Indonesia. LBH juga siap menyediakan bantuan hukum.

"LBH mengapresiasi gerakan yang dilakukan dengan damai ini. Tim LBH akan mendampingi di tanggal 1 Mei mendatang dan menjadi kuasa hukum," kata Alghiffari.(dtc/rm)

Titik perbedaan dalam rumusan pengupahan dalam PP 78 antara buruh dengan Pemerintah adalah penggunaan variabel dalam formula pengupahan.

Pimpinan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Ilham Syah yang 9 anggotanya dijadikan tersangka kasus kerusuhan dalam demo buruh itu mengatakan, tindakan polisi menersangkakan dan kemudian memproses hukum kasus itu, merupakan tindak kriminalisasi terhadap aksi demonstrasi buruh.

Karena itulah DPR menilai PP Pengupahan memang harus diubah. Dalam rangka itu, Komisi IX menggelar beberapa pertemuan dengan berbagai pihak guna menggali berbagai permasalahan terkait sistem pengupahan yang diatur dalam PP Pengupahan.

Para buruh memberikan respons keras terkait pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan soal demonstrasi buruh di Batam.

Kesepakatan mengenai perlindungan terhadap pekerja migran di kawasan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) masih menjadi tawar menawar yang alot

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal  yang ditandai penutupan dua pabrik elektronik besar Panasonic dan Toshiba, memicu saling tuding antara pihak pengusaha dan buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan sanggahan Menaker Hanif Dhakiri atas isu terjadinya PHK massal justru ironis. Ketimbang menyangkal, kata Said, sebaiknya Kemenaker melakukan sesuatu untuk menyelamatkan nasib ribuan buruh.