Perpres tersebut diterbitkan dengan pertimbangan untuk mempercepat pelaksanaan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi jalan disamping penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM).

Berkaca pada Premium, dimungkinkan ada celah korupsi tersebut lantaran terdapat subsidi dan Petral sebagai lembaga yang memanfaatkan. Setidaknya, kini Petral telah dibubarkan, pun dengan subsidi yang sudah ditiadakan.

Salamudin Daeng mengatakan, Pemerintah tidak boleh mencabut subsidi premium dan melepaskannya mengikuti harga pasar. Pencabutan subsidi Premium mestinya tidak dilakukan oleh Pemerintah.

Anggota Komisi VII DPR yang juga pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, pemerintah harus menurunkan harga bahan bakar minyak untuk bisa memperbaiki kondisi ekonomi yang yang saat ini tengah terpuruk.

Menurut Presiden Jokowi, jika alih subsidi tidak dilakukan, dana Rp186 triliun untuk rakyat yang kurang mampu dan program produktif diatas, hanyalah berupa asap kendaraan bermotor.

Mahasiswa yang tergabung dalam Forom Studi Issu-Issu Strategis berunjuk rasa di bawah Jembatang Layang Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (9/4). 

Menurut Satya, tidak dibangunnya langkah antisipasi mengakibatkan kenaikan harga merembet ke sejumlah kebutuhan pokok masyarakat.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan berdampak dalam perawatan angkutan umum. Hal ini diakibatkan harga suku cadang (sparepart) ikut meningkat.

Sofyan menjelaskan, bahwa nantinya setiap dua bulan sekali akan dilakukan review harga BBM sesuai dengan harga keekonomian, sehingga harga bisa sewaktu-waktu naik, bisa juga turun.

Ferdinand menjelaskan kebijakan liberalisasi ini jelas membenani rakyat yang akhirnya harus masuk dalam pusaran ketidakpastian.

Saleh mengatakan untuk menjaga akuntabilitas publik, auditor pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga akan dilibatkan.

Menurut Bisman, bulan Januari 2015 harga minyak dunia turun hingga US$44 per barel. Seharusnya, pada awal Februari 2015 harga BBM turun lagi.

Pemerintah dan DPR menyepakati  untuk melakukan lifting minyak sebesar 825 ribu barel per hari. Angka tersebut lebih kecil dari yang diusulkan pemerintah sebesar 849 ribu barel per hari.

Mahkamah berpendapat, perubahan subyek hukum dari pemohon menjadi kuasa hukum tersebut merupakan tindakan yang tidak layak dan patut.

Fatwa menegaskan hak tanya yang diajukan DPD sama sekali jauh dari kepentingan politik. Sebab DPD sama sekali tidak ada urusannya dengan persoalan mendukung atau tidak mendukung Jokowi.