Ramainya perbincangan terkait penuntasan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) membuat kabar penuntasan kasus suap pengadaan dua kapal perang untuk pemerintah Filipina dari PT PAL Indonesia, tenggelam.
Perusahaan ini diketahui merupakan bekas rekanan KPK dalam pengadaan perangkat pengamatan bergerak (4G LTE Bradcasting) pada sumber anggaran APBN DIPA 2016 dengan volume 1 paket.
Tanpa menunggu proses pengadilan, Dewan Komisaris PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia (persero) langsung memecat Direktur Utama PT PAL, Firmansyah Arifin.
Dalam waktu dekat, imbuh Ihsan, Komisi IV DPR akan memanggil pihak PT PAL untuk memperjelas kasus yang diduga menjerat oknum PT PAL. Dia juga menampik jika ada celah kelonggaran dalam undang-undang BUMN.
