Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tuntutan pidana yang berat kepada mantan anggota DPR Komisi V dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Taufan Tiro, dalam kasus suap pembangunan infrastruktur. 

Dalam persidangan terungkap anggota Komisi V meminta proyek pekerjaan di Kementerian PUPR melalui Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Pekerjaan.

Setidaknya ada dua surat dakwaan yang menyebut nama Musa menerima sejumlah uang yang totalnya sekitar Rp8 miliar. 

Amran meminta setoran kepada para pengusaha dengan janji memberikan proyek jalan di wilayah yang dipimpinnya. 

KPK hari ini memeriksa Adhi Prihartanto, seorang petugas keamanan di Kantor Partai Keadilan Sejahtera. Pemeriksaan terhadap Adhi ini semakin menguatkan dugaan adanya keterlibatan politisi lain dalam perkara ini.

Melalui pengacaranya Unoto Dwi Yulianto, mereka juga menempuh langkah hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan pengadilan tingkat pertama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membongkar rapat non formal antara sejumlah pimpinan Komisi V DPR RI dan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain itu, apa yang dilakukan Damayanti hanya mengikuti perintah dari atasannya. Saat ditanya siapa atasan yang dimaksud, Wirawan tak segan menyebut Ketua Komisi V yang merupakan bos dari kliennya yang saat ketika kasus ini mencuat djabat oleh Fary Djemi Francis.

Dalam persidangan, terungkap adanya komunikasi antara para pimpinan Komisi V dengan pejabat di Kementerian PUPR yang lazim disebut pertemuan 1/2 kamar. Diduga, pertemuan tersebut membahas mengenai jatah proyek yang didapat para pimpinan.

Nasib Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainuddin tinggal menghitung hari untuk ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Majelis menganggap peran Dessy sebagai perantara membantu mengungkap keterlibatan Damayanti dan Budi Supriyono dalam perkara ini. 

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut ringan terdakwa korupsi proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Damayanti Wisnu Putranti.

Sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak kunjung menahan tersangka kasus korupsi dana aspirasi di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Andi Taufan Tiro menjadi pertanyaan.

Tersangka kasus korupsi pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Amran Mustary meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tebang pilih menetapkan tersangka.

Menurut pengakuan Hendrar, awalnya ia menolak pemberian uang. Namun, Dessy dan Julia mencoba meyakinkan bahwa uang tersebut hanyalah sekedar bantuan sesama anggota partai berlambang banteng ini.