JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya akan mengawasi lansung jalannya program sertifikasi tanah. Jokowi bakal memastikan agar target penyerahan sertifikat tanah di seluruh Tanah Air rampung di tahun 2025 mendatang.

"Tidak ada alasan semua harus pegang sertifikat. Target saya 2025 rampung urusan sertifikat artinya Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) enggak tidur, pokoknya saya kejar terus, saya ikuti prosesnya," kata Jokowi saat penyerahan secara serentak 1.082.950 sertifikat tanah untuk rakyat di tujuh provinsi yang dipusatkan di lapangan Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/12), seperti dikutip setkab.go.id.

Guna memastikan program tersebut berjalan dengan baik, Presiden mengajak serta sejumlah jajarannya di Kabinet Kerja untuk turun langsung ke lapangan menyerahkan sekaligus mengawasi jalannya kegiatan penyerahan sertifikat di sejumlah daerah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertugas menyerahkan sertifikat di Provinsi Jawa Timur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Provinsi Lampung.

Kemudian, Menteri BUMN Rini Soemarno di Provinsi Sumatra Selatan, Menteri PAN dan RB Asman Abnur di Provinsi Jambi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui sambungan videotron, Presiden menyaksikan dan mendengarkan langsung laporan para Menteri Kabinet Kerja terkait jumlah sertifikat yang dibagikan hingga jumlah masyarakat yang hadir.

Dalam sambutannya, Jokowi berpesan kepada para penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman serta digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. "Kalau mau dipakai agunan ke bank hati-hati tolong dihitung, dikalkulasi bisa angsur enggak setiap bulan dihitung kalau bisa silakan," katanya.

Tak lupa menjelang tahun politik pada 2018 mendatang, Presiden mengingatkan masyarakat pentingnya merayakan pesta demokrasi secara adil, aman, damai, dan terhindar dari pertikaian antarmasyarakat, suku, maupun agama. "Saya titip jangan sampai Saudara dipanas-panasi, dikompori, sudah jangan dengerin pilih yang terbaik," tegas Jokowi. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, pada tahun 2025 nanti, semua tanah sudah memiliki sertifikat. "Kalau sudah pegang sertifikat tidak akan ada lagi yang tunjuk-tunjuk itu sertifikat saya. Namanya jelas dan buktinya ada," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara penyerahan 10.000 sertifikat tanah kepada warga se-Kabupaten Bandung oleh Presiden Jokowi di Dome Bale Rame, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (4/12) pagi.

Oleh karena itu, lanjut Jokowi, pemerintah akan terus meningkatkan penerbitan sertifikat setiap tahunnya. Mulai dari 5 juta sertifikat tahun 2017, meningkat menjadi 7 juta sertifikat tahun 2018, dan 9 juta sertifikat pada tahun 2019 mendatang.

"Kantor BPN Sabtu-Minggu, Senin sampai Jumat sampai malam-malam terus. Biar, biar kapok. Rakyat memang harus dilayani, karena kalau enggak pegang ini gimana? Isinya orang berantem, sengketa," kata Jokowi, seperti dikutip setkab.go.id.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa hingga akhir 2017 baru 46 juta tanah yang bersertifikat dari 126 juta lahan yang ada di seluruh Indonesia. Ini berarti masih ada 80 juta yang belum bersertifikat. Jumlah ini, kalau tahun-tahun lalu 1 tahun itu hanya dikerjakan 500 ribu, berarti tunggu 160 tahun baru selesai.

"Saya enggak mau. Oleh sebab itu, saya perintahkan target tahun 2025 semua harus pegang sertifikat. Caranya gimana terserah Pak Menteri, terserah kantor BPN, rakyat harus dilayani, rakyat harus diberikan sertifikat," tegas Jokowi.

Jokowi juga menyebutkan, di Kabupaten Bandung terdapat 1,6 juta bidang tanah namun saat ini baru 400 ribu bidang tanah yang bersertifikat. "Untuk itu, saya berharap tahun 2025 semuanya bisa dirampungkan," pungkas Jokowi. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dari 126 juta bidang lahan yang harus disertifikatkan di tanah air. Saat ini baru 46 juta lahan yang telah disertifikat. Presiden menyebut masih banyak lahan yang harus disertifikat, padahal lahan yang belum bersertifikat akan memicu kasus sengketa lahan.

Adanya kondisi ini presiden mengaku telah memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk segera menyelesaikan sertifikat tersebut dan menyerahkannya kepada masyarakat.

"Targetnya biasanya setahun hanya 400 sampai 500.000, tahun ini saya sudah targetkan 10 kali lipat, 5 juta harus diserahkan kepada masyarakat," ujar Presiden Jokowi saat menyerahkan 3.500 sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Bali, Jumat (8/9) siang.

Jokowi menambahkan, target itu akan terus digandakan. Setelah target 5 juta terbenuhi. Tahun depannya, ditargetkan 7 juta harus sudah diserahkan kepada masyarakat. Dan pada tahun 2019, akan diserahkan 9 juta kepada masyarakat.

Presiden menyebut dengan diterimanya sertifikat atas lahan oleh masyarakat. Maka masyarakat akan merasa aman. Sehingga tidak ada lagi orang lain bisa mengakui lahan tersebut, karena telah ada sertifikatnya.

"Gampang sekarang, pegang. Oleh sebab itu, sertifikat itu harus tahu semuanya berapa meter persegi yang dimiliki, letaknya dimana harus mengerti," ujarnya.

Kepala Negara juga berpesan, jika ingin menggunakan sertifikat untuk jaminan di bank, agar hati-hati. "Dihitung, dikalkulasi, usahanya masuk enggak? Bisa mencicil, mengangsur setiap bulan enggak bunganya? Hati-hati," ujar presiden.

Menurut enggak masalah sertifikat dijaminkan ke bank. Dapat pnjaman untuk digunakan modal usaha. Setelah ada untung baru dibelikan sesuatu.

"Enggak apa-apa, silakan ke bank enggak apa-apa, dapat 200 juta dipakai untuk usaha. Wah ini ada untung 50 juta, boleh itu untuk beli sepeda motor. Wah untung 100 juta, boleh untuk beli mobil. Dari keuntungan, bukan dari yang dipinjam keluar dari bank tadi. Hati-hati. Saya titip itu, hati-hati,” sambung Presiden Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presiden juga berpesan kepada Kanwil BPN, kantor BPN di kabupaten dan kota, agar memberi pelayanan yang cepat kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat yang ada.

"Secepat-cepatnya dikeluarkan. Saya sudah perintah juga kepada Menteri BPN, katanya kurang juru ukur, sudah segera tambah juru ukur. Sudah tambah berapa, Pak Menteri? Dulu hanya memiliki 2.000, sekarang sudah ditambah lagi menjadi 4.500 sehingga mengukurnya lebih cepat. Jadi enggak ada alasan lagi mengukurnya lamban," ujar Presiden. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut di Jawa Timur yang memiliki 2.740.000 ribu bidang tanah, namun hingga saat ini yang memiliki sertifikat Hak Atas Tanah baru 39 persennya. Untuk itu pemerintah akan menggenjot kepemilikan sertifikat didaerah tersebut. Pemerintah menargetkan akan menyelesaikan sertifikat bagi 662.000 tanah di Jawa Timur.

Presiden menegaskan, bahwa sertifikat tanah menjadi sangat penting. Ia mengaku, menerima banyak laporan tentang sengketa tanah yang terjadi di kabupaten dan kota, baik sengketa tanah antara masyarakat dan masyarakat individu, dengan individu perorangan dengan tetangganya. Maupun masyarakat dengan pemerintah, atau masyarakat dengan perusahaan swasta.

Untuk itu, Jokowi berpesan, Jika telah memiliki sertifikat harus mengerti, sertifikatnya berapa luasnya, tanahnya, harus hapal letaknya, lokasinya di desa mana harus mengerti.

Presiden juga menitip pesan, jika ada yang ingin sertifikatnya dimasukkan di bank sebagai agunan atau jaminan, tolong dihitung dan dikalkulasi dengan betul dan hati-hati.

"Jangan sampai sertifikat ini disita olah bank karena tidak bisa membayar angsuran pinjaman tersebut," pesan Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat menyerahkan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional, Pembinaan, dan Fasilitasi, serta Kerja Sama Akses Reform di New Sari Utama Convention Hall Mangli, Jember, Jawa Timur, Minggu (13/8) pagi, seperti dikutip setkab.go.id.

Presiden juga mengingatan, jangan sampai setelah mendapat pinjaman dari bank langsung digunakan untuk membeli mobil.
Pesan presiden lainnya kepada masyarakat agar benar-benar menjaga sertifikat dengan baik. Ia meminta sertifilkat disimpan dan diberi sampul plastik agar bentuknya terjaga, serta difotokopi agar jika hilang atau rusak bisa diurus kembali di Kantor BPN.

Pada kesempatan itu Presiden menyataka terimakasihnya atas kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia berharap kecepatan membuat sertifikat bisa lebih ditingkatkan, sehingga bisa lebih banyak lagi sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat.

Selain itu Jokowi juga menyampaikan pesan pentingnya menjaga persatuan dengan kondisi Indonesia yang beragam. "Saya mengingatkan kepada kita semuanya agar kita tetap rukun, tidak saling menjelekkan, tidak saling mencela, tidak saling mencemooh diantara kita karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air," ujarnya. (rm)