Persoalannya adalah kasus sengketa pilkada yang seperti tak pernah usai di Muna. Perkembangan terakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna secara resmi melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Muna kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) di tiga kabupaten yang terbukti bermasalah saat menggelar Pilkada Serentak 9 Desember lalu.
Pasangan calon Willy-Wahyudi pernah melaporkan dugaan praktek politik uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan Sugiyarto-Habib ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Kalteng.
Sidang gugatan perkara hasil pemilihan Kepala daerah (PHP Kada) di Mahkamah Konstitusi mengungkap adanya modus pengerahan massa atau mobilisasi pemilih antar pulau dalam Pilkada di Kabupaten Muna, Sulawesi Selatan.
Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 09 K/TUN/PILKADA/2016 yang menolak Kasasi KPU Kabupaten Simalungun terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan pekan lalu berujung kontroversi.
Putusan MK terhadap 40 daerah yang telah gugur dalam perkara sengketa PHP Kada ini akan menjadi acuan hukum bagi KPU di daerah-daerah dalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) KPU tentang penetapan pemenang hasil Pilkada 2015 silam.
Sebanyak 35 permohonan perselisihan hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah (PHP Kada) dinyatakan gugur lantaran dianggap melewati batas waktu yang ditetapkan untuk pengajuan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi.Padahal perkara tersebut,
Pasangan calon incumbent Pilkada Kabupaten Malang Rendra Kresna dan Sanusi dituding melakukan politik anggaran untuk memenangkan perolehan suara dalam Pilkada Serentak 9 Desember lalu.
Pemohon berkeberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Nomor 22/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Sah dalam Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2012.
