JAKARTA, GRESNEWS.COM - Juru bicara Presiden, Johan Budi SP mengungkapkan bahwa pemerintah belum menentukan sikap terkait penerapkan kebijakan lima hari sekolah.
Menurut Johan, peraturan presiden (perpres) untuk penerapan kebijakan tersebut masih dalam proses pematangan. Pasalnya, kebijakan tersebut merupakan tahap selanjutnya dari peraturan menteri (permen).
"Soal perpres pendidikan karakter itu masih belum. Lagi dimatangkan. Itu kan permen mau dinaikkan ke perpres. Nah, Permendikbud itu nanti dijadikan perpres. Tetapi perpres ini tentu bisa menambah, bisa melengkapi bisa apa pun, ya," kata Johan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7).
Johan juga menjelaskan sebenarnya kebijakan yang sebelumnya dikeluarkan lewat permendikbud (peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), bukanlah kebijakan lima hari sekolah.
"Nah, permendikbud itu bicara soal peningkatan pendidikan karakter anak sekolah. Di dalam pendidikan karakter anak sekolah itu, itu beririsan sama jam kerja, tidak hanya muridnya, tapi gurunya (juga), PNS. Ada hubungannya sama itu, termasuk di pegawai negeri ya, dikaitkan sama itu," papar Johan.
Kebijakan tersebut juga akan menerapkan waktu belajar selama 8 jam sehari dari Senin hingga Jumat. Selama delapan jam lima hari itu kata Johan, murid berada di dalam sekolah, dan bisa saja kegiatan yang dilakukan merupakan ekstrakurikuler.
"Orang kalau misalnya sampai jam 12 kemudian ada ekstrakurikulernya, itu dianggap masih dalam pengawasan sekolah. Jadi ada ini kok, ada penjelasannya," kata Johan.
Namun Johan menegaskan, kebijakan itu baru akan diterapkan terhadap sekolah yang dinilai siap. "Nggak semua. Oleh sekolah yang siap memenuhi syarat itu. Kan ada yang komplain soal yang (madrasah) diniyah. Itu sebenarnya terangkum di situ kalau mau baca detailnya. "Jadi 5 hari 8 jam itu maksudnya itu dalam lingkungan sekolah. Maksudnya dia ekskul itu sekolah masih mengawasi, artinya tahu dia kegiatannya apa," jelas Johan.
Ia juga menampik, jika kebijakan ini menuai polemik karena tidak maksimalnya sosialisasi. "Soal sosialisasi yang belum ini, belum clear betul. Menurut saya," katanya. (dtc/rm)
Dunia akademisi kembali digegerkan dengan kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Kali ini peristiwa itu menimpa Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang Brigadir Dua Taruna (Brigdatar) Mohammad Adam.
Angka kekerasan di lingkungan pendidikan terus meningkat. Angka tersebut didasarkan pada banyaknya laporan pengaduan kasus kekerasan sekolah di situs laporpendidikan.com.
Wacana agar anak-anak menghabiskan waktu sehari penuh di sekolah (full day school) yang dilontarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, masih terus menuai polemik.
Akibat mangkraknya pembangunan gedung sekolah ini, kurang lebih 811 murid SMPN 164 Jakarta terpaksa mengungsi dan menumpang belajar di empat sekolah dasar.
Sayangnya, dana BOS tersebut justru banyak bocornya alias diselewengkan oleh pihak sekolah. Indikasinya adalah masih banyaknya siswa miskin yang dipungut biaya semisal uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) setiap bulannya oleh sekolah.
Pemerintah harus turun tangan bangun infrastruktur SD di desa-desa. Sebab, fokus Program Indonesia Pintar bukan berarti hanya sebagai pemberian bantuan beasiswa seperti pemberian Kartu Indonesia Pintar saja.
Setelah Universitas Terbuka yang menggunakan metode belajar jarak jauh. Kementerian Pendidikan meluncurkan metode serupa untuk program pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas.
Homeschooling dapat berarti aktivitas menyekolahkan atau mendidik (dalam pengertian formal) anak di rumah secara penuh. Ini sangat bertentangan dengan khalayak umum yang justru memberikan pendidikan pada anaknya dengan menyekolahkan di sekolah umum, baik SD, SMP maupun SMA.
Kegiatan ini merupakan upaya perluasan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:
