Salah satunya ditunjukkan dalam aksi walk out anggota Fraksi PAN di DPR saat pembahasan UU Pemilu. Sikap PAN ini lantas memunculkan spekulasi soal nasib PAN di pemerintahan pasca pengesahaan UU Pemilu.
Jokowi telah mengganti sejumlah menteri untuk mempercepat kinerja ekonomi. Namun pergantian menteri tersebut dinilai belum mampu menjawab persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia.
Menteri yang sekarang ini kerjanya tidak maksimal karena kurang pengalaman di parlemen. Karena itu yang disodorkan PDIP sebagian besar adalah mereka yang di parlemen lebih dari satu periode.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) gencar merespons desakan publik soal isu reshuffle Kabinet yang kini kencang menghantam formasi kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, menyusul masifnya kritik publik atas kinerja pemerintahan saat ini.
Poin utamanya yang harus diperhatikan dalam memilih calon menteri dalam reshuffle kabinet mendatang adalah berdasarkan kinerja, karena berkaitan langsung dengan kapasitas menteri. Tidak hanya itu, faktor kecocokan dan loyalitas menteri pada presiden juga dinilai perlu.
Arah kinerja tim ekonomi tidak jelas, kementerian masih disibukkan dengan kondisi internal yang tidak kondusif hingga sumber daya manusia (SDM) yang belum profesional dan memiliki sifat kenegarawanan. Dari situ perlu ada reshuffle tim ekonomi Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto mendesak Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinetnya. Sebab telah lewat enam bulan kinerja pemerintah belum menunjukan hasil yang signifikan.
Demokrat dalam posisi pasif menuggu Presiden untuk memilih kader Demokrat untuk menjadi Menpora. Pemilihan Menpora tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.
"Kita semua tahu di samping kesibukan dalam mengurus parpol asal sebagian anggota kabinet juga tentu berupaya untuk memperkuat dan mengisi pundi-pundi parpolnya di mana jabatan dan kewenangan sangat potensial disalahgunakan."
