JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah Indonesia mendorong negara-negara Anggota ASEAN untuk mengambil langkah konkrit untuk mengakhiri konflik Rakhine Myanmar. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, dalam Pertemuan ASEAN Political and Security Community (APSC) Council, di Manila (12/11).
 
"Sudah waktunya ASEAN menunjukkan kepada masyarakat ASEAN dan dunia, bahwa ASEAN dapat melindungi rakyatnya, serta mampu merespon tantangan di Asia Tenggara," tegas Retno.
 
Dalam  pertemuan APSC ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Menko Polhukam dan Menlu RI. Menyinggung krisis di Rakhine State, Menko Polhukam juga menekankan perlunya upaya mencegah krisis ini menjadi sebuah bencana yang akan menjadi pintu masuk radikalisme dan terorisme.
 
Sementara terkait penanganan terorisme, Menko Polhukam memaparkan pentingnya kerja sama ASEAN dalam melawan terorisme. Mengacu pada aksi terorisme di Marawi, Filipina, Menko Polhukam menekankan ASEAN untuk selalu waspada dengan ancaman terorisme, khususnya peningkatan ancaman foreign terrorist fighters dan terorisme lintas batas.
 
Untuk itu, Menko Polhukam menyampaikan inisiatif Indonesia yaitu Subregional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism di Menado, 29 Juli 2017. Bersama dengan Malaysia dan Filipina, Trilateral Joint Patrol on Sulawesi dan Sulu Seas telah dilakukan.
 
“Kita menyambut baik disetujuinya ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism and Manila Declaration to Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism,” demikian disampaikan oleh Menko Polhukam.
 
Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa Indonesia telah meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), yaitu konvensi untuk memberantas penyelundupan manusia, terutama wanita dan anak-anak.  Pada bagian lain, Menko Polhukam juga mengingatkan kembali ancaman kejahatan Narkoba. Oleh karena itu, kerja sama di kawasan harus ditingkatkan agar visi “Drug Free ASEAN” dapat tercapai melalui implementasi “ASEAN Work Plan on Securing Community Against Illicit Drugs 2016 -2025”.
 
Pada pertemuan forum tersebut, Indonesia juga mengingatkan kejahatan perikanan, seperti IUU Fishing dinilai telah menimbulkan kerugian besar di bidang ekonomi.
 
APSC Council adalah  salah satu organ ASEAN yang memiliki mandat untuk mengkoordinasikan badan-badan sektoran di bawah pilar Politik Keamanan ASEAN. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Indonesia menyatakan mengecam serangan terhadap pos polisi dan fasilitas penampungan pengungsi di Maungtaw Rakhine State pada 25 Agustus 2017. Serangan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata itu telah mennyebabkan ratusan orang mengungsi dan menimbulkan lingkaran kekerasan baru. Apalagi serangan tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan korban luka-luka.

Indonesia mendesak Pemerintah Myanmar untuk segera mengambil langkah-langkah memulihkan keamanan dan memberikan perlindungan terhadap kemanusiaan secara inklusif.

Indonesia juga mendorong semua pihak untuk andil menghentikan aksi kekerasan. Serta  berkontribusi terhadap pemulihan keamanan, dan menghormati hak asasi manusia masyarakat di Rakhine State, termasuk masyarakat Muslim.

Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia, situasi di Rahkine State sangat kompleks. Untuk itu perlu kerja sama semua pemangku kepentingan agar perdamaian, keamanan, stabilitas dan pembangunan inklusif, dapat dilakukan di Rakhine State.

"Situasi yang damai, aman, dan stabil di Myanmar, termasuk di Rakhine State, dirasa penting untuk mendukung terjaganya stabilitas di ASEAN dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan, " tulis siaran pers Kementerian Luar Negeri, seperti dilansir website resminya kemlu.go.id, Selasa (29/8).

Indonesia menegaskan akan melanjutkan kerja sama dengan Myanmar dalam proses rekonsiliasi, demokratisasi, dan pembangunan inklusif, termasuk upaya implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan.     (rm)