-
Disayangkan Penghapusan Mekanisme Uji Publik dalam Pilkada
Jum'at, 20/02/2015 10:31 WIBSejumlah pihak menyayangkan dihapusnya poin uji publik dalam tahapan pilkada. Pendapat DPR yang menganggap tahapan uji publik tidak efektif dan terkesan hanya formalitas, sehingga dihapus dalam tahapan pilkada dinilai tidak tepat.
DPR Lambat Putuskan Status Perppu Pilkada, Sejumlah Jabatan Kepala Daerah Terancam Kosong
Kamis, 16/10/2014 17:00 WIBDewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum juga memberikan kepastian status Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang diajukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
UU Pilkada Sudah Dibatalkan, Uji Materi Diperkirakan Ditolak
Senin, 13/10/2014 10:00 WIBPerkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Mahkamah Konstitusi tidak bisa menerima permohonan pengujian Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
Penolakan Pilkada Lewat DPRD Masih Terus Bergulir
Minggu, 12/10/2014 16:00 WIBAksi penolakan terhadap UU Pilkada yang menetapkan pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terus saja berlangsung.
Kegentingan Penerbitan Perppu Soal Pilkada Langsung Disoal
Sabtu, 04/10/2014 20:00 WIBLangkah presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir pemberlakuan UU Pemilihan Kepala Daerah menuai perdebatan.
Jika Perppu Pilkada Ditolak Benarkah Terjadi Kekosongan Hukum
Sabtu, 04/10/2014 18:01 WIBolitisi Senayan berbeda pendapat menanggapi penerbitan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ini Isi Perppu Pilkada yang Diterbitkan Presiden
Jum'at, 03/10/2014 17:00 WIBPresiden SBY sejak awal pembahasan ingin agar Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan sejumlah perbaikan.
Dinilai Tak Memenuhi Syarat Konstitusional, Perppu Pilkada Terancam Ditolak
Jum'at, 03/10/2014 09:00 WIBPengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pemilihan kepala daerah yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus diuji dengan sejumlah kriteria konstitusional.
DPR Dikuasai Koalisi Merah Putih, Ini Nasib Perppu UU Pilkada
Kamis, 02/10/2014 15:00 WIBDengan dikeluarkannya Perppu UU Pilkada oleh presiden, UU Pilkada yang baru disahkan pada Jumat (26/9) otomatis tidak berlaku lagi.
SBY Teken UU Pilkada, Lanjutkan Tertibkan Perppu Pembatalan
Selasa, 30/09/2014 20:00 WIBIa juga menyampaikan secara bulat partai Demokrat akan tetap memperjuangkan sistem pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan besar meskipun ia anggap dalam paripurna opsi fraksinya ditolak fraksi lain.
Tidak Ada Jaminan Pilkada Langsung Atau Lewat DPRD Paling Baik
Selasa, 30/09/2014 05:00 WIBMenurut politisi Partai Demokrat ini, diputuskannya kembali pilkada lewat DPRD juga bukan berarti kembali ke cara-cara lama, tetapi juga dengan perbaikan.
Putusan Pilkada Tak Langsung Goyang IHSG
Selasa, 30/09/2014 02:00 WIBMenurutnya adapun sinyal-sinyal pelemahan sudah terlihat sejak 1 bulan yang lalu. Kemudian ketika keputusan DPR tersebut, pengaruhnya keputusan relatif sifatnya jangka panjang dan pengaruhnya tidak secara langsung.
Hidayat Nurwahid: Desak SBY Keluarkan Perppu Pilkada tak Beralasan
Senin, 29/09/2014 22:00 WIBJikapun nanti dikeluarkan Perppu oleh SBY, Hidayat menilai, beleid itu tidak serta-merta dapat langsung diberlakukan. Karena mekanismenya harus melalui DPR, MPR, lalu dibawa ke paripurna untuk pembahasan.
Pilkada Melalui DPRD Perlemah Peran KPU
Senin, 29/09/2014 19:00 WIBDeputi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan dalam UU Pilkada yang baru disahkan itu, peran KPU memang terlihat sangat dibatasi.
Ketua MK: UU Pilkada Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Presiden
Senin, 29/09/2014 18:00 WIBDia mencontohkan UU tentang Kepulauan Riau. Saat itu beleid tersebut tidak disetujui Presiden Megawati dengan tidak memberikan tanda tangan untuk mengesahkan UU itu. Namun UU tersebut tetap berlaku.