Sejumlah pihak menyayangkan dihapusnya poin uji publik dalam tahapan pilkada. Pendapat DPR yang menganggap tahapan uji publik tidak efektif dan terkesan hanya formalitas, sehingga dihapus dalam tahapan pilkada dinilai tidak tepat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum juga memberikan kepastian status Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang diajukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Mahkamah Konstitusi tidak bisa menerima permohonan pengujian Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). 

Aksi penolakan terhadap UU Pilkada yang menetapkan pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terus saja berlangsung. 

Langkah presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir pemberlakuan UU Pemilihan Kepala Daerah menuai perdebatan. 

olitisi Senayan berbeda pendapat menanggapi penerbitan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Presiden SBY sejak awal pembahasan ingin agar Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan sejumlah perbaikan.

Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pemilihan kepala daerah yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus diuji dengan sejumlah kriteria konstitusional.

Dengan dikeluarkannya Perppu UU Pilkada oleh presiden, UU Pilkada yang baru disahkan pada Jumat (26/9) otomatis tidak berlaku lagi.

Ia juga menyampaikan secara bulat partai Demokrat akan tetap memperjuangkan sistem pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan besar meskipun ia anggap dalam paripurna opsi fraksinya ditolak fraksi lain.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, diputuskannya kembali pilkada lewat DPRD juga bukan berarti kembali ke cara-cara lama, tetapi juga dengan perbaikan.

Menurutnya adapun sinyal-sinyal pelemahan sudah terlihat sejak 1 bulan yang lalu. Kemudian ketika keputusan DPR tersebut, pengaruhnya keputusan relatif sifatnya jangka panjang dan pengaruhnya tidak secara langsung. 

Jikapun nanti dikeluarkan Perppu oleh SBY, Hidayat menilai, beleid itu tidak serta-merta dapat langsung diberlakukan. Karena mekanismenya harus melalui DPR, MPR, lalu dibawa ke paripurna untuk pembahasan.

Deputi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan dalam UU Pilkada yang baru disahkan itu, peran KPU memang terlihat sangat dibatasi.

Dia mencontohkan UU tentang Kepulauan Riau. Saat itu beleid tersebut tidak disetujui Presiden Megawati dengan tidak memberikan tanda tangan untuk mengesahkan UU itu. Namun UU tersebut tetap berlaku.