Revrisond yang terlibat dalam pembuatan naskah akademik RUU itu mengaku landasan filosofis naskah akademik RUU tersebut, adalah liberalisasi yaitu "market mechanism is the best mechanism for the economy". "Landasan filosofi tersebut ditelan mentah-mentah dari paham ekonomi liberal," ujarnya.

Sedangkan Fraksi Hanura, Sarifuddin Suding memberi catatan mengenai Bab 15 Pasal 97 tentang Komite Perdagangan Internasional. Menurutnya, perlu dipikirkan ulang mengenai pembentukan komite ini. Menurut Suding, pertimbangan pembentukan Komite Perdagangan ini jangan sampai berbenturan dengan lembaga lain yang serupa.

Menurut dia, dalam rancangan beleid terbaru ini, pasar rakyat, promosi dagang di luar negeri, pemberdayaan koperasi dan UKM sangat diberdayakan dan dilindungi. BIma juga mengatakan, nasionalisme dan semangat mensejahterakan rakyat sangat menonjol dalam setiap pembahasan RUU ini dengan pihak pemerintah.

Perbedaan ketahanan ekonomi dan kedaulatan ekonomi terletak pada tujuan dan manfaatnya. Bila ketahanan ekonomi mengutamakan permintaan pasar. Dimana barang diproduksi terus menerus berdasarkan permintaan pasar dan tidak mengutamakan pemberdayaan sendiri. Sementara kedaulatan ekonomi adalah prinsip ekonomi yang mengutamakan pemberdayaan rakyat dan mandiri.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perdagangan dan Perindustrian dinilai masih menyimpan banyak kelemahan dan kekhawatiran. Pasalnya, mekanisme pasar masuk dalam landasan filosofi naskah akademik (NA) RUU ini. Bahkan, indikasi adanya liberalisasi perdagangan dalam RUU ini menjadi perdebatan