Sebelum pengesahan RUU ini, dua fraksi yaitu PKB dan PDIP mengusulkan penghapusan Pasal 76 Ayat (1) poin i. Pasal itu menyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai ketua partai politik.

Presiden menilai, RUU Pemda itu sebagai tonggak sejarah. Ia menyebutkan, setelah 10 tahun menlaksanakan dan menjalankan pemerintahan, mengenali banyak kekurangan, yang tidak dibiarkan, karena di masa depan harus lebih baik lagi.

Menjelang berakhirnya periode anggota legislatif 2009-2014 proses penggodokan rancangan Undang-undang (RUU) Pemerintahan Daerah (Pemda) masih menyisakan sejumlah masalah.

Kalau RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digegerkan oleh isu kumpul kebo, RUU Pemerintahan Daerah dihebohkan isu inovasi. Ya, inovasi, yang dalam pengertian tertentu dimaksudkan supaya ujung-ujungnya kepala daerah mendapatkan perlindungan dari jerat pidana melalui pasal mengenai inovasi pemerintahan.