Sebanyak tujuh orang diperiksa usai OTT Tim Saber Pungli Mabes Polri terhadap oknum pegawai Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Malang.

"Ada tujuh orang sedang kami periksa dari hasil OTT tadi," ujar Kasatreskrim Polres Malang Kota AKP Ambuka Yudha, Kamis (2/11).

Ambuka hanya mengatakan bahwa tujuh ornag itu merupakan pegawai BPN. "Iya semua pegawai BPN Kota Malang," sahutnya.

Mengenai kasus hingga terjadi OTT, Ambuka juga mengaku tengah menyelidiki. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa ketujuh orang tersebut. "Semua masih kami dalami," tegasnya.

Mengenai barang bukti, Ambuka menyebut sejumlah dokumen telah disita bersamaan dengan penangkapan tadi siang. "Barang bukti dokumen," tandasnya.

Sementara Kapolres Malang Kota AKBP Hoiruddin Hasibuan mengatakan, selain dokumen, sejumlah uang tunai turut disita saat penangkapan. "Iya ada barang bukti uang, jumlahnya saya tidak tahu detil," bebernya terpisah.

Kapolres menyebut, ada praktik pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum pegawai BPN. Kuat diduga mereka memunggut sejumlah uang dalam proses pengurusan di BPN.

"Iya ada praktik begitu, tetapi masih kami dalami, dan kini dalam pemeriksaan," tutupnya.

Dua oknum pegawai BPN Kota Malang terjaring OTT Tim Saber Pungli Mabes Polri, siang tadi. Mereka kemudian digelandang ke Polres Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan.(dtc/mfb)

Tim Saber Pungli Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 27 Bandung berinisial NK. Petugas mendapati uang ratusan juta dalam brankas di sekolah tersebut.

"Total uang yang ditemukan sebesar Rp 255.100.000 rupiah. Semua uang itu didapat dari brankas sekolah," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus via pesan singkat, Kamis (27/7).

Berdasarkan hasil penyidikan dan pengakuan NK, sambung Yusri, uang tersebut didapat dari pungutan siswa baru dan siswa pindahan. Untuk siswa baru, uang yang didapat mencapai Rp 194.600.000 dan uang dari siswa pindahan sebesar Rp 60.500.000.

"Uang tersebut sudah kita sita untuk dijadikan barang bukti," kata Yusri.

Yusri mengatakan NK terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (27/7) siang, sekitar pukul 13.00 WIB. Petugas meringkus NK di SMAN 27 Kota Badung, Jalan Jalan Utsman Bin Affan, Gedebage.

"Telah ditangkap seorang oknum Kepsek SMAN 27 Kota Bandung terkait pungli siswa baru," kata Yusri via telepon.

Pihak berwajib masih memeriksa intensif NK. Sejumlah barang bukti berupa uang sudah disita Tim Saber Pungli.

"Sampai saat ini oknum Kepsek dan pihak-pihak terkait masih dalam pemeriksaan Tim Saber Pungli Jabar," ucap Yusri.

Yusri menyebutkan Kepsek SMAN 27 Kota Bandung itu menerima siswa di luar jalur reguler akademik dan non akademik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017. Ada 79 orang siswa yang diterima.

"Siswa tersebut dibebankan kewajiban membayar uang pembangunan ruang kelas baru berikut mebelernya, dan uang operasional sekolah per tahun," kata Yusri.

Menurut Yusri, pihak sekolah sudah mematok nominal uang yang harus dibayarkan. Setiap siswa, dibebankan pungutan sebesar Rp 12 juta. "Dari siswa yang diterima, total uangnya mencapai Rp 194.600.000," tuturnya.

Selain pungutan untuk siswa baru, sambung Yusri, petugas juga mendapati fakta sekolah memungut kepada siswa pindahan atau mutasi dari sekolah lain. Ada 10 orang siswa yang pindah dari sekolah lain ke SMAN 27 Kota Bandung.

"Siswa pindahan dikenakan pungutan dana partisipasi dengan besaran angka Rp 5 juta sampai Rp 7,5 juta. Total yang terkumpul Rp 60.500.000," kata dia. (dtc/mfb)

Tim saber pungli Polda Sumatera Utara (Sumut) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan. Dari OTT tersebut, petugas menangkap empat pegawai. Keempat orang yang diduga pelaku tersebut berinisial IF (47), YP (43), YA (27) dan IP (26).

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting mengatakan, OTT tersebut dilakukan di di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, Jalan Pinang Baris, Jumat (16/6) sekitar pukul 14.30 WIB. Namun, Rina belum bisa menjelaskan lebih jauh peran dan jabatan mereka.

"Tim saber pungli Polda Sumut melakukan penangkapan terduga pelaku tindak pidana OTT pungli di jajaran Dishub Kota Medan (terkait) pengurusan speksi kendaraan bermotor dengan cara ilegal," kata Rina dalam keterangannya.

Dalam OTT itu, polisi menyita 5 unit telepon genggam, uang tunai Rp 1.740. 000, empat buku speksi dan 20 buku speksi yang sudah siap dikerjakan secara ilegal. "Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan," tutur Rina. (dtc/mfb)

Satgas Contra Transnational Organized Crime dan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bali menangkap seorang pejabat Dinas Penanaman Modal Pemkab Gianyar. Penangkapan itu terkait aksi pungli Rp 14 juta lebih terhadap seorang pemohon tempat usaha pariwisata.

"Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan PNS dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum," kata Kabid Humas Polda Bali AKBP Hengky Widjaja, Sabtu (17/6).

Penangkapan ini dilakukan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (16/6) siang di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar. INS (50) dan IKM (48) diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan diri sendiri.

INS diketahui sebagai PNS Pemkab Gianyar dengan jabatan Kepala Bidang Perijinan dan Non Perijinan B. Sementara IMK adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Gianyar.

"Terkait pengurusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tanggal 12 Juni 2017 yang diajukan oleh korban," ujar Hengky.

Polisi menyita uang tunai Rp 14,45 juta dan 19 dokumen terkait pengajuan TDUP dan perizinan lainnya. Ada 8 saksi yang telah diperiksa petugas dan juga 3 unit ponsel yang disita.

"Pasal yang disangkakan adalah Pasal 11 dan Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman kurungan penjara 5 tahun," ucap Hengky. (dtc/mfb)

Menurut Presiden Jokowi meski kecil-kecil, hanya Rp 10.000, Rp 50.000, tapi menjengkelkan dan meresahkan masyarakat. Lagipula, anggapan bahwa nilai pungutan liar yang kecil dinilainya tidak sepenuhnya benar. 

Menyikapi masalah pungli yang terjadi di Bea dan Cukai, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ahmad Hafizs Tohir menyatakan kekecewaannya. Hafizs meminta agar Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi bertanggung jawab membenahi masalah pungli di Bea dan Cukai.

Upaya pemerintah membentuk tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) dinilai tidak menjamin terbebasnya sektor pelayanan publik dari praktik maladministrasi, termasuk pungli. Sebab praktik pungli telah mendarah daging dalam tata birokrasi pelayanan publik.

Tim penyidik Kejaksaan Agung tengah memfinalisasi kasus dugaan gratifikasi pengangkatan notaris sebesar Rp120 juta di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).

Berdasarkan survei Korlantas Polri, sebagian besar sopir mengaku membesar-besarkan jumlah uang yang disetorkan kepada oknum petugas lalu lintas pada pimpinannya, meski yang disetorkan kepada oknum tidak sesuai yang dilaporkan.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menolak anggapan bahwa pungutan liar (pungli) oknum aparat berseragam telah memangkas kualitas ongkos perawatan kendaraan karena pengusaha mengabaikan aspek perawatan rutin kendaraan.

Sejumlah orangtua murid di SDN Ceger 02 Pagi, Cipayung, Jakarta Timur, mengeluh. Di sekolah yang terletak di Jl SMPN 160 Ceger dan memiliki sekitar 400 siswa, orangtua murid dimintai uang sebesar Rp150 ribu untuk pembangunan laboratorium komputer. Namun pihak sekolah membantah dugaan pungutan liar (pungli) tersebut.