-
KPK Tetap Tindak Calon Kepala Daerah yang Terlibat Korupsi
Sabtu, 06/01/2018 21:21 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan melakukan tindakan hukum terhadap calon kepala daerah peserta pilkada serentak 2018 yang diduga terlibat korupsi. Proses penegakan hukum disebut KPK terpisah dengan proses politik.
"KPK dan Polri tidak akan ragu-ragu untuk menindak para pelaku korupsi," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Sabtu (6/1).
Menurutnya KPK tetap berpedoman pada UU KPK, KUHAP dan UU Tipikor serta asas hukum equality before the law. Hal tersebut disampaikan Syarif terkait ajakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menunda pemanggilan untuk proses hukum bagi para calon kepala daerah di Pilkada 2018.
Menurut Tito, penundaan itu ditujukan untuk menghindari kampanye negatif dalam pilkada.
Selain menegaskan tetap menindak para calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi, Syarif menyebut KPK akan melakukan pencegahan politik uang dalam pilkada. Salah satunya lewat pelaporan LHKPN para calon kepala daerah.
"Untuk mencegah politik uang, KPK dan Polri telah berkoordinasi untuk melakukan pencegahan sejak awal. Melalui imbauan dan upaya-upaya pencegahan lainnya seperti pendaftaran LHKPN, penelusuran jejak calon pemimpin daerah, dan lainnya," ujar Syarif.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak meminta atau menerima uang dari calon kepala daerah. Tujuannya, agar pilkada berlangsung jujur dan adil.
"Saya juga mengimbau masyarakat untuk tidak meminta dan menerima uang dari para calon pemimpin daerah agar pilkada bisa berlangsung secara jujur dan adil," ungkapnya.
Sebelumnya, Kapolri mengatakan proses hukum bisa dilanjutkan setelah gelaran Pilkada 2018 selesai. Cara ini dinilai Tito untuk memastikan pemilihan berlangsung fair.
"Saya selaku Kapolri mengajak dan mengimbau dan akan berusaha kepada para penegak hukum lainnya, kejaksaan, KPK, koordinasi dengan Bawaslu, mari sama-sama, kalau sudah ada penetapan nanti, siapa pun yang sudah ditetapkan, jangan diganggu mereka dengan pemanggilan proses hukum, karena pemanggilan itu bisa mempengaruhi proses demokrasi yang mungkin tidak fair karena mempengaruhi opini publik," kata Tito di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (5/1) kemarin. (dtc/mfb)PDIP Disebut-sebut Usung Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar
Sabtu, 06/01/2018 10:08 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dipastikan mengusung Ridwal Kamil dalam Pilkada Jawa Barat 2018. Keputusan tersebut dikabarkan telah diambil dalam rapat internal DPP PDIP di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, beberapa waktu lalu.
"Iya. Saya mendengar informasi dari rapat DPP melalui Andreas Pareira bahwa PDIP memutuskan membangun koalisi mendukung Ridwan Kamil," ujar Sekretaris DPD PDIP Jabar Abdy Yuhana, Jumat (5/1).
Sementara terkait nama cawagub untuk mendampingi Ridwan Kamil yang akan diusung PDIP belum ditentukan.
Sejauh ini beredar kabar bahwa eks Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan disebut-sebut akan dipasangkan menjadi cawagub Ridwan Kamil.
Untuk itu menurut Abdy, PDIP siap memenangkan Ridwan Kamil di Jabar. Keputusan PDIP ini dinilai telah sejalan dengan koalisi pendukung Ridwan Kamil lainnya, seperti NasDem, PPP, PKB, dan Hanura.
"Kalau DPP sudah memutuskan RK, saya kira DPD, DPC hingga anak ranting akan siap mengamankan dan berjuang untuk memenangkannya, " tegas Abdy.
Sedang DPP PDIP sendiri baru akan mengumumkan cagub Jabar secara resmi pada 7 Januari 2018. Pengumuman ini bersamaan dengan wilayah lainnya, seperti Jateng dan Sumsel. (dtc/rm)Misteri Mundurnya Anas dari Pilkada Jatim
Jum'at, 05/01/2018 14:00 WIBKabar mengejutkan mewarnai arena Pilgub Jatim 2018. Calon Wakil Gubernur Jawa Timur dari Cagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Abdullah Azwar Anas yang telah diusung PDIP dan PKB dikabarkan mengundurkan diri.
Pilkada Jatim: Azwar Anas Keluar, Risma Masuk
Jum'at, 05/01/2018 10:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Jelang detik-detik pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018, kejutan terjadi di kubu duet Syaifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas. Azwar dikabarkan keluar dari pencalonan dan bakal digantikan oleh Walikota Surabaya Trirismaharini (Risma) untuk mendampingi Gus Ipul.
Pengunduran diri Anas sudah disampaikan langsung ke partai pengusung. "Iya, yang saya dengar begitu (mundur dari Pilgub Jatim). Saya dengar dari Basarah (Ahmad Basarah, Wasekjen PDIP)," ujar Wasekjen PKB Maman Imanulhaq saat dihubungi, Kamis (4/1).
Maman tidak mengetahui alasan mundurnya Anasnya dari Pilgub Jatim. "Nggak tahu (alasannya), mungkin ingin konsentrasi di Banyuwangi," ucapnya. Terkait bakal masuknya Risma, Maman mengatakan Risma sudah berada di Jakarta. "Pendampingnya (Gus Ipul) Risma, Risma sudah di Jakarta," katanya.
Terkait isu mundurnya Azwar, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP menyatakan akan mencermati suara rakyat. "Dinamika politik Jatim memang sangat tinggi, kita lihat beberapa tempo lalu Mbak Yenny Wahid dicalonkan jadi calon gubernur tapi beliau lebih memilih sikap untuk mendorong keutuhan NU dijalankan. Nah tentu saja sebelum batas akhir 10 Januari, PDI Perjuangan akan mencermati suara rakyat," kata Hasto, seusai pengumuman cagub-cawagub di markas DPP PDIP, Menteng, Jakpus, Kamis (4/1).
Risma hadir dalam pengumuman cagub/cawagub jagoan PDIP hari ini. Kehadiran Risma, kata Hasto, sebagai bagian dari simbol dukungan PDIP terhadap pendidikan politik. Kembali ke pertanyaan apakah benar Risma akan menggantikan Azwar Anas di posisi cawagub, Hasto melanjutkan PDIP akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada, meski dia menekankan partainya tidak mudah berubah setelah mengambil keputusan.
"Kami akan melihat, tetapi ketika PDI Perjuangan telah mengambil keputusan politik, kami kokoh. Kami tidak mudah digoyahkan oleh berbagai hal. Kami konsisten dengan penetapan itu, karena semua melalui pertimbangan matang. Kecuali tiba-tiba ada angin puting beliung di musim pancaroba ini, misalnya begitu, tetapi kami sebagai partai yang konsisten dalam mengusung pasangan calon," ujarnya. (dtc/mag)Yenny Menolak, Poros Ketiga Pilkada Jatim Terancam
Kamis, 04/01/2018 11:00 WIBRencana Partai Gerindra bersama PKS dan PAN untuk mengusung putri sulung mendiang KH Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid tak bakal terwujud.
Poros Ketiga Goyang Khofifah-Gus Ipul
Rabu, 03/01/2018 14:00 WIBNamun, dominasi Gus Ipul-Khofifah, coba digoyang oleh PKS yang menawarkan wacana mengusung poros ketiga bersama PAN dan Gerindra.
Nasdem Pastikan Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar
Rabu, 03/01/2018 12:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai NasDem dipastikan mengusung Ridwan Kamil (Emil) sebagai bakal calon gubernur di Pilgub Jabar 2018. Sekjen NasDem Johnny G Plate optimistis ´perahu´ Ridwan Kamil akan tetap berjalan dengan dukungan tiga koalisi: NasDem, PPP, dan PKB.
"Kang Emil pasti jalanlah. Perahunya pasti berlayar. Karena didukung tiga partai, (yakni) NasDem, PPP, PKB," kata Johnny di kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
Terkait dengan wakil yang akan mendampingi Emil, Johnny menuturkan partainya menyerahkan pilihan tersebut pada Emil. NasDem juga membebaskan Emil terkait waktu deklarasi wakilnya.
"Yang pasti kami menyerahkan kepada Kang Emil (untuk memilih wakilnya), itu pasti. Kami menyerahkan hak menunjuk wakil kepada calon gubernur bernama Ridwan Kamil, yang mana yang dipilih. Kita juga serahkan kepada Kang Emil kapan hari baiknya (untuk deklarasi)," ujarnya.
Seperti diketahui, Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda sempat bertemu dengan Ketua DPD Partai Demokrat Irfan Suryanagara membahas kemungkinan koalisi di Pilgub Jabar.
Menanggapi pertemuan itu, Ketua DPW NasDem Jabar Saan Mustopa menilai itu sebagai hal wajar. Pihaknya yakin PKB akan tetap bergabung bersama NasDem dan PPP untuk mengusung Ridwan Kamil.
"Sampai hari ini tidak ada masalah. Sekarang masih solid. Soal ajakan-ajakan partai lain kepada anggota koalisi itu, menurut saya hal biasa. Misalkan Demokrat ngajak PKB, Golkar ngajak PPP, itu menurut saya biasa. Tidak perlu dikhawatirkan," kata Saan saat dihubungi, Selasa (2/1).
Sementara itu, Emil sendiri menyerahkan sepenuhnya posisi calon wakil gubernur kepada forum yang berisi ketua partai koalisi, yakni Partai NasDem, PKB, PPP, dan Hanura. Menurut Emil, siapa saja boleh jadi wakilnya asalkan seizin forum. Peluang terbuka termasuk nama Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal, yang santer disebut akan mendampingi Emil di Pilgub Jabar 2018.
"Siapa pun yang berminat ingin jadi wakil, silakan saja. Tapi posisinya bukan minta izin ke saya, karena posisi wakil itu ada pada forum. Saya tidak bisa berspekulasi lagi," ujar Emil kepada wartawan, Selasa (2/1).
"Pertanyaan itu (soal Agung) tidak tepat kepada saya. Tepatnya kepada para ketua umum yang hari ini sedang membahas," imbuhnya.
Dia menegaskan tidak akan menolak keputusan koalisi soal calon wakil gubernur yang akan diduetkan. Emil mengatakan telah menyerahkan sepenuhnya kepada forum ketua partai koalisi. "Karena yang menentukan forum ketua umum, jadi diserahkan ke sana," ucapnya.
Pria berkacamata itu menyebut hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan sejumlah partai, termasuk PDIP, yang salah satu calon eksternalnya adalah Agung. "Intinya, sampai hari-H tanggal 8 sampai 10 (masa pendaftaran ke KPU) bisa saja ada dinamika yang hadir," tutur Emil. (dtc/mag)Merancang Poros Tengah Pilkada Jawa Tengah
Senin, 01/01/2018 09:01 WIBMunculnya nama Sudirman Said sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah yang dideklarasikan partai Gerindra dan didukung kolega koalisinya, seperti PKS dan PAN. Hal itu membuat partai-partai lain harus berhitung dalam menentukan calon pesaing Sudirman Said.
Laragan Bermain Isu SARA di Pilkada
Sabtu, 30/12/2017 21:43 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) sudah diambang mata. Pemerintah mengingatkan agar para kontestan pilkada serentak pada 2018 mendatang tak memainkan isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).
Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut ada beberapa daerah rawan konflik akibat dimainkannya isu SARA di pilkada serentak 2018. Di antaranya yakni Papua, Papua Barat, Jawa Barat, Jawa Timur dan Maluku Utara.
"Tertinggi sementara Papua, kemudian Jawa Barat," kata Tjahjo kepada wartawan seusai menghadiri resepsi pernikahan putri Mensesneg Pratikno, di Jogja Expo Center (JEC), Sabtu (30/12).
"Kalau kami data yang ada Papua, Papua Barat, kemudian Maluku Utara," tambahnya.
Untuk wilayah Papua, kata Tjahjo, memang diperlukan sosialisasi lebih intensif lagi. Sebab tidak semua masyarakat paham permainan politik saat pilkada.
"Kedua Jawa Barat, karena Jawa Barat itu daerah yang satu-satunya yang padat pemilih di seluruh Indonesia, berdekatan dengan Ibukota," ungkapnya.
Namun Tjahjo menegaskan pemerintah sudah bersiap mengantisipasi potensi konflik di sejumlah daerah saat pilkada serentak berlangsung. Lembaga pemerintah seperti kepolisian, BIN dan TNI juga telah mendeteksi daerah-daerah rawan konflik.
"Saya kira mencermati gelagat perkembangannya, kan sudah setahun yang lalu implikasi pilkada-pilkada serentak. Mudah-mudahan, kalau saya optimis lancar dari sisi pilkadanya. Tinggal nanti hasil evaluasi pilkada akan menentukan pola dan suasana pileg dan pilpres (2019)," terangnya.
Dalam kesempatan ini, Tjahjo juga mengajak calon kepala daerah yang akan maju di pilkada serentak mengedepankan gagasan, adu program dan konsep pembangunan di daerah. Bukan justru saling fitnah dan memainkan kampanye hitam.
Selain itu, Tjahjo juga meminta masyarakat turut aktif melawan kampanye hitam yang dimainkan saat pilkada serentak berlangsung. Caranya dengan melaporkannya ke kepolisian agar segera ditindak.
"Harus ada keberanian masyarakat untuk mengadukan ke polisi, ini kan masuk delik aduan. Peraturan dari panwas juga harus tegas, mana sanksinya kalau kampanye yang tidak adu program, tidak adu konsep, tapi berujar kebencian," ungkapnya.
"Apalagi yang menyangkut fitnah. Fitnah kan sudah delik aduan sudah masuk ranah pidana, masuk di undang-undang IT juga," pungkasnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta tak ada yang memainkan isu SARA dalam agenda Pilkada 2018. Dia mengingatkan ada ancaman pidana bagi siapa pun yang terlibat.
Dia mengingatkan, dalam kampanye, ada larangan menggunakan isu terkait SARA. "Tentu ada batasannya. KPU juga sudah bikin batasan-batasan, pemerintah bikin batasan-batasan, sehingga batasan itu agar ditaati," kata JK.
JK mengatakan isu SARA kini terjadi di mana-mana. Media sosial juga digunakan untuk memainkan isu-isu yang ada di masyarakat. "Isu SARA terjadi di mana saja. Isu apa saja yang bisa dipertentangkan karena sekarang orang kampanye tidak lagi umum, tapi umumnya dengan isu yang lewat dunia maya, medsos, dan sebagainya," ucapnya.
Menurutnya, isu pertentangan yang sering dimainkan di media sosial adalah soal ideologi. Isu-isu ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara negara lainnya, seperti Amerika Serikat.
"Apa yang bisa dipertentangkan di medsos itu dikampanyekan orang," kata JK.
"Orang tak lagi ´hidup, hidup!´ (yel-yel kampanye) di lapangan, tidak lagi. Berubah jadi perang isu, melempar isu yang paling hot issue yang paling bisa dipertentangkan seperti itu," tambahnya.Salah satu pasal terkait SARA adalah Pasal 156-a KUHP berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."
Sedangkan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” (dtc/mfb)
Peluang Ridwan Kamil ke Pilgub Jabar 2018 Terbuka
Jum'at, 29/12/2017 10:00 WIBPeluang Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk maju ke Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 terbuka. Meski sudah ditinggal Golkar, Ridwan Kamil kini mendapatkan dukungan baru dari Partai Hanura.
Dedi Rangkul Deddy untuk Jawa Barat
Kamis, 28/12/2017 09:00 WIBAlhasil Dedi pun kemudian merangkul Deddy, saat Partai Golkar dan Demokrat sepakat berkoalisi di Pilgub Jabar 2018.
Masuk Radar untuk Pilgub Sumut, Djarot Mengaku Siap
Minggu, 24/12/2017 10:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta, mengaku siap jika dicalonkan oleh partainya, PDIP, untuk maju di ajang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. "Sebagai kader, kalau sifatnya penugasan ideologis untuk memajukan daerah, membangun sistem pemerintahan yang bersih, dan mewujudkan keadilan sosial, pasti siap," ujar Djarot, Sabtu (23/12).
Djarot membenarkan bahwa namanya masuk pertimbangan PDIP di Pilgub Sumut. Saat ini PDIP tengah mengkaji figur yang akan diusung. "Benar, aspirasi dari kader dan warga di Sumut disampaikan ke DPP. Saat ini lagi dikaji dan diperdalam," ucap Djarot.
Sebelumnya, PDIP menjaring figur dari kalangan internal dan eksternal partai maju ke Pilgub Sumut. Untuk kalangan internal, Djarot menjadi salah satu nama yang diajukan ke DPP PDIP.
Sekretaris DPD PDIP Sumut Soetarto mengatakan nama Djarot muncul berdasarkan aspirasi dari masyarakat Sumut. "Saat ini masuk juga dalam radar DPD partai nama mantan Gubernur DKI Pak Djarot Saiful, masuk radar dalam beberapa hari, itu masuk radar dan pengkajian di DPP," kata Soetarto, Sabtu (23/12).
Soetarto menjelaskan nama-nama kader internal PDIP, termasuk Djarot, tengah dikaji oleh DPP PDIP untuk maju ke Pilgub Sumut. Ia menilai Djarot sudah memiliki pengalaman dalam memimpin daerah.
"Pak Djarot kan sudah pernah menjadi Wali Kota Blitar dua kali, terus pernah menjadi gubernur. Tentu ini menjadi pertimbangan dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat," tuturnya.
DPD PDIP Sumut masih menunggu hasil kajian dari PDIP. Soetarto menuturkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan setelah hasil pengkajian keluar. "Saat ini masih dalam tahap pengkajian oleh DPP. Nanti setelah itu akan diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Hasto," ucap Soetarto. (dtc/mag)Jokowi: Tahun Politik Parpol Harus Kompak
Minggu, 24/12/2017 07:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo meminta agar semua organisasi partai politik di tanah air solid dan kompak di tahun politik mendatang. Seperti diketahui, tahun 2018-2019 mendatang, akan digelar proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, pemilihan anggota legislatif (Pileg), hingga pemilihan presiden (Pilpres).
"Kepemimpinan parpol harus memberikan teladan untuk rakyat, melakukan pendidikan politik untuk masyarakat. Orientasi parpol harus jelas, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperkuat Pancasila, dan memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika," kata Jokowi dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-11 Partai Hanura, yang digelar di Pantai Marina, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (23/12).
Dia mengatakan, dunia saat ini semakin terglobalisasi dan arus informasi berkembang semakin cepat. Namun demikian berita bohong ada di mana-mana.
"Artinya apa? NKRI selalu diuji tapi kita tahu bahwa NKRI itu tahan uji. Pancasila juga diuji tapi kita tahu Pancasila itu tahan uji, tahan banting. Bhinneka Tunggal Ika juga selalu diuji, tapi kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu tahan uji. Meskipun kita berbeda beda, kita bermacam-macam tapi kita tetap satu dalam NKRI," tutur Jokowi, seperti dikutip setkab.go.id.
Oleh karena Jokowi meminta agar kader Partai Hanura harus selalu waspada untuk membela kepentingan bangsa dan negara. Selain itu juga turut mengembangkan politik yang santun, berkarakter, berhati nurani, menjauhi fitnah dan caci maki, berlandaskan hati nurani rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan kepada kader Partai Hanura untuk menjadikan Hanura sebagai partai modern, profesional, dan dicintai masyarakat luas. "Saya mengajak Partai Hanura agar terus bersinergi dengan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, mengentaskan kemiskinan, dan memperkecil ketimpangan," ujar Jokowi. (mag)Khofifah Mantap Gandeng Emil Dardak
Sabtu, 23/12/2017 11:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mantap menggandeng Emil Dardak sebagai pasangannya di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Meski begitu, Golkar sebagai salah satu pengusung Khofifah meminta agar keputusan itu dievaluasi.
"Tadi rapat pilkada hanya untuk menuntaskan Jatim. Ada aspirasi dari Golkar Jatim," ujar Nurdin, usai menggelar rapat soal Pilkada Jatim, Jumat (22/12) malam.
Golkar Jatim menurut Nurdin berharap agar kursi pasangan Khofifah diberikan kepada Ipong Muchlissoni. Bupati Ponorogo itu memang sempat diisukan akan menjadi pendamping Khofifah di Pilgub Jatim.
Meski ada usulan tersebut, DPP Golkar tetap menyerahkan keputusan kepada Khofifah. Golkar sendiri memberikan rekomendasi dukungan Pilgub Jatim kepada Khofifah dan Emil Dardak. "Ketua Golkar Jatim mengusulkan wakil Ipong tapi saya sampaikan tergantung Ibu Khofifah. Golkar tetap menyerahkan kepada ibu Khofifah," jelas Nurdin.
Walau ada usulan dari DPD Golkar Jatim, ternyata hal tersebut tidak dibahas dalam rapat pilkada di DPP kemarin. Menurut Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia I Nusron Wahid, tak ada pembahasan soal evaluasi Emil Dardak di Pilgub Jatim.
"Hanya menuntaskan beberapa yang belum putus aja. Tidak ada pembicaraan itu, lebih ke fungsi koordinasi saja. Tidak ada pembicaraan tentang evaluasi Emil Dardak. Hanya persiapan pendaftaran dan sebagainya," terang Nusron saat dihubungi terpisah.
Sebelumnya, Partai Golkar resmi mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak di Pilgub Jawa Timur 2018. Ini menambah dukungan resmi bagi Khofifah-Emil setelah mendapat surat rekomendasi dari Partai Demokrat.
Penyampaian dukungan resmi dilakukan di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (22/11). Salah satu pertimbangan Golkar adalah mendapat masukan dari kiai-kiai di Jawa Timur untuk mendukung pasangan ini.
"Dengan ucapan bismillah, saya tetapkan Khofifah Indar Parawansa dan Saudara Emil Elestianto sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur," ujar Sekjen Golkar Idrus Marham.
Sementara itu, Khofifah menyampaikan rasa terima kasih kepada Partai Golkar karena telah mendapat rekomendasi resmi maju ke Pilgub Jatim. Masih ada dua partai pendukung lain yang belum memberi rekomendasi resmi, yakni PPP dan Hanura.
"Saya, Khofifah Indar Parawansa dan Pak Emil Dardak, kami berdua mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar dan DPP Partai Golkar pada hari ini telah memberikan rekomendasi kepada kami," sebut Khofifah.
Majunya Emil memang menjadi masalah di internal PDIP yang menaungi sang Bupati Trenggalek itu. PDIP menilai Emil mbalelo karena tidak mengikuti garis keputusan partai. PDIP sendiri telah memutuskan mengusung Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Abdullah Azwar Anas bersama PKB. Keduanya adalah partai pemilik kursi terbanyak di DPRD Jatim.
Sementara itu, Golkar memiliki 11 kursi dan Demokrat 13 kursi. Tanpa PPP dan Hanura, sebenarnya Khofifah-Emil sudah mengantongi tiket untuk berlaga di Pilgub Jatim pada 2018. Namun kabarnya PPP segera mengkuti langkah dua partai itu untuk mengusung Khofifah-Emil. (dtc/mag)PDIP Konsolidasi Hadapi Pilgub Jateng
Kamis, 21/12/2017 11:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - PDIP mengumpulkan para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan se Jawa Tengah di kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP di Semarang. Mereka dikumpulkan dalam rangka untuk konsolidasi persiapan strategi Pilgub Jateng dan Pilkada Serentak 2018. Mereka merasa akan dikeroyok di Jawa Tengah.
"Intinya rapat ini, kita tidak bisa pandang enteng lawan ke depan," kata Ketua DPD PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, kepada detikcom di kantor DPD PDIP, Jalan Brigjen Katamso, Semarang, Rabu (20/12) malam.
Dalam dinamika jelang Pilgub Jawa Tengah, lanjut Bambang, ada kemungkinan PDI Perjuangan akan dikeroyok oleh partai-partai yang berkoalisi. Hal itu juga yang menjadi pembahasan dalam rapat yang digelar di lantai 2 tersebut. "Kecenderungan seolah kita akan dikeroyok," tandasnya.
Koordinasi, lanjut Bambang, memang diperlukan mengingat bakal calon Gubernur Jawa Tengah yang sudah diusung merupakan tokoh nasional dan mantan menteri, yaitu Sudirman Said mantang menteri ESDM yang diusung Gerindra, dan mantan menteri desa, Marwan Jafar dari PKB.
"Ya seperti Pak Sudirman Said, ya dia kan bukan orang bodoh. Para mentor atau timnya pasti sudah diskusi panjang bagaimana bertempur di Jateng. Itulah kenapa malam ini intinya kita tidak anggap enteng lawan ke depan," terang pria yang akrab di sapa Bambang Pacul itu.
Salah satu ketua DPC PDI Perjuangan, Musthofa, dari DPC PDI Perjuangan Kudus mengatakan sebagai petugas partai dirinya siap menjalankan perintah. Menurutnya ketokohan ´lawan´ yang sudah terlihat saat ini dan merupakan mantan menteri tidak menjadi masalah.
"Kita hormati kalau semua punya cita-cita baik untuk Jawa Tengah. Kalau soal ketokohan, tidak ada masalah, mau dari Jakarta, lokal daerah, siapapun. Kepala daerah kan harus ada pengalaman, contoh Pak Presiden (Joko Widodo), jadi wali kota berhasil, gubernur sukses, kemudian jadi presiden," kata Musthofa.
Ia sendiri mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi Pilgub Jateng 2018. Musthofa juga menjadi salah satu pihak yang menunggu rekomendasi ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk menjadi bakal calon Gubernur Jateng.
"Semua bakal calon sudah persiapkan diri, baik itu memperoleh rekomendasi atau tidak bagi petugas partai seperti saya, apapun keputusan maka tegak lurus," pungkas Musthofa.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP mengajak semua calon yang akan maju di Pilgub Jateng 2018 untuk menunjukkan komitmen dan integritasnya masing-masing. Seperti komitmen anti terhadap korupsi dan berkomitmen untuk membangun dan membawa Jawa Tengah lebih maju.
"Mari kita bareng-bareng menunjukkan komitmen kita soal integritas, soal anti korupsi dan soal membangun. Yang penting kontestasinya baik, sehat, tidak ada politik identitas yang berlebihan. NKRI harus kita jaga, kebhinnekaan harus kita jaga, biar adem," ucapnya.
Ganjar melanjutkan, sampai saat ini DPP PDIP belum mengeluarkan surat rekomendasi siapa yang akan diusung untuk maju di Pilgub Jateng 2018. Pihaknya sampai saat ini masih menunggu keputusan partai. "Kita (PDIP pengumumannya) bertahap. Ada hari ini (pengumuman calon) di beberapa provinsi dan insya Allah tanggal 4 Januari akan diumumkan," jelasnya.
Sementara terkait calon wakil gubernur yang kemungkinan akan mendampingi Ganjar bila ditunjuk kembali untuk maju, Ganjar memberikan sejumlah persyaratan. Seperti salah satunya yakni cawagubnya harus bisa diajak bekerjasama. "Satu bisa bekerjasama, kedua ngeklik, sehingga kita membawa visi misi program daerah itu seperti dalam sebuah perjalanan yang selalu sama, serasi, harmonis," pungkas dia. (dtc/mag)