JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilgub Jabar 2018 mendatang berjumlah 32.809.057 orang. Jumlah DPT ini berkurang sekitar satu juta orang dari DPT pada Pilgub Jabar 2013. Penetapan jumlah DPT itu dilakukan dalam rapat pleno KPU Jabar pada Minggu, (10/9).

Ada tiga hal yang ditetapkan dalam rapat pleno tersebut. Pertama adalah penetapan hari pemungutan suara yang jatuh pada Rabu 27 Juni 2018.

"Kedua soal penetapan rekapitulasi DPT pemilu terakhir sebagai calon perseorangan. Dan ketiga adalah penetapan minimal dukungan untuk calon yang diusung oleh partai. Jumlah DPT berkurang dari Pilgub Jabar sekitar satu juta pemilih, itu karena pemutakhiran data e-KTP, " ucap Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat usai memimpin rapat pleno.

Dari hasil rapat disepakati, seseorang bisa mencalonkan dari jalur perseorangan setelah mendapat dukungan 6,5 persen dari jumlah DPT 32.809.057 yakni 2.132.589 orang. Dukungan tersebut minimal tersebar di 14 kabupaten dan kota se-Jabar.

Untuk pasangan yang diusung dari partai politik harus mendapat 20 persen kursi di DPRD Jabar. "Sekarang ada 100 kursi berarti minimal 20 kursi. Tapi kalau berdasarkan jumlah suara sah perolehan parpol di DPRD adalah 25 persen dari 20.305.874 suara sah atau 5.076.469 suara," kata Yayat.

Setelah ditetapkan angka tersebut maka kini KPU Jabar akan mulai melakukan sosialisasi kepada partai politik termasuk membuka informasi pada siapa saja calon yang akan maju dari jalur perseorangan atau independen. (dtc/mag)

Poros baru di ajang Pemilihan Gubernur Jawa Barat akhirnya terbentuk. Demokrat bersama PAN dan PPP sepakat membentuk poros koalisi baru di Pilgub Jabar. Ketiga parpol itu juga berencana berkoalisi di pilkada 16 kabupaten dan kota di Jabar.

Pasalnya, rencana koalisi lima partai yang terdiri dari PKB, Nasdem, PAN, Partai Demokrat, PPP terancam batal gara-gara manuver Demokrat. Nasib Emil pun menjadi diujung tanduk alias terancam tak mendapat tiket untuk maju menjadi cagub.

Jika nantinya Emil benar-benar diusung oleh parta-partai tersebut, menarik untuk melihat siapa calon pasangan Emil. 

Pasalnya, beberapa partai tengah saat ini tengah menjajaki kemungkinan berkoalisi dan salah satu dari partai itu, yaitu Partai Amanat Nasional, sudah memberi sinyal mendukung pria yang akrab disapa Emil itu.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Langkah Deddy Mizwar untuk merebut kur Jawa Barat 1 mulai menuai dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin. Din menilai Deddy sosok yang pas memimpin Jabar.

Seperti diketahui, Deddy diusung oleh Gerindra dan PKS maju ke Pilgub Jabar 2018. Ia berpasangan dengan Wakil Bupati Bekasi sekaligus Ketua DPW PKS Jabar, Ahmad Syaikhu.

"Walaupun saya bukan warga Jawa Barat sehingga enggak punya hak pilih pada Pilgub, tapi mengikuti perkembangan dan kebetulan sahabat baik saya, bapak Deddy Mizwar dicalonkan saya pribadi sangat setuju," ucap Din usai memberikan tausiyah di Masjid Al-Irfani Komplek Muhammadiyah, Jalan Kadipaten, Kota Bandung, Jabar, Sabtu (19/8).

Din menilai Deddy merupakan figur yang pas untuk memimpin Jabar lima tahun ke depan. Sikap Deddy yang istiqamah, menurutnya menjadi indikator calon pemimpin yang pas.
"Saya tahu beliau sejak dulu punya sikap batin yang bahasa agamanya beristiqamah, konsisten konsekuen dengan ketentuan dan bisa menampilkan sebuah kepemimpinan yang strategis," kata Din.

"Dua atau tiga kriterianya, visioner dia punya visi membangun masyarakat, dia punya integritas dan punya keberanian. Saya kira ada pada pa Deddy Mizwar ini," ujar Din menambahkan.

Din berkeyakinan, bukan hanya dirinya saja yang mendukung Deddy sebagai Gubernur Jabar. Menurutnya, seluruh warga Muhammadiyah khususnya yang ada di Jabar juga akan mendukung Deddy. "Pikiran saya sebagai mantan Ketua Umum Muhammadiyah, saya berkeyakinan warga Muhammadiyah bersetuju dengan pendapat saya," tuturnya.

Sementara itu Deddy yang turut hadir dalam acara tausiyah kemerdekaan itu bersyukur telah mendapatkan dukungan dari Din dan warga Muhammadiyah. Dukungan ini menambah motivasinya untuk melangkah di Pilgub Jabar.

"Alhamdulilah, ini baru awal, makanya kerja-kerja lagi, tentunya proses masih lama dan panjang," kata pria yang saat ini masih menjabat sebagai Wagub Jabar ini. (dtc/mag)

Sepertinya, koalisi PKS-Gerindra akan kembali berhadapan dengan koalisi antara PDIP-Golkar. Pertarungan ini dinilai akan membuat suasana Pilgub Jabar 2018 akan teras panas seperti Pilgub DKI Jakarta.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan partainya akan berkoalisi dengan PDIP di semua pilkada serentak Jabar 2018. Termasuk di Pilgub Jabar di mana Dedi disebut-sebut akan maju menjadi cagubnya.

"Jabar sudah jelas, ada keputusan DPD Golkar Jabar, rapim, tim inti sudah juga pleno dan menetapkan," ujar Dedi, Selasa (15/8/2017).

Dedi mengaku, DPP sudah memutuskan pencalonan dirinya sebagai cagub pada 1 Agustus lalu. Keputusan itu dilakukan dalam rapat di DPP Golkar yang dipimpin oleh Ketua Harian Partai Nurdin Halid.

Mengenai kabar Golkar akan merapat ke Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta ini tak mau banyak komentar. Dedi tetap berpatokan pada rapat yang menyatakan pencalonannya.

"Hasil rapat belum dicabut. Kita provinsi sudah koalisi dengan PDIP. Sudah jadi kesepakatan dengan partai. Golkar dan PDIP, pemilihan di 16 Kab/kota di Jawa Barat bersama-sama," terang dia.

Sebelumnya Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan DPD Golkar Jabar dan DPD PDIP Jabar telah melakukan pertemuan. Pertemuan itu pun menghasilkan beberapa kesepakatan.

Idrus mengatakan komunikasi soal Pilgub Jabar dengan PDIP masih di tingkat pembicaraan. Mereka masih meramu formula untuk memenangkan kontestasi Pilgub Jabar setelah menyatakan tak akan mengusung Ridwan Kamil. (dtc/mfb)

Partai NasDem memperkenalkan enam orang bakal calon yang lolos seleksi pendaftaran penjaringan Pilwalkot Bandung 2018. Namun hanya tiga nama yang dikirimkan ke DPP NasDem untuk proses seleksi.

Pengumuman enam orang bakal calon ini berlangsung di Padepokan Mayang Sunda, Jalan Peta, Kota Bandung, Sabtu (12/8). Salah satu bakal calon, Arfi Rafnialdi absen lantaran menunaikan ibadah Haji.

Bakal calon yang hadir dalam kegiatan itu yakni Yossi Irianto, Rizky Mediantoro, Priatna Wirasaputra, Fiki Satari dan Ricky Subagja. Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial turut hadir sebagai tamu undangan.

"Hari ini kami mengumumkan enam nama yang lolos pendaftaran penjaringan di NasDem. Salah satu bakal calon tidak hadir karena sedang ibadah Haji," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD NasDem Kota Bandung Uung Tanu Wijaya usai kegiatan.

Ia menuturkan dalam waktu dekat para bakal calon wali kota Bandung ini akan mengikuti proses survei internal NasDem. Hasil survei itu nantinya menjadi penentuan tiga nama yang akan dikirim ke pengurus pusat.

"Nanti kami akan tunjuk lembaga survei untuk mengetahui sejauh mana popularitas dan elektabilitas para bakal calon yang ada saat ini," kata Uung.

Dia menyebut pada 12 Desember 2017 mendatang diperkirakan nama yang akan menjadi cawalkot Bandung diumumkan DPP NasDem.

"Pertengahan Desember kemungkinan besar nama yang jadi cawalkot Bandung akan diumumkan oleh DPP," ujar Uung. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Walikota Bandung Ridwan Kamil mengaku tetap tenang meski sudah ada pernyataan resmi bahwa PDIP dan Golkar sepakat untuk tidak mendukung dirinya di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Emil--panggilan akrab Ridwan Kamil-- mengatakan, saat ini dia tetap berupaya untuk mendapatkan tiket menuju Jabar satu.

"Pada dasarnya politik itu dinamis. Ketika ada peristiwa atau momentum politik, tafsirnya juga bisa beragam," ujarnya, Senin (7/8).

Pria yang hobi bersepeda ini tetap enjoy jika PDIP dan Golkar tidak mendukungnya. Saat ini yang terpenting baginya adalah terus bekerja dan menunjukan prestasi dengan karya-karyanya.

"Untuk saat ini, semisal membangun koalisi dengan PDIP dan Gokar, atau partai lainnya tidak memungkinkan, menurut saya bukan masalah. Pada prinsipnya bisa maju Alhamdulillah, tidak pun alhamdulillah, yang penting ikhtiar jalan terus," ungkapnya.

Bagi arsitek dan dosen yang baru terjun ke dunia politik sejak mencalonkan diri menjadi Wali Kota Bandung 2013 lalu itu, dirinya sudah berpengalaman soal tidak mendapat dukungan dari partai-partai.

"Saya sudah, sedang dan terus melakukan ikhtiar komunikasi dengan partai-partai. Cocok atau tidaknya adalah persoalan lain dan tidak perlu dipaksakan. Tahun 2013 saya punya pengalaman ditolak semua partai kecuali oleh Gerindra dan PKS," ujar Emil.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan PDIP tak akan mendukung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat. Sebab, Ridwan Kamil sudah memutuskan dan mendeklarasikan sebagai cagub Jabar lebih dulu.

"Pak Ridwan Kamil kami sudah bangun dialog dengan beliau tapi Pak Ridwan Kamil sudah memutuskan sendiri sebagai Cagub," ujar Hasto di Kediaman Idrus Marham, Jalan Kavling DPRD, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8).

Alasan tak mendukung Ridwan, menurut Hasto PDIP membuat keputusan bersama untuk mengusung pasangan calon kepala daerah. Namun ia menghormati keputusan Ridwan dalam mencalonkan sebagai Cagub Jabar.

"Padahal partai berdiri di atas kolektivitas dalam sebuah ideologis partai. Ketika inisiatif individual beliau mencalonkan diri sebagai gubernur tentu saja kita hormati pilihan beliau untuk jadi cagub," tegas Hasto.

Meski begitu, menurut dia, PDIP sudah tak akan memerlukan dialog dengan Ridwan untuk Pilgub Jabar. Hasto mengatakan bahwa Ridwan sudah memutuskan untuk maju sebagai cagub Jabar. "Karena yang bersangkutan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur secara partai berdiri kolektivitas tentu saja dialog buat kami tidak diperlukan lagi," kata Hasto.

Sementara itu, Sekjen Golkar Idrus Marham mengaku sudah berkomunikasi dengan Ridwan Kamil, namun tak menemukan kesepakatan. Sehingga Golkar memutuskan untuk mengusung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai cagub Jabar.

"Jadi memang selama ini kita melakukan komunikasi dari komunikasi yang kita lakukan belum mencapai titik kesepakatan. Dan apabila sebuah komunikasi kita lakukan dan belum mencapai titik kesepakatan maka tentu kita harus memikirkan opsi lain," ujar Idrus. (dtc/mag)

 

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Amanat Nasional (PAN) masih terus mencari kawan untuk berkoalisi dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2018. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan partainya mencari partner yang bisa berkompromi untuk berkoalisi.

"Politik itu take and give. Politik saling memberi dan saling menerima. Kita lihat kompromi, yang cocok yang mana," ucap Zulkifli usai menghadiri seminar nasional bertajuk ´Mosi Integral Moch Natsir´ di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika Kota Bandung, Sabtu (5/8).

Zulkifli mengatakan hingga saat ini PAN di Jabar belum menentukan koalisi dengan partai mana. Bahkan menurutnya, koalisi di Jabar belum tentu sama dengan koalisi partai di pusat atau di daerah lainnya.

"Di DKI beda di Jabar beda, di daerah lain juga beda. Bisa saja PAN di Jabar dengan Gerindra atau Hanura bisa saja. Jadi Pilkada itu beda-beda," kata dia.

Selain menimbang-nimbang partai koalisi, PAN saat ini tengah disibukkan mempersiapkan bakal calon yang akan maju di Pilgub Jabar mendatang. Sejauh ini, PAN sudah mempersiapkan calon dari internal partai dan melirik calon dari eksternal partai.

"Dari internal kami sudah ada Dessy Ratnasari dan Bima Arya. Dari luar ada Pak Demiz (Deddy Mizwar), Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Aa Gym," katanya.

Untuk menentukan sikap PAN di Pilgub Jabar, PAN sendiri akan menggelar rakernas di Jabar yang rencananya diselenggarakan pada 21, 22, dan 23 Agustus 2017.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih untuk menyiapkan kader partai asli putra daerah untuk ikut bertarung dalam Pilgub Jabar 2018. Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, kader PKB itu akan menempati posisi Calon Wakil Gubernur.

"Kami sudah mengintensifkan pembicaraan ke beberapa pihak (cagub)," kata Cak Imin kepada wartawan, di Kampung Sutam, Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/8).

Saat disinggung, siapa nama cawagub yang akan diusung PKB di Pilgub Jabar nanti, Cak Imin berujar, tentunya kader Partai PKB yang akan diusungnya, salahsatunya Anggota Komisi IV DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. "Bisa Cucun, yang penting Wakil gubernurnya harus dari PKB," ujarnya.

PKB telah melakukan komunikasi dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jabar Dedy Mizwar dan Gunernur Jabar incumbent Ahmad Heryawan. "Sedang kami intensifkan, semoga akhir Agustus ini sudah ada hasilnya," ujarnya.

Mendapati izin dari Ketua Umum untuk ikut bertarung di Pilgub Jabar, Cucun menanggapi baik usulan tersebut. Cuncun menjelaskan, PKB memiliki kader-kader yang hebat yang bisa bertarung di Pilgub Jabar nanti. "Kalau PKB jelas, modalnya sudah punya tujuh kursi di DPRD, masa yang lain berani maju, kita yang sudah bermodal pasti berani. PKB siap bertarung," ucapnya. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Koalisi antara Partai Golkar dan PDIP di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018 masih mungkin terjadi meski saat ini, Golkar telah resmi mengusung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai Cagub Jabar 2018. Sekretaris PDI Perjuangan Jabar Abdy Yuhana mengatakan, soal koalisi dengan Golkar hal itu masih mungkin terjadi.

Terlebih komunikasi antar partai kini masih sangat cair dan terbuka. "Ya itu masih membuka kemungkinan. Sekarang kan masih cair politiknya, masih terbuka (koalisi dengan Golkar)," kata Abdy usai menghadiri acara internal PDI Perjuangan di Hotel Apita, Kabupaten Cirebon, Jumat (4/8) malam.

Abdy mengatakan, sepanjang koalisi itu bisa memenangkan calon dan itu sudah menjadi keputusan dari pusat maka di tingkat daerah akan mengikutinya. "Kalau itu keputusan DPP kita harus ikut," katanya.

Di tempat yang sama Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar TB Hasanudin mengungkapkan, soal koalisi daerah tidak harus mengikuti koalisi nasional. Sehingga sejak jauh hari pihaknya sudah melakukan pemetaan dengan menggelar sejumlah agenda di tingkat provinsi hingga daerah.

Menurutnya tahun depan akan menjadi tahun yang berat. Pasalnya ada 16 Pilkada kota dan kabupaten di Jabar ditambah Pilgub Jabar yang harus dimenangkan. Tidak hanya itu persiapan untuk Pileg dan Pilpres 2019 juga sudah mulai dipetakan. "Dapat dibayangkan nanti Pilpres kita misal koalisi dengan partai X, sementara di bawah akan koalisi dengan partai kompetitor. Itu akan repot," ucapnya.

Meski demikian TB tidak bisa memastikan jika nantinya koalisi nasional yang telah terbangun antara PDI Perjuangan dan Golkar untuk mengusung Joko Widodo sebagai presiden pertahana akan menular ke koalisi provinsi dan daerah. "Bisa saja berbeda koalisi dengan siapa. Pilgub dengan partai lain. Mungkin bisa berbeda," tutup pria yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI itu.

Soal siapa calon yang bakal diusung PDIP, sempat beredar nama mantan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan. Nama Iriawan masuk dalam bursa bakal calon yang digelar Indo Riset Konsultan berkaitan pesta demokrasi lima tahunan di Jabar.

Abdy Yuhana sendiri sempat menyambut baik masuknya nama Iriawan. "Kita menyambut dan mengapreasi siapapun tokoh Jabar yang mempunyai niat mengabdi untuk Jabar. Ini baik bagi dinamika politik demokrasi di Jabar," kata Abdy.

Menurut Abdy sosok Iriawan tak asing bagi masyarakat Jabar. Iriawan pernah menjabat Kapolda Jabar. "Beliau pasti memahami wilayah Jabar. Sebab salah satu keharusan bagi calon pimpinan Jabar itu ya harus tahu dan mengenal Jabar. Beliau juga punya jaringan. Ya jadi wajar kalau beliau siap mencalonkan," tutur Abdy.

PDIP, sambung dia, membuka pintu bagi jenderal bintang dua tersebut mengikuti mekanisme penjaringan internal partai. Namun, menurut Abdy, cara tersebut dapat dilakoni Iriawan di DPP PDIP.

Mengingat saat ini, sambung Abdy, proses pendaftaran dan penjaringan bakal calon di DPD PDIP Jabar sudah ditutup pada Juli lalu. "Di DPP PDIP masih terbuka untuk pendaftaran. Kalau kemudian DPP menjaring Pa Iriawan, ya sah-sah saja. DPP punya hak menjaring," ujar Abdy. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berencana mengusung nama Walikota Bandung Ridwan Kamil dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah jawa Barat tahun 2018. "Ada kemungkinan kita kesana (mengusung Ridwan Kamil)," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar seusai Harlah ke 19 PKB di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/7).

Muhaimin menyebut PKB tengah menjalin komunikasi yang intensif dengan Ridwan Kamil. Namun dia menegaskan kepastian tersebut belum final. "Tapi belum final ya," tambah Muhaimin.

Hal itu berbeda untuk pilkada di dua daerah yang lain yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di dua daerah tersebut PKB telah memastikan calon yang diusung dalam mengarungi Pilkada 2018. "Jatim kita dengan Saefullah Yusuf, Jabar kita sedang komunikasikan," ucapnya.

Sebelumnya, PKB terus melakukan komunikasi politik untuk berkoalisi pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 mendatang. Sosok yang diusung tetap mantan Menteri Desa, Marwan Jafar, dengan tagline ´Jateng Guyub´.

Sebelumnya, lembaga survei Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terkini elektabilitas bakal cagub di Pilgub Jabar 2018. Wali kota Bandung Ridwan Kamil alias Kang Emil tetap aman di posisi pertama dan nama Agus Yudhoyono mencuat dalam bursa cagub Jabar kali ini.

Survei digelar pada tanggal 15-18 Juli 2017 dengan populasi seluruh warga Jabar yang memiliki hak pilih. Sampel diambil sebanyak 600 responden dengan margin of error -/+ 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara acak atau random.

Hasilnya, berdasarkan elektabilitas Ridwan Kamil masih unggul dengan perolehan suara 23,7 persen dan ditempel ketat wagub Jabar Deddy Mizwar di angka 15,3 persen. Sedangkan, Agus yang baru muncul dalam bursa, menyeruduk di posisi 5 dengan perolehan suara 6,3 persen.

"Data sementara ini menunjukkan bahwa sementara Ridwan Kamil unggul, meskipun angka elektabilitasnya relatif stagnan, serta ditempel ketat oleh Deddy Mizwar," ujar direktur eksekutif Median Rico Marbun dalam keterangannya, Sabtu (22/7).

Sedangkan berdasarkan popularitas bakal cagub Jabar, Deddy Mizwar ditempel ketat ulama Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) dengan perolehan suara berturut-turut 92,8 persen dan 91,4 persen. Sementara, Agus di posisi 6 dengan perolehan suara 70,3 persen. Hasil ini dibandingkan dengan survei Median bulan April lalu.

Berikut 10 besar elektablitas bakal cagub Jabar berdasarkan hasil survei Median:

1. Ridwan Kamil 23,7 persen
2. Deddy Mizwar 15,3 persen
3. Dedi Mulyadi 7,8 persen
4. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) 7,7 persen
5. Agus Yudhoyono 6,3 persen
6. Dede Yusuf 6,2 persen
7. Rieke Diah Pitaloka 3,5 persen
8. Uu Ruzhanul Ulum 2,8 persen
9. Haris Yuliana 1,2 persen
10. Puti Guntur 0,8 persen. (dtc/mag)

DPP Partai Golkar meminta ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memanfaatkan waktu melakukan lobi politik menjelang Pilgub Jabar 2018. Apabila serius maju menjadi calon Gubernur Jabar, Dedi diminta melakukan komunikasi politik dengan partai lain.

"Komunikasi dengan rakyat dan konsolidasi dengan partai-partai lain perlu dilakukan," kata Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham saat ditemui di kawasan Stasiun Bandung, Kota Bandung, Jabar, Sabtu (1/7).

Komunikasi dengan partai lain perlu dilakukan Golkar. Bukan hanya karena kursi DPD Golkar yang belum mencukupi, sambung Idrus, namun Partai Golkar memiliki pandangan politik tidak bisa memimpin suatu provinsi seorang diri lantaran masyarakat Jawa Barat majemuk.

Golkar juga membuka pintu bagi partai manapun untuk menjalin koalisi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya koalisi dengan Ridwan Kamil yang sudah jelas maju diusung Partai NasDem. "Kita terbuka. Kalau memperhatikan nanti pasangan-pasangan bergeser begitu saja," ucapnya. (dtc/mfb)

Partai NasDem menyerahkan nama cawagub kepada Ridwan Kamil yang telah diusung sebagai Cagub Jabar di Pemilu 2018 mendatang. Hingga saat ini, ada tiga syarat yang diajukan NasDem pada pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Syarat pertama adalah Kang Emil diminta untuk menjadikan Jawa Barat sebagai penguatan ideologi Pancasila. Kedua, tidak perlu menjadi anggota partai. Dan yang ketiga adalah memberi dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019.

"Pada Ridwan kita bilang, jadilah sahabat, menjadi milik seluruh partai-partai politik. Menjadi milik masyarakat Jawa Barat," kata Paloh di sela-sela Rakorsus NasDem di Mercure Hotel, Jakarta Utara, Minggu (21/5).

Paloh menyebut itu merupakan bagian dari pendidikan politik yang dipegang oleh NasDem. Dia menegaskan NasDem tidak meminta mahar politik.

"Tidak mesti mencalonkan seseorang kemudian dia meminta imbalannya. Harus apa, dapat apa, kemudian setor berapa. Capek kita sudah negeri ini," ujarnya.

Selain NasDem, hingga saat ini belum ada partai lagi yang mendeklarasikan dukungan kepada Emil. Meski demikian, Paloh yakin Emil mendapat tambahan suntikan dukungan.

"Apes bener dia kalau enggak dapat partai-partai pendukung hahaha. Tapi saya yakin dan percaya dia Insyaallah dapat dukungan besar dari partai-partai," tutup Paloh.  (dtc/mfb)