La Nyala mendadak "menyala" melancarkan serangan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Nama Ganjar Pranowo hilang dari daftar penerima uang kasus korupsi e-KTP. Gubernur Jawa Tengah itu memberi tanggapan.

"Lho kan bukan saya yang mendakwa. Lho yang nulis bukan saya," ujar Ganjar di sela-sela acara Rakornas 3 Pilar PDIP di ICE-BSD City, Tangerang, Sabtu (16/12).

Nama Ganjar hilang dari dakwaan penerima uang kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto pada Rabu (13/12) kemarin. Dalam dakwaan kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut ikut menerima duit.

"Ya mungkin soal pembuktian atau alat buktinya yang tahu mereka. Saya kan nggak tahu ini. Saya kan cuma disebut, tidak disebut," ucap dia.

"Kemarin yang katanya memberi, yang dituduh ngasih duit ke saya kemarin pleidoinya mengaku kan, tidak memberikan. Bahkan dari waktunya saja sudah berbeda toh," lanjut Ganjar.

Meski begitu, dia mengaku siap bila kembali dipanggil KPK terkait kasus ini. Ganjar menegaskan dirinya siap bersikap transparan.

"Kalau saya dipanggil setiap saat, siap. Wong saya waktu itu pimpinan komisi. Saya harus bertanggung jawab dong atas seluruh keputusan. Kita siap-siap saja setiap saat. Dan saya sangat transparan soal itu," tegas politikus PDIP tersebut.

Ganjar berjanji akan selalu datang bila dipanggil untuk memberi keterangan. Selama ini Gubernur Jateng itu memang selalu datang saat dipanggil KPK.

"Oh siap. Sudah berkali-kali. Saya akan datang terus, saya akan jelaskan satu per satu. Ini soal integritas ya. Saya kalau soal integritas berani bertaruh soal itu," ucap Ganjar.

Dia juga memastikan tidak terkait dengan kasus e-KTP. "Apa saya ada kaitannya? Mari kita tunjukkan. Kita buka satu per satu, dari seluruh kesaksian yang ada dari seluruh yang menyampaikan. Saya bertanggung jawab penuh soal itu," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail, merasa heran atas adanya fakta-fakta dalam sidang terdakwa lain, namun hilang dalam dakwaan kliennya. Salah satunya soal nama-nama yang diduga menerima uang haram dari proyek e-KTP.

"Salah satu contoh fakta yang hilang, dalam perkara yang lain disebut sejumlah nama anggota DPR yang terima uang. Tapi di sini hilang, tidak ada lagi nama itu disebut. Salah satu contohnya adalah nama Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, di sini nggak ada lagi," ungkap Maqdir seusai persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (13/12).

Nama Ganjar memang disebut saat sidang Novanto lalu. Dalam dakwaannya, eks Ketua DPR ini disebut pernah bertemu dengan Ganjar, yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi II.

Novanto bertemu dengan Ganjar sekitar akhir 2010 atau awal 2011 di Lounge Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Dia saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar. Namun memang di dakwaan jaksa, Ganjar disebut menepis ´rayuan´ Novanto.

"Gimana, Mas Ganjar, soal e-KTP itu sudah beres. Jangan galak-galak, ya," kata Novanto saat itu. "Oh gitu ya.... Saya nggak ada urusan," jawab Ganjar sebagaimana dikutip dari surat dakwaan.

Pernyataan ini disampaikan karena Ganjar disebut mengkritik usulan atau konsep yang diajukan oleh pemerintah terkait pengadaan e-KTP. (dtc/mfb)

Dua menteri dalam Kabinet Kerja, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, telah dideklarasikan maju dalam politik. Namun Presiden Joko Widodo belum menentukan sikap soal dua menterinya itu.

"(Kelanjutannya) nanti," ucap Joko Widodo di sela acara Rakornas 3 Pilar PDIP di ICE-BSD City, Tangerang, Sabtu (16/12/2017).

Airlangga Hartarto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Pemilihan Airlangga berlangsung pada Kamis (14/12) lalu dalam rapat pleno DPP Golkar.

Kini statusnya tinggal menunggu waktu untuk dikukuhkan dalam Munaslub Golkar yang diselenggarakan pada 19-20 Desember. Secara otomatis, kini Airlangga memiliki jabatan ganda.

Sementara itu, dalam Pilkada Jawa Timur 2018, Khofifah akan berduet dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur. Menteri Sosial ini sudah mengajukan surat permohonan petunjuk dari Presiden Jokowi terkait keputusannya terjun dalam kontestasi politik pilkada serentak di Jatim pada 2018.
(dtc/mfb)

Bakal calon Wakil Gubernur Jawa Timur Abdullah Azwar Anas kembali bersafari ke sejumlah daerah. Kali ini Anas mengunjungi Kediri dan Tulungagung bertemu komunitas anak muda hingga rapat konsolidasi partai pengusung.

"Ini bagian dari upaya semakin menyolidkan gerak tim pemenangan, baik dari teman-teman partai maupun para relawan. Sekaligus tentu bagian untuk meminta masukan dari semua elemen," ujar Anas yang diusung PDI Perjuangan dan PKB bersama Calon Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Minggu (10/12).

Dalam kesempatan bertemu sejumlah komunitas anak muda di Kediri, Anas menyampaikan sejumlah program pengembangan ekonomi kreatif untuk menggerakkan daerah.

"Ekonomi kreatif adalah jawaban bagi penguatan ekonomi rakyat, UMKM, kelompok perempuan, dan ekonomi perdesaan. Semuanya ditopang aspek digital," ujar Anas yang juga Bupati Banyuwangi tersebut.

Anas menekankan pentingnya perwujudan pemerintahan kolaboratif dengan menggandeng inovasi sosial yang dihasilkan kelompok muda kreatif. Seperti di Banyuwangi, GoJek diajak berkolaborasi mengantarkan obat bagi pasien miskin.

"Bulan ini Banyuwangi mulai kerja sama dengan salah satu startup teknologi pendidikan kelas dunia untuk pemerataan pendidikan di desa. Selama ini yang bisa dapat les tambahan hanya anak-anak dari keluarga mampu, nah dengan kolaborasi ini kami bisa mendorong anak-anak di desa lebih berdaya saing," jelas Anas.

Di Tulungagung, Anas menggelar rapat konsolidasi bersama ribuan kader partai pengusung. Anas membakar semangat ribuan orang yang datang dari 19 kecamatan se-Tulungagung tersebut.

"Mulai hari ini di Tulungagung teman-teman semua sudah bergerak serempak, hingga ada tim di tiap TPS," ujar Anas.

"Datangi masyarakat dengan sikap yang baik, dengan kreatif. Jangan sekali pun menjelekkan kandidat lain. Ingat pesan Presiden Jokowi, pilkada jangan sampai memecah belah bangsa kita. Persaudaraan di atas segalanya," imbuh Anas.

Anas lalu membeberkan sejumlah kinerja selama memimpin Banyuwangi. Di antaranya pendapatan per kapita warga yang melonjak dari Rp 20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun.

"Alhamdulillah kemiskinan terus turun, sudah satu digit di level 8 persen, di bawah rata-rata Provinsi Jatim dan nasional," kata Anas.

"Di Banyuwangi juga sudah ada Mal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan 142 jenis dokumen/izin di satu tempat, sehingga warga dimudahkan," pungkas Anas.
(dt/mfb)

PDIP merasa terganggu dengan langkah politik dari Partai Demokrat. PDIP sampai menyebut Partai Demokrat (PD) menerapkan politik ´outsourcing´ terkait duet Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilgub Jatim 2018.

Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro (Ibas) menyebut hal itu sah-sah saja. Menurutnya setiap partai harus terus menerus melakukan kaderisasi. "Melakukan rekrutmen secara terbuka ataupun melalui pelatihan yang diperuntukkan untuk kader-kader untuk sebuah proses," kata Ibas usai menghadiri Seminar Generasi Milenial di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/11).

Menurut anggota Komisi X DPR itu, tidak hanya partainya saja yang menerapkan sistem seperti itu. Ibas menyebut, partai politik lainnya pun berlaku sama saat bangsanya membutuhkan sosok pemimpin.

"Jadi terbuka saja ketika bangsa atau daerah membutuhkan sosok pemimpin sesuai dengan aspirasi masyarakat dan partai memberikan kesempatan. Tidak hanya Demokrat, saya pikir semua partai begitu juga," kata Ketua Komite Pemenangan Pemilu Demokrat itu.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan politik outsourcing. Ini karena Emil yang sebelumnya adalah kader PDIP, memutuskan tidak mengikuti garis partai di Pilgub Jatim dan memilih maju menemani Khofifah.

"Saya sudah berikan tanggapan resmi, dan itu bagaimana Bapak SBY menerapkan politik outsourcing," kata Hasto.

Meski begitu, kata Hasto, PDIP akan terus melakukan kaderisasi dan menciptakan seorang pemimpin. Namun setiap pemimpin juga harus memilih jalan sendiri.

"Kami tidak terpancing, tetap setia pada kaderisasi, karena itu menunjukkan trek seorang pemimpin. Setiap pemimpin itu memilih jalannya sendiri. Jadi itu tidak akan mengurangi niat kami untuk melatih orang dari dalam diri kami," ucap Hasto. (dtc/mfb)

Emil Dardak, kader PDIP itu tak mengikuti garis partai dengan memutuskan mendampingi Khofifah Indar Parawansa  menjadi cawagubnya untuk Pilgub Jawa Timur 2018. PDIP pun meminta agar Emil mengundurkan diri sebelum dipecat.

"Mundur elegan karena tidak bisa mematuhi garis partai," ujar Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, Rabu (22/11).

PDIP memutuskan mengusung Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Abdullah Azwar Anas di Pilgub Jatim bersama PKB. Emil memilih menjadi pasangan Khofifah dan saat ini sudah resmi diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Eva menilai mengundurkan diri lebih baik bagi Emil. Sebab, Bupati Trenggalek itu berpotensi dipecat PDIP karena tidak mematuhi garis keputusan partai.

"Timbang (daripada) dipecat kan nggak enak," tutur Eva.

Opsi pemecatan Emil dari partai disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira. Dia juga menegaskan sikap Emil akan mendapat konsekuensi.

"Siapa pun dia, kalau tidak mengikuti perintah partai tersebut, tentu akan mempunyai konsekuensi sesuai aturan partai yang berlaku," tegas Andreas, Rabu (22/11).

"Jadi itu nanti biasanya di dewan kehormatan. Mungkin (pemecatan). Artinya, itu badan kehormatan, apakah akan mengundang," tambah dia.

Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pun menilai langkah Emil kurang etis. Emil yang diusung oleh PDIP dan 6 partai lainnya saat Pilkada Trenggalek lalu, dinilai sebagai kutu loncat karena melanggar amanah partai-partai pengusung itu bila maju di Pilgub Jatim.

"Nanti kalau resmi sudah menjadi calon dari partai lain ya kita pecat. Karena kan belum resmi dideklarasikan. Kalau sudah terdaftar resmi, ya partai harus punya sikap," kata Watubun, Rabu (22/11).

"Orang ideologi itu kan soal prinsip harus save, soal clear gitu loh, tidak boleh jadi kutu loncat. Sayang, ini orang muda yang sangat berpotensi punya masa depan yang sangat baik," sambung dia.

Emil sudah angkat bicara soal ini. Meski belum berbicara gamblang soal urusan ´kutu loncat´ ini, dia mengaku sudah berbicara baik-baik dengan PDIP terkait keputusannya maju di Pilgub Jatim.

"Saya rasa, saya sudah bicara baik-baik. Intinya saya sudah berbicara dan menemui dengan iktikad baik dengan Pak Sekjen (PDIP)," ungkap Emil usai menerima rekomendasi resmi dari Partai Golkar, (Rabu (22/11).

Selain Demokrat dan Golkar, pasangan Khofifah-Emil juga mendapat dukungan dari sejumlah partai lain namun belum secara resmi memberikan surat rekomendasi pengusungan. Partai-partai itu adalah NasDem, PPP, dan Hanura. (dtc/mfb)

Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya KH Asep Syaefudin Chalim mewajibkan masyarakat Jawa Timur untuk memilih Khofifah Indar Parawansah dalam Pilgub Jatim 2018. Dia juga berharap Khofifah bisa segera mendapatkan pendampingnya di Pilgub Jatim dalam waktu dekat.

Menurutnya kewajiban memenangkan Khofifah dalam Pilgub Jatim 2018 sesuai dengan amanah kemerdekaan Indonesia yakni menjadi adil dan makmur.

"Kaitannya dengan Pilkada Jatim apa? Khofifah yang insyaAllah ikut Pilkada Jatim beliau adalah sosok yang akan mampu mewujudkan Jatim adil dan mampu dari sisi karakternya jujur dan dapat dipercaya kemudian berkemampuan. Indikatornya (Berkemampuan) beliau begitu kaya dengan gagasan dan wawasan, begitu gampang menyampaikan gagasan dan wawasan serta mudah dimengerti meski oleh masyarakat awam," katanya usai deklarasi Sahabat Khofifah di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, Minggu (12/11).

Ia menegaskan kewajiban memenangkan Khofifah tidak hanya berlaku bagi masyarakat muslim di Jawa Timur saja tetapi berlaku seluruh golongan. "Fardhu ain-nya itu lintas background, bukan orang muslim saja. Melebihi syari dan taqlifi atau hanya sebatas orang muslim saja," tegasnya.

Asep mengaku tiap malam selalu berdoa untuk Khofifah agar segera mendapat pendampingnya sehingga bisa mengikuti Pilgub Jatim.

"Saya tiap malam nangis, segera dapat ada kepastian. Dari sisi beliau harus segera diusung partai pengusung sehingga legowo semuanya dan ini langkah startegis untuk memenangkan agar kalau ada kegiatan seperti ini (deklarasi pemenangan) beliau bisa hadir. Kalau sekarang ketua panitia keberatan karena tidak ingin dianggap mendahului partai pengusung meski bu Khofifah sebenarnya ingin hadir," ungkap Asep.

Ditanya terkait dua nama yang disetorkan tim 17 pada partai pengusung Khofifah. Asep bungkam karena takut dimarahi, namun ia memastikan akan segera diumumkan dalam bulan November ini.

"Kan masih digodok (2 nama), bulan ini pasti bulan ini pasti, secepatnya mudah mudahan. Ya kan tidak boleh membocorkan, saya nanti dimarahi teman teman saya dan saya jadi tidak berkarakter," jawabnya.

Ia juga berpesan dalam Pilgub Jatim agar seluruh calon bisa berkompetisi secara berkarakter dan berkemampuan. Asep juga menyebut hal ini juga menjadi tugas Sahabat Khofifah untuk mensosialisasikan mulai saat ini.

"Mensosialisasikan fardu ain kemudian mensosialisasikan tidak ada keputusan PWNU untuk mendukung Gus Ipul itu tidak ada. Marilah dalam berkompetisi pilkada ini berkarakter dan berkemampuan," pungkas Asep. (dtc/mfb)

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Menteri Sosial yang juga Bakal Calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan itu untuk bersilaturahmi dan juga mencari solusi terbaik untuk warga Jatim.

"PAN tentu ingin Jatim terus berbenah. Silaturahmi ini ikhtiar untuk terus mencari yang terbaik bagi masyarakat Jatim," kata Zulkifli dalam keterangannya, Jumat (10/11).

Pertemuan tersebut dilakukan pada Kamis (9/11) kemarin. Zulkifli optimistis pilihan partainya untuk Pilkada 2018 pasti sesuai dengan harapan masyarakat Jatim.

"Pokoknya yakin pilihan PAN pasti sesuai harapan rakyat Jatim, Insya Allah," ujar Ketua MPR ini.

Sehari sebelumnya, Bupati Trenggalek Emil Dardak juga menyambangi Zulkifli di kediamannya, Rabu (8/11). Tujuannya untuk membicarakan poros alternatif pada Pilgub Jatim 2018 mendatang.

PAN hingga kini belum menentukan sikap di Pilgub Jateng. Namun PAN telah mengerucutkan pada lima nama yang ditimang-timang, 3 untuk cagub dan 2 untuk cawagub.

"Ada tiga, Pak Sudirman Said, Pak Marwan Jafar, satu lagi Pak Ganjar (Pranowo). Itu dari luar (partai)," kata Ketum PAN, Zulkifli Hasan, di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jumat (27/10).

PAN juga menyiapkan bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi tiga nama tersebut. Bacagub tersebut berasal dari PAN. "Dari dalam itu Nasrullah, Bendahara Umum PAN, dan Pak Taufik Kurniawan, Wakil Ketum PAN," ujar dia. (dtc/mfb)

PDIP secara halus meminta Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak tidak memikirkan kans maju di Pilgub Jawa Timur 2018. Sikap PDIP mendapat sindiran dari PPP.

"Saya kira melarang-melarang begitu tidak bijaklah karena hak berdemokrasi seseorang itu untuk dipilih dan memilih, termasuk Emil Dardak. Persoalan Emil tidak menggunakan haknya untuk dipilih, itu soal lain," ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek), Sabtu (4/11) malam.

Menurut Awiek, Hak demokrasi Emil Dardak harus dihormati siapapun, termasuk PDIP. Jika masih nekat melarang Emil maju di Pilgub Jatim, PDIP, kata Awiek, mengesampingkan etika berpolitik.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan saat ini masih banyak tugas yang harus dituntaskan Emil Dardak dan wakilnya. Emil diminta memenuhi visi dan misinya selama lima tahun mengabdi.

"Itu kan sudah menjadi komitmen bersama dengan Emil, apalagi ini masih dua tahun. Jadi masih banyak sekali visi dan misi yang belum terwujud," kata Doding kepada wartawan, Sabtu (4/11).

"Kalau pertanyaannya kemudian harus menuntaskan masa jabatannya, ini sesuatu yang problematis. Kenapa? Karena di banyak tempat, banyak partai-partai mengorbitkan pejabat-pejabat daerah untuk dinaikkan ke level tinggi," ujar Awiek menanggapi alasan Doding.

"Pak Azwar Anas yang sudah dideklarasikan PDIP sekarang masih menjabat. Masa jabatannya juga belum tuntas. Kalau mendudukkan persoalan kan harus sama setara," imbuh Awiek.

Menurut Awiek, PDIP harus konsisten dalam perbuatannya. Jika Anas dipersilakan maju di Pilgub Jatim saat masih menjabat, Emil harus diperlakukan serupa.

"Kalau Emil Dardak diminta tidak maju agar fokus menyelesaikan masa jabatannya, tapi Pak Azwar Anas tidak dilarang tidak menyelesaikan jabatannya, harusnya kan equal, setara," jelas Awiek.

Awiek meminta PDIP menghargai apapun keputusan Emil nanti. Menurut Awiek, Emil pasti punya pertimbangan politik sendiri.

"Tidak bisa dicampuri oleh orang-orang lain, mau menyuruh, mau melarang," katanya.

Anggota Komisi II DPR itu mengaku PPP memang tertarik dengan sosok Emil untuk disandingkan dengan Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2018. Namun, Awiek tak ingin mendesak Emil untuk maju.

"PPP sendiri pun hanya menangkap radar dari masyarakat yang menginginkan Emil Dardak untuk menjadi wakil gubernur dari Bu Khofifah. Tapi apakah kemudian PPP memaksakan Emil Dardak maju, tidak bisa juga karena itu hak politiknya Emil untuk memilih. PPP tidak bisa juga melarang Pak Emil untuk maju, itu hak beliau," pungkasnya. (dtc/mfb)

PDIP mengklaim mesin pemenangan pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Abdulllah Azwar Anas sudah siap tancap gas. Partai akan menyusun jadwal roadshow pasangan calon yang diusung pada Pilgub 2018 itu.

Jadwal roadshow yang akan disusun tersebut tidak akan fokus pada kawasan mataraman (Jatim bagian barat dan selatan), melainkan menyasar seluruh wilayah termasuk tapal Kuda serta Madura.

"Yang perlu dicatat, mesin PDIP sudah siap. Karena saat rekom semua badan pemenangan turut diundang untuk segera mensosialisasikan langsung kepada kader," terang Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sri Untari, Kamis (26/10).

"Namun untuk grass root (akar rumput) memang menunggu jadwal yang akan disusun nanti," tambahnya.

PDIP, kata dia, akan menggelar Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) pada Nopember nanti. Langkah itu sebagai awal menyusun kegiatan atau sosialisasi paslon yang diusung pada Pilgub nanti.

Dalam rapat kerja itu, kata Untari, akan mengadirkan seluruh DPC se-Jawa Timur, sekaligus mematangkan kesiapan mesin partai untuk memenangkan Pilgub Jawa Timur 2018 mendatang.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang diusung sebagai cawagub mendampingi Cagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memiliki tugas khusus blusukan di wilayah Mataraman (Jatim Barat dan Selatan)?

"Tidak ada seperti itu. Hanya saja Mataraman memang basis atau kantong suara dari PDIP. Wajar jika Pak Anas datang ke sana sebagai kader partai. Untuk jadwal roadshow pasangan calon masih akan kita bahas dalam Rakerdasus Nopember nanti," terang Sri Untari.

Dikatakannya, sejak menerima rekomendasi dari DPP PDIP, Cawagub Anas memang sudah tancap gas dengan angsung turun ke beberapa daerah. Langkah itu dilakukan dengan menyesuaikan padatnya agenda sebagai Bupati Banyuwangi.

"Sudah turun begitu Pak Anas ke beberapa daerah. Kalau dibilang belum? itu salah. Sekarang memang beliau harus menyesuaikan dengan agenda sebagai kepala daerah," tandas Plh Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang ini.  (dtc/mfb)

Calon pasangan bakal calon gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bau ditetapka pada pertengahan November 2017. Tim saat ini sedang menggodok delapan nama yang salah satunya akan dipilih untuk mendampingi Khofifah.

"Kita tidak boleh tergesa-gesa dan lambat. Kalau tergesa-gesa itu dari syaiton (setan) hasilnya. Tapi kalau lambat, juga tidak boleh.," jelas KH. Asep Syaifuddin Chalim kepada wartawan usai pertemuan kiai-kiai yang tergabung tim 17 di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Wonocolo, Surabaya, Kamis (19/10) malam.

Tim 17 malam yang diikuti KH. Sholahudin Wahid, KH. Asep Syaifuddin Chalim, KH. Hisyam Safaat, KH. Suyuti Toha, KH. Yusuf Nuris, KH. Afifudin Muhajir, KH. Mas Mansur, KH. Mutam Muchtar, KH. Yazid Karimullah, KH. Wahid Badrus, Choirul Anam, dan yang lainnya ini mengadakan pertemuan untuk menjaring 8 nama bakal calon Wakil Gubernur Jawa Timur untuk Khofifah.

Kiai Asep merahasiakan nama delapan nama yang terdiri dari unsur birokrasi, politisi hingga akademisi. "Saya tidak bisa keluar dari koridor kiai. Tidak bisa menyebutkan nama-nama delapan itu itu," katanya.

Kiai Asep menegaskan nama yang digodok itu merupakan wakil para partai pengusung Khofifah. Setelah menjaring 8 nama yang berasal dari usulan dari partai pengusung, Tim 17 akan melakukan tahapan berikutnya, yaitu survei.

"Kami nanti akan menyampaikan hasilnya dengan data lengkap ke partai pengusung. Artinya, beberapa nama yang akan diusung ini akan kita survei. Ini sekian persen," jelasnya.

Yang menarik, meskipun dari hasil survei ada yang menempati urutan tertinggi, kata Kiai Asep, yang bersangkutan belum tentu akan terpilih untuk diusung sebagai pendamping Khofifah. "Masih memungkinkan terpilih berkaitan dengan kesepakatan dari partai pengusung," jelasnya.

Survei 8 nama calon pendamping Khofifah ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 10 hari. Setelah itu, hasil survei akan disampaikan oleh Tim 17 ke para partai pengusung,

"Setelah survei, kita akan bertemu dengan ketua partai, kita akan sampaikan hasilnya. Dan hasilnya akan disampaikan ke ketua partai, InsyaAllah mereka percaya pada ulama. Hasilnya bukan rekayasa, tapi jujur," katanya.

Kiai Asep tidak menjamin bakal cawagub itu nantinya harus berasal dari daerah Mataraman (Jatim bagian barat)."Bisa saja dari Mataraman, bisa juga dari wilayah yang lain. Dengan kapasitas dan kapabilitas seseorang bawah orang dari wilayah mataraman bisa digandrungi dari tapal kuda, juga sebaliknya," terangnya.

Kapan hasil final pendamping Khofifah yang disurvei dan disepakati partai pengusung itu sudah bisa diketahui? "Diawal pertengahan November, 12 ke atas 15 ke bawah," tegas dia. (dtc/mfb)

Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf bertandang ke kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Kedatangan Gus Ipul di kandang ´banteng moncong putih´ pada malam hari ini, adalah yang pertama kali pasca penetapan duet pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas.

Dengan mengenakan baju batik dan berpeci hitam, Gus Ipul disambut Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi, Sekretaris Sri Untari serta pengurus DPD PDIP lainnya, pada Rabu (18/10) sekitar pukul 21.30 wib. "Malam ini adalah pertemuan pertama kami setelah dicalonkan oleh PDIP," kata Kusnadi usai pertemuan dengan Gus Ipul.

Ia mengatakan, Gus Ipul adalah teman lamanya dan sudah sering bertemu. Namun, kedatangan malam ini adalah secara formal untuk membahas konsolidasi serta teknis untuk memenangkan Gus Ipul-Anas.

"Hari ini kami menggelar pertemuan untuk membahas teknis kemenangan. Malam ini bertemu dengan Gus Ipul untuk memantapkannya," jelasnya sambil menambahkan, sebelumnya, cawagub Anas juga sudah bertandang ke kantor DPD PDIP Jatim pada Selasa (17/10) kemarin.

Kusnadi enggan menjelaskan lebih detail pertemuannya dengan Gus Ipul, karena menyangkut teknis. "Gus Ipul memberikan masukan terutama pemetaan wilayah yang perlu dirawat dan dikuatkan," jelasnya.

Sementara itu, Gus Ipul kepada wartawan mengatakan tentang ucapan terima kasihnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang memberikan wakil kepadanya dengan merekomendasikan Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) sebagai cawagub, serta dirinya sebagai cagub di Pilgub Jatim 2018.

Ia mengatakan, dalam pertemuan tadi juga dibahas rencana membuat buku induk pemenangan yang dijadikan acuan bagi tim relawan dan tim pemenangannya, baik dari PDIP maupun PKB, dalam melakukan kerja untuk pemenangan. "Nanti akan disepakati berbagi tugas dan saling menguatkan antara PDIP dan PKB," tandasnya. (dtc/mfb)

Tim 17 akan menggelar pertemuan di Surabaya 19 Oktober nanti. Pertemuan itu akan membahas nama-nama kandidat untuk pasangan Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2018.

"Tim 17 belum terbentuk, tidak ada pengukuhan, nanti saat bertemu 17 orang, rencana tanggal 19 Oktober di Surabaya, tempat dan jamnya belum ditentukan," kata KH Asep Saifudin Chalim, salah satu peserta rapat di Ponpes Tebuireng Jombang, Selasa (17/10).

Pembentukan tim 17 ini berawal dari pertemuan Khofifah dengan 300 kiai di Ponpes Tebuireng, Jombang, beberapa hari lalu. Awalnya, tim itu bernama tim 9 namun diganti menjadi tim 17.

Tim 17 salah satu tugasnya adalah memilih pasangan Khofifah di Pilgub Jatim 2018. Hal itu sesuai keinginan Khofifah yang menyerahkan bakal calon wakil gubernur pendampingnya kepada para kiai di Jatim. Hanya saja, sampai saat ini tim tersebut belum terbentuk.

Begitu pula kandidat calon pasangan Khofifah, menurut Kiai Asep juga belum ditentukan. Saat disinggung beberapa nama yang belakangan diisukan akan mendampingi Khofifah, Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto ini mengaku belum pernah mendengarnya di dalam rapat para kiai Jatim. Seperti mantan Bupati Lamongan Masfuk dan Wakil Bupati Trenggalek M Nur Arifin.

"Katanya pendapat yang pernah tercetus saat rapat di Tebuireng adalah Pak Karwo. Karena beliau boleh untuk calon wakil gubernur," cetusnya.

Sementara dalam pertemuan di Surabaya nanti, kata Kiai Asep, tim 17 bakal memilih beberapa nama kandidat yang dinilai mampu menjadi pasangan Khofifah. Nama-nama tersebut akan lebih dulu dimusyawarahkan dengan beberapa partai pengusung sebelum ditetapkan.

"Walaupun tim (partai) pengusung menyatakan menyerahkan keputusan wakil Bu Khofifah kepada para kiai, kami bersifat hormat. Beberapa alternatif itu dipilih menjadi kesepakatan bersama," terang KH Asep.

Bakal calon Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan nama pasangannya kepada para kiai Jatim. Perempuan yang saat ini menjabat Menteri Sosial itu menggelar rapat dengan para kiai Jatim di Ponpes Tebuireng, Minggu (15/10). Rapat yang sebelumnya disebut-sebut akan menentukan nama pasangan Khofifah, ternyata hanya membahas strategi pemenangan dan rencana pembentukan tim 17. (dtc/mfb)

PDIP dan PKB berkoalisi mengusung Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas untuk Pilgub Jatim 2018. Anas bisa menjadi pendulang suara pemilih di era digital.

"Ada dua hal yang saling berhubungan yakni kinerja atau kapasitas calon dan komunikasi berbasis digital. Apabila kandidat pemimpin memiliki kapasitas dan prestasi yang bisa dijual dalam politik elektoral dengan memanfaatkan media digital, maka ia bisa menandingi tokoh-tokoh yang merepresentasikan politik representasi teritorial," ujar Airlangga Pribadi, pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Minggu (15/10).

Figur calon gubernur dari PKB-PDIP, Gus Ipul-Anas, yang dinilai memiliki kelebihan di dunia digital adalah Anas. Anas adalah Bupati Banyuwangi yang dinilai berprestasi dalam membangun daerahnya. Bahkan, Ketua Umum Megawati menyebutkan, Anas adalah generasi milineal.

"Penentunya pada Anas untuk mendongkrak perolehan suara. Dia memiliki prestasi yang bisa diandalkan untuk bertarung melampaui wilayah basisnya di Banyuwangi dan sekitarnya," terangnya.

Angga sapaan pengamat politik ini mengatakan, selanjutnya melihat siapa kadindat Khofifah Indar Parawansa dalam memilih calon wakil gubernurnya yang dapat menyaingi Anas.

"Ada beberapa pilihan alternatif. Apabila ingin menyasar pemilih muda dan terdidik, figur yang cocok bisa seperti Emil Dardak dari Trenggalek," terangnya.

Emil Dardak ikut menghadiri pengumuman cagub-cawagub yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan. Kehadiran Emil Dardak bisa saja sebagai bentuk Megawati mengunci kadernya untuk tidak menyeberang di Pilgub Jatim.

"Ya itu bisa melihat perkembangan ke depan," katanya.

Kata Angga, apabila Khofifah ingin menjaga dukungan politik elit mungkin bisa memilih cawagub dari Partai Demokrat. Figur cawagub dari Demokrat saat ini yang paling kuat adalah Nurwiyatno, Kepala Inspektorat Pemprov Jatim.

"Partai Demokrat penting karena pengusung incumbent dan juga ada pengaruh dari Pakde Karwo (Gubernur Jatim sekaligus Ketua DPD PD Jatim). Figur dari Demokrat sampai saat ini yang muncul adalah Pak Nurwiyatno. Tapi kita tunggu perkembangan ke depan," tandasnya.(dtc/mfb)

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih menolak jika dijadikan calon Gubernur Jawa Timur untuk Pilkada serentak 2018. Namun Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira menilai, bisa saja Risma berubah pikiran.

"Nanti kita lihatlah, siapa tahu beliau berubah," kata Hugo, Kamis malam (12/10).

Menurut Hugo sebaiknya menunggu deklarasi dari PDIP untuk mengetahui kepastiannya. PDIP akan mendeklarasikan cagub Jawa Timur pada Minggu (15/10). "Kalau Bu Risma mau maju kan peluang bagus," imbuh Hugo.

Hugo enggan berandai-andai apakah Risma akan jadi cagub Jatim atau tidak. Tetapi menurut dia ada sejumlah nama yang dipertimbangkan layak mendampingi Risma. "Ada beberapa alternatif nama," kata dia.

Risma sebelumnya juga telah bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beberapa hari lalu. Namun dia menegaskan tak ingin jadi cagub Jawa Timur.

"Aku sudah sampaikan ke Pak Hasto, sampaikan ke Bu Mega, Insya Allah bukan (cagub Jatim dari PDIP)," ujar Risma tadi sore.  (dtc/mfb)