Sejumlah aktivis tak meyakini sepenuhnya kematian Koordinator Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Dobo KKP, yang juga saksi kunci kasus perbudakan anak buah kapal Asing Benjina tersebut karena penyakit.
Kasus perbudakan dan penyuapan yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources berbuntut. Tidak hanya menyentuh ranah hukum, kasus Benjina yang juga turut dieskpos media internasional, berpotensi mengancam produk impor perikanan Indonesia.
Tim investigasi yang terdiri dari KKP, Kepolisian dan lembaga terkait tidak hanya melakukan penyelidikan kasus suap saja namun mendalami juga jaminan dan pelanggaran hak-hak buruh yang dilakukan PT PBR.
Achmad menilai, kejahatan perbudakan kepada ABK masuk kategori pelanggaran HAM. Adapun indikasi lain dari praktik perbudakan tersebut yaitu kerja paksa.
Mengenai tim khusus itu, Susi menjelaskan sebetulnya Satgas illegal fishing sudah ada. Namun untuk Benjina, nanti dibentuk Ketetapan Khusus Penegakan Hukum dari kejaksaan, kepolisian, panglima TNI.
Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Andha Miraza mengatakan, kasus suap yang dilakukan PT PBR telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perbudakan dilakukan oleh kapal-kapal Thailand yang dioperasikan oleh PT Pusaka Benjina Resources (PBR) berlokasi di Benjina, Maluku, terhadap nelayan asal Myanmar.
