Tak kunjung ditetapkannya batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di perairan antara  Pulau Sebatik dan Tawau (Malaysia) telah menimbulkan keresahan warga di kepulauan tersebut. 

Pemerintah Indonesia diminta mewaspadai kegiatan reklamasi yang dilakukan negara tetangga Singapura. Sebab selain menimbulkan konflik sumber daya laut, reklamasi itu juga berdampak pada melebarnya garis batas Singapura dan menyempitnya wilayah Indonesia.

Sebanyak 28 desa di Kecamatan Lumbis Ogong Nunukan, Kalimantan Utara memperoleh perhatian lebih negara tetangga Malaysia. Mereka memperoleh pasokan listrik secara cuma-cuma dari negara tetangga itu.

Pertahanan dan pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia diakui masih lemah.  Hal itu karena terbatas dan minimnya dukungan alat utama sistem pertahanan  keamanan (alutsista) yang masih jauh di bawah  ketentuan Minimum Essential Force (MEF).

Pengamanan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga dinilai masih longgar. Pembangunan fasilitas, seperti sarana dan prasarana, komunikasi serta elemen jaringan pengawas masih kurang.

Persoalan ZEE kedua negara perlu segera dirampungkan. Sebab,  selama ini persoalan tersebut kerap menimbulkan insiden pelanggaran batas wilayah dan tumpang tindih klaim. Khususnya mengenai pemanfaatan hingga eksplorasi sumber daya perikanan dan laut.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Duta Besar (Dubes) Eddy Pratomo sebagai Utusan Khusus/Special Envoy Presiden untuk mnegurus Penetapan Batas Maritim antara Republik Indonesia dan Malaysia. langkah tersebut  menindak lanjuti  pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak saat Kunjungan Kenegaraan ke Malaysia. Serta pertemuan Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Malaysia di Kota Kinabalu, beberapa waktu lalu.

Selain meninjau pos perbatasan, Panglima TNI dan Kapolri juga memberi pengarahan kepada personel TNI-Polri yang bertugas.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Marwan Jafar menyayangkan tindakan Malaysia yang memberikan identitas penduduk kepada warga desa Indonesia di perbatasan.

Informasi mengenai penawaran Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata tersebut dapat diakses di sejumlah laman pariwisata Travel Journal dan laman Osvaja.net

"Disadari ada persoalan yang belum selesai dan harus dituntaskan. Itu butuh waktu yang tidak bisa ditempuh dalam waktu setahun atau dua tahun," ucap Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin saat berbincang dengan gresnews.com, Jakarta, Sabtu (19/5).

Badan Perbatasan juga berada dibawah tekanan karena panjangnya antrean pemeriksaan keimigrasian terhadap 3.900 pelaku kriminal di Heathrow. Banyak dari pelaku kejahatan itu dibebaskan dari penjara oleh pengadilan karena kecilnya peluang pendeportasian mereka secepatnya.

"Dugaan itu terlihat dari posisi ke-12 radar itu yang mayoritas diletakkan di wilayah laut di sebelah utara Kalimantan serta di sekitar Sulawesi. Berdasarkan posisinya, radar itu sangat mungkin untuk  memantau pergerakan serta lalu lintas kapal di wilayah Laut China Selatan," kata Rizal kepada gresnews.com.

"Pada hari pertama bertemu Kurt Campbel, pejabat penting Kemlu AS, yang dengan terbuka menyebut kebijakan penempatan tentara AS di Darwin sebagai sesuatu yang agak ´sembrono´. Sebab, tidak mengajak Indonesia berbicara terlebih dahulu," ungkap politisi Partai Hanura itu.

Pembangunan wilayah perbatasan masih menghadapi sejumlah kendala serius. Diperkirakan pada 2025 nanti wilayah perbatasan RI bisa maju dan menjadi beranda negeri. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Sutrisno mengungkapkan ada 34.000 km wilayah perbatasan di darat di 12 provinsi. Selain itu, terdapat tiga negara yang berbatasan langsung di darat dan 10 negara di perbatasan laut.