Perbankan adalah hal yang akrab kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun tahukah Anda bagaimana sebenarnya hukum di Indonesia mengatur tentang perbankan? Bagaimana pula kewenangan pengawasan terhadap bank-bank nakal?

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik kinerja perbankan yang tidak merata dan luas dalam penyaluran kredit. Kredit disalurkan hanya kepada pihak tertentu saja. Sehingga kurang memberikan dampak luas pada pemerataan ekonomi.

"Perbankan, jangan sampai asyik mengumpulkan dana pihak ketiga, tapi pembiayaan kreditnya susah," ujarnya saat memberikan pengantar pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2018, di Grand Ballroom The Ritz Carlton Pacific Place, Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan, kemarin.

Presiden mengatakan, di atas kertas pemberian kreditnya bagus, di dalam angka pelaporan pemberian kreditnya bagus, namun menurutnya hanya kepada debitur yang itu-itu saja. Menurutnya penerima kredit orangnya bisa dihitung, tidak menyebar, dan tidak merata.

"Ini yang harus kita mulai kita lakukan, menyebar dan harus merata," tegas Presiden, seperti di kutip setkab.go.id.

Presiden mengatakan, pemerintah terus mendorong agar semakin banyak masyarakat yang bisa terhubung dengan perbankan melalui program-program non tunai seperti bantuan pangan non tunai, dan hal ini sudah dilakukan tetapi akan terus diperluas.

Presiden juga menyinggung program sertifikasi tanah dan perhutanan sosial yang akan mempermudah masyarakat mengakses perbankan. Menurut presiden selama ini pemberian sertifikat setahun hanya mampu 500 ribu, namun pada tahun 2017 bisa ditingkatkan menjadi 5 juta sertifikat harus diberikan kepada rakyat.

"Nyatanya juga bisa kalau kita berikan angka-angka seperti itu. Tapi, prosesnya kita ikuti, lapangannya kita ikuti, lapangannya kita cek," jelas Presiden. Bahkan untuk tahun depan presiden menargetkan pemberian sertifikat menjadi 7 juta sertifikat dan akan ditingkatkan tahun berikutkan menjadi 9 juta sertifikat.

Menurutnya dengan semakin banyakanya masyarakat terhubung dengan perbankan, Presiden berharap masyarakat bisa memanfaatkan skema kredit yang ditawarkan perbankan untuk usaha-usaha yang produktif sehingga menggerakkan perekonomian di lapisan masyarakat bawah. "Ini terus akan saya dorong, akan terus saya ikuti," katanya.

Sebab, selama ini jika masyarakat ditanya, kalau sudah pegang sertifikat-sertifikat itu mau dipakai apa? Teriaknya pasti bersama-sama, disekolahkan Pak. Hal itu menurut presiden masyarakat telah menyampaikan korelasi sertifikat terkait dengan permodalan.

Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa pemerintah akan terus mendorong dibentuknya Bank Wakaf, yang bisa membantu masyarakat kecil, utamanya pengusaha mikro, pengusaha kecil untuk mengakses kredit.

Menurutnya Bank Wakaf ini penting didirikan di lingkungan pesantren untuk  memberikan kredit kepada usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro yang ada di lingkungan pondok pesantren yang sudah memiliki komoditas dan bisnis yang sudah berjalan. Sebab di Bank Wakaf tidak ada bunga, hanya ada pengenaan biaya administrasi yang besarnya sekitar 3 persen.

"Itu bukan bunga. Biaya administrasi. Karena memang biaya adminitrasi untuk industri keuangan ini ya kurang lebih angka segitu. Ini akan terus kita buka, sehingga usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil harus kita perhatikan kalau kita ingin ketimpangan di negara kita ini semakin menyempit," ungkap Presiden. (rm)

Menteri Keuangan Sri Mulyani  meminta polisi menindak tegas para penghasut yang mengajak menarik uang dari perbankan secara massal. Sebab tindakan tersebut dinilai telah meresahkan masyarakat.

"Saya berharap mereka yang melakukan penghasutan seperti itu ditindak secara tegas. Karena dia melakukan ancaman terhadap kepentingan masyarakat," ujar Sri Mulyani, di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (21/11).

Sri mengatakan pemerintah dan otoritas lainnya memiliki tanggung jawab menjaga dana masyarakat yang disimpan di perbankan. Namun menurutnya, masyarakat juga harus ikut menciptakan ketenangan sosial. Ia juga berharap masyarakat tidak begitu saja menelan isu soal penarikan uang secara massal. Sebab perbankan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan rakyat. (rm/dtc)

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai industri perbankan Indonesia menjadi biang kerok dari berbagai permasalahan di industri properti. Salah satunya terkait banyaknya kerugian yang dialami konsumen yang dialami konsumen dalam pengajuan Kredit Perumahan Rakyat (KPR)

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) menjadi undang-undang, Kamis (17/3) kemarin. Dengan disahkannya UU ini, maka ketika terjadi krisis keuangan seperti yang dialami Indonesia di tahun 1998, tidak akan ada lagi mekanisme bailout perbankan.

Langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan paket insentif bagi bank-bank yang bersedia memperbaiki efisiensinya, baik dari sisi overhead dan margin keuntungan (net interest margin/NIM) hingga di bawah 4 persen dianggap sangat terlambat.

Negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Counsil (GCC) memiliki niat untuk ikut berpartisipasi membangun perekonomian di Indonesia dengan menyuntikkan modal pada bank syariah. 

Para pembobol internet bankin terus berevolusi, mereka dapat menyedot uang nasabah tanpa disadari

Kusfiardi menegaskan, pengawasan kejahatan perbankan merupakan domain OJK yang dalam hal ini memiliki otoritas strategis mengontrol satuan unit bank. OJK dianggap perlu membentuk standard operating procedure (SOP) perlindungan keamanan dan kenyamanan nasabah.

Ada sejumlah modus operandi yang selama ini digunakan oleh oknum dalam menggelapkan uang. Ia mengungkapkan, biasanya transaksi gelap untuk tujuan kriminal tertentu bersifat kelompok (group) yang mana melibatkan sejumlah oknum.

pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah masih belum secara optimal memanfaatkan potensi yang ada.

Empat Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mengkaji penyatuan layanan ATM. Keempat bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). 

Komisi XI DPR telah memasukkan RUU Perbankan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015. Usulan perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan itu segera dikebut.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selain merencanakan penggabungan bank BUMN Syariah, juga merencanakan penggabungan Bank BNI dengan Bank Mandiri. Namun rencana tersebut akan berdampak terhadap pengurangan jumlah karyawan Bank BNI.

Gugatan Suhaemi dikabulkan PN Jakpus dan pembayaran atas kerugian itu dilakukan melalui rekening milik Pasar Jaya yang ada di Bank DKI.