Pembahahasan presidential threshold ini sejatinya merupakan sebuah pepesan kosong mengingat aturan presidential threshold sudah tidak relevan lagi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu 2019 digelar secara serentak.

Polemik seputar angka ambang batas parlemen (parliament threshold) akan menjadi salah satu tema yang menjadi perdebatan alot dalam pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu.

banyak poin penting yang catatan dan berpotensi bakal alot dalam pembahasannya, salah satu poin tentang sistem pemilu, antara sistem proporsional terbuka terbatas dan proporsional terbuka.

Pemilu legislatif dan presiden akan digelar pada Mei 2019, namun tahapannya  harus sudah dimulai 2 tahun sebelumnya atau pada 2017. Hanya saja hingga saat ini  pemerintah belum juga menyerahkan draft RUU Pemilu kepada  DPR untuk dibahas.

Usulan pemerintah untuk menggunakan hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 sebagai syarat mengusung calon presiden pada Pemilu Presiden 2019 masih menyisakan polemik, terkait tertutupnya peluang partai baru mengusung calon presiden (capres).