Yasonna Laoly harus mempertanggung jawabkan kebijakannya yang dianggap diskriminatif dan telah menyandera Golkar tanpa alasan hukum yang kuat selama hampir satu tahun.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan Golkar tidak akan bubar jika sampai 31 Desember Mahkamah Agung belum juga memutuskan perkara kasasi yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memenangkan gugatan kubu Munas Bali.

Mahkamah Agung memutuskan kepengurusan yang sah dua partai yang bertikai Golkar dan PPP.

Terhitung sejak SK Menteri Hukum dan HAM keluar, dan Surat Rotasi Fraksi dibacakan pada paripurna lalu. Saat itu pula lah fraksi harus mengalami penyesuaian.

Surat DPP Golkar terkait pergantian kepengurusan fraksi partai telah dilengkapi salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar.

Sebagai perbandingan, sebelumnya majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz dan Suryadharma Ali (SDA) terhadap pengesahan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII di Surabaya oleh Menteri Hukum dan HAM.

Partai Golkar bukanlah partai perorangan, tidak adil mengharapkan setiap anggota fraksi harus memilih ikut kepada Aburizal Bakrie atau Agung Laksono.

Mereka merasa dengan keluarnya SK Menkumham, keadaan kepengurusannya sudah di atas awan.

Pasal yang dimaksud Sattu Pali adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sejauh ini belum ada argumentasi hukumnya kenapa pengesahan partai politik harus diserahkan kepada Presiden. Ini berbahaya karena kehidupan partai politik akan dikendalikan presiden.

Idrus melaporkan dugaan pemalsuan 133 dokumen Partai Golkar yang dijadikan mandat untuk mendukung kubu Agung Laksono di Munas Ancol. Mereka yang menjadi terlapor antara lain Yorrys Raweyai dan Zainuddin Amali.

Kepada Paloh, Agung menyatakan Golkar di bawah kepemimpinannya menjadi partai pendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Jika memang pengadilan memenangkan kubu munas Jakarta. Maka tak hanya ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI namun termasuk pimpinan F-PG di MPR RI akan legowo.

Bila mengajukan kasasi dapat memakan waktu penyelesaian lebih lama lagi.

Pertimbangan hakim, mengacu pada Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), gugatan yang disampaikan kubu Ical adalah sengketa perselisihan partai politik.