-
Masyarakat Dijadikan Alat Pemerintah yang Konstitusional Tapi Sebenarnya Otoriter
Sabtu, 16/11/2019 10:35 WIBPersyaratan Pembentukan Partai Politik Perlu Diubah
Selasa, 15/10/2019 20:19 WIBMulusnya Usulan Tambahan Dana Parpol
Minggu, 27/08/2017 19:20 WIBMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik yang sebelumnya diusulkan DPR. Bahkan kenaikan dana tersebut hingga mencapai 10 kali lipat atau menjadi Rp1.000 per suara sah, dari Rp108 sebelumnya.
Pemerintah Menyetujui Dana Parpol Naik Rp1000 Persuara
Selasa, 18/07/2017 23:14 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebut pemerintah telah menyetujui menaikkan bantuan dana parpol menjadi dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per perolehan suara di pemilu. Namun ia mengatakan keputusan tersebut akan ditetapkan terlebih dahulu melalui Paripurna di sidang DPR.
"Itu kan Pak Mendagri, itu nanti ke Pak Mendagri. (Tapi) kemarin sudah diputuskan kenaikan yang diusulkan. Tapi nanti semua di paripurna semua, kan," kata Mardiasmo di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).
Mardiasmo memastikan keputusan tersebut tidak akan diubah-ubah lagi. Pemerintah sudah sepakat untuk menaikkan dana bagi parpol peserta pemilu.
"Nggak, nggak (diubah)," ujarnya.
Pemerintah melalui Kemendagri berencana menaikkan dana bantuan parpol. Saat ini total dana yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp13,5 miliar dalam setahun untuk partai-partai peserta Pemilu 2014.
Apabila kenaikan itu terealisasi, ada peningkatan sebesar Rp 111 miliar untuk dana bantuan parpol setiap tahunnya. Adanya rencana kenaikan dana parpol ini, pemerintah juga akan merevisi PP Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. (dtc/rm)Mengharap Tambahan Subsidi Negara untuk Partai
Senin, 24/04/2017 19:48 WIBSalah satu daftar masalah yang alot didiskusikan dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Parpol adalah persoalan pendanaan partai politik.
Menimbang Pembiayaan Negara kepada Partai Politik
Minggu, 25/09/2016 21:00 WIBKasus korupsi yang menjerat banyak kalangan politisi dinilai akibat besarnya tuntutan partai politik dalam membiayai kegiatan politiknya. Besarnya beban biaya parpol yang ditanggung kader itu membuka peluang sejumlah kader untuk melakukan praktik korupsi.
Menantang Keterbukaan Dana Parpol
Senin, 08/08/2016 15:00 WIBHabibi menyatakan, partai politik harus melaporkan keuangannya sejak berdiri hingga sekarang ke publik melalui media massa.
Posisi Oposisi
Sabtu, 28/05/2016 21:00 WIBOligarki Politik: Polemik Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Parpol
Rabu, 25/05/2016 14:00 WIBKetua DKPP Jimly Asshiddiqie menilai, kepemimpinan partai makin lama menjabat makin tidak demokratis ke dalam. Karena itu perlu ada aturan yang membatasi kepengurusan partai politik.
Dana Partai Politik Tak Jamin Perkecil Korupsi Partai
Sabtu, 14/03/2015 13:00 WIBSetelah KPK mengalami serangan bertubi-tubi lewat berbagai kasus yang bisa melemahkannya, dana Rp1 triliun dinilai dapat menjadi bancakan bagi parpol karena lemahnya pengawasan dari KPK.
Demokrasi Tak Jalan Tanpa Pemberdayaan Parpol
Sabtu, 14/03/2015 05:00 WIBAngka Rp5000 per suara menurut Fadli sangat ideal untuk memberdayakan parpol. Apalagi selama ini parpol tak punya sumber pendanaan, kecuali iuran anggota dan sumbangan.
DPR Garap Regulasi Alokasi Dana Partai dari APBN
Selasa, 10/03/2015 12:30 WIBDewan Perwakilan Rakyat mengaku tengah fokus menggarap regulasi pembiayaan partai politik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Wacana Parpol Didanai Rp 1 Triliun, Diragukan Pertanggungjawabannya
Selasa, 10/03/2015 12:00 WIBWacana pengucuran dana kepada partai politik (parpol) senilai Rp 1 triliun perpartai menuai perdebatan. Sejumlah anggota DPR menilai pengucuran dana itu hanya bisa dilakukan ketika ada pengaturan transparansi penggunaan yang ketat.
Wacana Parpol Dibiayai APBN Bentuk Legalisasi Korupsi
Senin, 09/03/2015 11:00 WIBSelama ini negara telah mengatur keuangan partai politik lewat Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengatur tentang sumber-sumber keuangan partai politik.
Sejumlah Partai Politik Pilih Pemimpin Lewat Aklamasi, Ini Alasannya
Selasa, 13/01/2015 01:00 WIBMenurut Dradjad, setiap partai pasti memiliki hitungan untuk menjaga keutuhan partainya dari satu pemilu ke pemilu selanjutnya.