-
Langkah Awal Panglima Baru Batalkan Putusan Lama
Rabu, 20/12/2017 07:56 WIBPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan sebagian keputusan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Keputusan tersebut berisi penetapan Letjen TNI Edy Rahmayadi sebagai Pangkostrad.
"Dengan demikian, maka Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 telah diadakan perubahan," demikian isi kutipan dalam surat keputusan tersebut.
Pembatalan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI yang dikeluarkan dan ditandatangani Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Selasa, 19 Desember 2017.
Dalam surat keputusan tersebut disebutkan perubahan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangni oleh Jenderal Gatot Nurmantyo pada 4 Desember 2017, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI atas nama Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dan 85 perwira tinggi lainnya.
Dalam keputusan yang dikeluarkan Jenderal Gatot, disebutkan bahwa Letjen TNI Edy Rahmayadi dari Pangkostrad menjadi Pati Mabes TNI AD, dalam rangka pensiun dini. Dengan adanya perubahan keputusan oleh Marsekal Hadi ini, maka Edy tetap menjadi Pangkostrad. (dtc/mfb)Hari Penentuan Marsekal Hadi
Rabu, 06/12/2017 09:00 WIBHari ini, Rabu (6/12) Komisi I DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.
Komisi I Minta Gatot Nurmantyo tak Lakukan Mutasi Perwira Tinggi
Selasa, 05/12/2017 11:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo telah menunjuk Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo. Komisi I DPR sebagai mitra kerja TNI meminta Jenderal Gatot tak memutasi Perwira Tinggi TNI Jelang pergantian panglima. "Mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh panglima baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/12).
DPR juga akan menggelar uji kelayakan bagi Marsekal Hadi yang ditunjuk Jokowi untuk menjadi Panglima TNI. Hal itu berdasarkan dengan surat Presiden Joko Widodo per-tanggal 3 Desember 2017 kepada pimpinan DPR tentang pemberhentian dan pengangkatan panglima TNI. "Maka calon panglima TNI harus segera menyiapkan diri untuk mengikuti uji kelayakan yang akan dilaksanakan di Komisi I DPR-R," tuturnya.
Hasanuddin mengapresiasi usulan Presiden Jokowi atas calon pengganti Panglima TNI dari latar belakang matra Angkatan Udara. Keputusan itu sudah sesuai dengan amanah UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
"Pengajuan satu nama calon panglima TNI oleh Presiden Jokowi sudah sejalan dengan Pasal 12 UU TNI. Kemudian pergantian dilakukan rotasi dari setiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan, di mana dua Panglima TNI sebelumnya berasal dari AD dan AL," jelasnya.
Seperti diketahui, Mensesneg Pratikno telah mengantar surat Presiden Joko Widodo soal penunjukan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, Senin (4/12). DPR menargetkan proses pergantian Panglima TNI bisa selesai sebelum memasuki masa reses pekan depan.
Selain itu, Pimpinan Komisi I DPR menilai Hadi perlu segera berfokus mengamankan pemilihan umum. "Salah satunya pilkada. Yang paling utama adalah (karena) waktunya singkat menuju perhelatan pilkada dan pemilu," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).
Sebagaimana diketahui, pilkada serentak bakal digelar pada 2018. Setahun kemudian, pemilu legislatif dan pilpres bakal digelar. Semua pengamanan hajatan politik itu perlu dipersiapkan dengan baik. "Dua-duanya ini kita harus pastikan Panglima TNI siap," kata Meutya.
Dia yakin Presiden Jokowi memilih orang yang tepat untuk menjabat Panglima TNI selepas Gatot. Komisi I DPR akan menggelar uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap Hadi dalam waktu dekat. "Hampir tidak pernah ya kita menolak, apalagi kalau calon tunggal. Kita yakini bahwa Presiden sudah memikirkan matang-matang sekali calonnya," ujar politikus Partai Golkar ini.
Seperti diketahui nama Marsekal Hadi dibawa melalui surat Presiden Jokowi ke DPR yang disampaikan oleh Mensesneg Pratikno pagi tadi. DPR menargetkan menyelesaikan proses pergantian Panglima TNI ini sebelum memasuki masa reses pekan depan.
"Pergantian kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru. Hanya satu nama (tunggal) yang tadi disampaikan," ucap Wakil Ketua DPR Fadli Zon setelah menerima Pratikno. (dtc/mag)Pilihan Jokowi Panglima dari AU Diapresiasi
Senin, 04/12/2017 21:00 WIBPresiden Joko Widodo menunjuk Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo. Fraksi PDIP memberi apresiasi pilihan Jokowi dan berharap Marsekal Hadi bisa netral dalam gelaran pemilu.
"Keputusan Presiden Jokowi mengajukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk mengganti Jenderal Gatot Nurmantyo sudah mengacu pada Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004," ujar anggota Komisi I DPR, Charles Honoris kepada wartawan, Senin (4/12).
Menurut Charles, dipilihnya Marsekal Hadi sebagai calon Panglima TNI merupakan langkah cepat Presiden Jokowi dalam menjawab tantangan dan kebutuhan mendesak untuk pertahanan negara. Langkah Jokowi disebutnya perlu diapresiasi.
"Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, presiden memiliki hak prerogatif atas pergantian panglima TNI," kata Charles.
Dia mengingatkan, TNI harus selalu sigap dalam menjawab setiap perubahan yang terjadi begitu cepat. Charles menyebut, mulai dari geopolitik, geoekonomi, geostrategi kawasan, dan persaingan global.
"Publik juga mengharapkan agar pemerintahan Jokowi bisa segera merealisasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," harap anggota Fraksi PDIP ini.
Tak hanya itu, Charles pun mengingatkan Marsekal Hadi soal gelaran pilkada serentak dan pilpres yang sebentar lagi dihadapi. Dia meminta agar pria yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu untuk bisa memastikan netral di pemilu, baik secara pribadi maupun para prajuritnya.
"Menghadapi pilkada serentak di tahun 2018 dan pemilu 2019 panglima TNI baru harus netral dan tidak berpolitik praktis. Dengan dukungan rakyat TNI akan semakin kuat dan profesional," ucap Charles.
"Harapan saya juga, panglima baru dapat melanjutkan agenda reformasi di tubuh TNI, dan TNI dapat semakin profesional menjalankan tugasnya," sambungnya.
Surat Presiden Jokowi mengenai pemilihan Marsekal Hadi sebagai calon Panglima TNI akan dibacakan dalam sidang paripurna esok hari, Selasa (5/11). Setelahnya, Komisi I DPR akan mengagendakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Hadi.
"Komisi I DPR akan segera melakukan fit and proper test terhadap calon panglima TNI yang diusulkan presiden setelah proses dilalui melalui pimpinan DPR," tutup Charles. (dtc/mfb)Presiden Ajukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto Sebagai Calon Panglima TNI
Senin, 04/12/2017 13:00 WIB
JAKARTA, GRESNEWS. COM - Presiden Joko Widodo mengusulkan nama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal pengganti Panglima TNI menggantika Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki pensiun.
Pengajuan nama Hadi Tjahjanto kepada DPR diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Praktikno. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada wartawan.
"Saya menerima Mensesneg Pratikno, yang menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo," ujar Fadli Zon setelah menerima Pratikno di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).
Selain menyampaikan penggantian Panglima Jendral Gatot Nurmantyo, menurut Fadli presiden juga menyampaikan penggantinya yakni Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru. "Hanya satu nama (tunggal) yang tadi disampaikan," sebut Fadli.
Dengan diterima pengajuan nama calon panglima tersebuat. Fadli mengatakan Pimpinan DPR, akan langsung menggelar rapat bersama pimpinan fraksi. Untuk rapat Badan Musyawarah bahkan akan digelar siang ini.
"Surat saya terima dan juga diserahkan langsung kepada Plt Sekjen DPR Ibu Damayanti untuk segera diproses. Hari ini kita rapim nanti siang rencananya dan Bamus karena ada beberapa agenda juga," jelas Fadli.
Diketahui, Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Presiden Jokowi mengirimkan nama calon pengganti Jenderal Gatot sebagai Panglima TNI untuk diuji oleh DPR.
Mensekneg enggan berkomentar terkait pengajuan nama calon Panglima TNI tersebut. "Ya nanti sajalah, (tanya pada) Pak Fadli," jawabnya saat didesak wartawan. (dtc/rm)Target DPR Panglima TNI Baru Sudah Terpilih Desember
Jum'at, 24/11/2017 18:30 WIBPresiden Joko Widodo segera mengirim nama pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang pensiun Maret 2018 mendatang. Komisi I DPR yang bermitra dengan TNI menunggu surat Jokowi tersebut.
"Info yang terakhir saya dengar itu, dalam waktu dekat itu akan segera dikirim suratnya," ucap anggota Komisi I DPR Dave Laksono di Gedung DPR, Jumat (24/11).
Menurut Dave, Komisi I menargetkan pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI sudah bisa dipilih. Untuk itu dia berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa segera mengirimkan nama kandidat Panglima TNI.
"Saya harapkan suratnya bisa masuk segera ke DPR sehingga sebelum masa reses yang akan datang kita sudah bisa melakukan fit and proper test. Dan sebelum akhir tahun, kita sudah bisa memiliki nama panglima TNI yang baru," ujar Dave.
Dia punya prediksi tersendiri soal siapa dan berapa banyak nama-nama jenderal TNI calon pengganti Gatot yang akan dikirimkan Jokowi ke DPR. Menurut Dave, kalau berdasarkan pengalaman, biasanya Jokowi hanya mengirim satu nama untuk diuji kelayakan dan kepatutannya oleh Komisi I DPR.
Dave lalu membeberkan sosok yang kemungkinan ditunjuk Jokowi untuk menjadi Panglima TNI yang baru. Menurutnya KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal TNI Mulyono, dan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi memiliki kans seimbang untuk menjadi Panglima TNI mengingat ketiganya merupakan jenderal bintang empat serta merupakan kepala staf, sesuai syarat untuk menjadi Panglima TNI. Meski demikian, Dave mengatakan Marsekal Hadi lebih ´unggul´.
"Kalau dilihat dari tiga kepala staf itu, yang masa dinasnya masih lama itu adalah Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi. Saya belum bisa mengatakan apakah pasti dia (terpilih). Akan tetapi, kalau dilihat dari masa dinasnya (yang) masih panjang, masih lama, itu Kepala Staf Angkatan Udara," ujar Dave.
Menurut Dave, Hadi juga sudah terbukti rekam jejaknya sebagai KSAU. Ada beberapa terobosan yang menurut Dave cukup baik di era kepemimpinan Hadi sebagai pucuk tertinggi TNI AU itu.
Hadi disebut berhasil melakukan revitalisasi terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AU. Dave juga menyinggung komitmen Hadi dalam memerangi korupsi.
"Kemarin ada kasus-kasus korupsi itu beliau kerjasama dengan panglima TNI untuk merapihkan dan menyelesaikan seluruh perkara yang ada sehingga TNI menjadi lebih profesional dan lebih modern dan lebih tangguh ke depannya," ungkap politikus Golkar ini.
Dave punya pesan kepada siapapun calon pengganti Jenderal Gatot yang akan terpilih nantinya. Dia berharap panglima TNI yang baru dapat menjaga moral institusi dan prajuritnya menjadi semakin lebih baik.
Selain itu, Dave juga berharap panglima TNI yang baru dapat meningkatkan kemampuan tempur dan persenjataan. Dia pun mengingatkan agar panglima TNI yang baru memperhatikan kesejahteraan prajuritnya.
"Masih banyak perkara kesejahteraan prajurit terutama soal pertanahan TNI karena banyak tanah-tanah, aset-aset TNI ini tidak memiliki surat-surat yang lengkap dan dikuasai oleh pihak ketiga, kadang-kadang pihak keempat bahkan ya," urai Dave.
"Ini waktunya TNI memperbaiki aset-aset tersebut karena itu adalah milik negara," tambah dia.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan akan segera mengirim nama calon pengganti Jenderal Gatot ke DPR. Jokowi meminta semua pihak bersabar soal siapa panglima TNI yang baru.
"Nanti kita akan lakukan mekanisme ke DPR ditunggu saja," kata Jokowi di Kota Mataram, Lombok, NTB, Kamis (23/11). (dtc/mfb)Mencari Sosok Panglima TNI Ideal
Minggu, 12/11/2017 19:03 WIBGufron mengatakan, tahun 2019, Indonesia akan menghadapi sejumlah proses politik elektoral, di antaranya pilkada serentak, pileg, dan pilpres. Untuk itu, Panglima TNI haruslah sosok yang tegas dan mampu menjaga netralitas TNI.
FOTO: KSAU Marsekal Agus Supriatna Mengaku Siap Jadi Panglima
Selasa, 09/06/2015 10:50 WIBMarsekal Agus Supriatna menyatakan siap jika ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Moeldoko yang akan segera memasuki masa pensiun.