JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menegaskan tak akan memberi ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan pancasila, apalagi memberi ruang kepada Partai Komunis Indonesia. Penegasan itu disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktuan Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10).

Dalam sambutannya Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa memaknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila pihaknya menekankan empat poin. Pertama, Hari Kesaktian Pancasila memiliki makna agar jangan sampai sejarah kelam dan kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) terulang kembali.

"Ya, jadi Hari Kesaktian Pancasila. Jangan sampai sejarah kelam, kekejaman PKI, itu terulang lagi," kata Jokowi.

Makna Kedua, kata Jokowi, bangsa Indonesia harus memegang teguh falsafah Pancasila. Jangan sampai persatuan bangsa terpecah. Ketiga, bahwa posisi pemerintah sangat jelas. Yakni memegang teguh TAP-MPRS Nomor 25 tahun Tahun 1966.

"Artinya apa? Komitmen kita, komitmen saya, komitmen pemerintah jelas. Karena di TAP MPRS 25/66 jelas bahwa PKI itu dilarang. Saya kira tidak perlu diulang-ulang," ujarnya.

Terakhir, ia menkankan kepada seluruh komponen bangsa dan memerintahkan kepada TNI-Polri serta seluruh lembaga pemerintah untuk bersama membangun bangsa.

"Bersinergi membangun bangsa, membuat rakyat tenang dan tenteram dan bersatu padu menghadapi persaingan dan kompetisi global," ungkapnya. (dtc/rm)

Kelompok masyarakat mengatasnamakan Human Ilumination menggelar renungan kelahiran Pancasila di Monumen Mandala, Makassar, Sulawesi Selatan.

Mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Makassar berunjukrasa mendesak pemerintah untuk kembali melaksanakan pemerintahan dengan asas trisaksi Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Ubed, ada sejumlah indikator yang menunjukan Pancasila belum diterapkan sebagai dasar ideologi bangsa.

Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden mendatang, kata Teddy seharusnya dijadikan momentum bagi para calon anggota legislatif dan calon presiden sebagai ajang menetapkan tekad kembali ke Pancasila.

Cerminan sikap Pancasila adalah berlaku adil dan jujur. Hal ini sesuai dengan sila ke dua Pancasila. Manusia yang menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak membuat perpecahan dalam lingkungan sejatinya sudah melaksanakan sila ke tiga dalam Pancasila.

"Pancasila seperti sudah terpinggirkan. Akibat menurunnya penerapan ideologi Pancasila sentimen kedaerahan, bentrok massal antaretnik, konflik antaragama. Perbedaan tidak lagi dihargai sebagai berkah dan kekayaan bangsa."

Harus ada kesadaran partai politiklah yang harus berada di depan dan menjadi pelopor dalam menjadikan Pancasila sebagai living and working ideology yang dimanifestasikan dalam setiap peraturan perundang-undangan.

Ketua F-PKS DPR Hidayat Nur Wahid dan Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie akan menyumbangkan pemikiran tentang Pancasila ini.

Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas) dinilai masih represif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak kemerdekaan berserikat, berkumpul dan berpendapat.

Salah tafsir dan pemaknaan terhadap Pancasila memicu praktik koruptif oleh kalangan birokrat. Kurangnya pemahanan akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila ditengarai menjadi pemicunya. Seniman kondang Putu Wijaya mengungkapkan, praktik korupsi yang dipertontonkan para elite negeri ini merupakan refleksi ketidakpahaman dalam memaknai nilai-nilai adiluhung dalam Pancasila.

PANCASILA bukan sekadar dasar negara. Pancasila merupakan falsafah hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegasaan Pancasila ini merupakan langkah strategis karena dengan sendirinya merupakan penegasan pada UUD 1945 dan komitmen dalam menjaga keutuhan NKRI baik secara geografis, politik, ekonomi dan budaya.

"Kehidupan demokrasi negara kita terganggu karena akan memberikan izin terhadap aparat untuk mengidentifikasi mengancam keamanan. Padahal, kelompok masyarakat sipil berkontribusi terhadap demokrasi yang tetap membutuhkan kritik," kata Al Araf.