Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang tertutup pemeriksaan persiapan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terkait dualisme kepengurusan partai.
Safril mengaku kecewa terkait sikap Menteri Hukum dan HAM yang tidak konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Kebijakan tersebut dinilai membuat kegaduhan bagi pengurusan Partai PKPI baik di tingkat nasional begitupun kepengurusan di tingkat daerah.
Kisruh internal PKPI itu kian meruncing menyusul munculnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang belakangan mengesahkan kepengurusan Handropriyono.
Hendropriyono, sambung Haris Sudarno belum pernah terdaftar sebagai kader partai PKP Indonesia. Dengan begitu alasan Menkum HAM mengesahkan kepengurusan Hendro sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.
Majunya Hendropriyono yang pernah menjabat sebagai kepala BIN dan terkenal sebagai figur yang selalu memainkan peranan di belakang layar, menimbulkan spekulasi bahwa langkah ini bagian dari strategi menghadapi pemilu 2019.
