JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pelayanan Kepolisian dan pelayanan lembaga peradilan adalah dua lembaga yang paling banyak memperoleh laporan publik karena banyak ditemukan mal administrasi sepanjang 2017. Hal itu diungkapkan Ombudsman Republik Indonesia saat menyampaikan paparan akhir tahun.
Disebutkan Ombudsman sepanjang 2017, telah menerima ribuan laporan masyarakat yang dikategorikan sebagai maladministrasi. Dari ribuan laporan, itu terbanyak merupakan laporan terkait pelayanan publik di bidang hukum.
"Dalam rentang 3 tahun terakhir, laporan masyarakat bidang penegakan hukum cukup banyak dan menjadi atensi publik adalah pelayanan kepolisian dan pelayanan lembaga peradilan," ujar anggota Ombudsman Ninik Rahayu di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (29/12).
Selama tahun 2017, Ombudsman menerima 7.999 laporan yang masuk baik dari pusat maupun kantor perwakilan. Laporan-laporan itu terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi.
"5 jenis maladministrasi terbanyak menerima di atas 500 laporan masyarakat," tutur Ninik.
Menurur Ninik 5 maladministrasi terbanyak adalah maladministrasi soal penyimpangan prosedur, maladministrasi tidak memberikan pelayanan, maladministrasi tidak kompeten menerima, maladministrasi penyalahgunaan wewenang, dan maladministrasi permintaan imbalan uang dan jasa.
Dalam hal laporan layanan publik di bidang penegakan hukum, masyarakan kerap melaporkan terkait kepolisian, kejaksaan, peradilan, lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan dan lembaga negara seperti KPK, KY, KPAI, Komnas HAM, Kompolnas, Komjak, KPU dan Komnas Perempuan.
"Seperti permasalahan penyidikan oleh kepolisian, permasalahan ketidakjelasan penanganan perkara di tingkat MA, serta permasalahan lamanya pengiriman salinan putusan oleh MA kepada pengadilan pengaju," ungkap Ninik. (dtc/rm)
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia mendapati aneka pelanggaran Ujian Nasional (UN) 2015 tingkat SMP/Sederajat di 33 provinsi.
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia hingga saat ini belum menindaklanjuti rekomendasi yang dikirimkan Ombudsman terkait dugaan maladministrasi dalam penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal.
Ombudsman RI meminta dan merekomendasikan Kapolri memeriksa dan menindak seluruh penyidik yang dinilai melanggar aturan saat penangkapan Wakil Ketua KPK non Aktif Bambang Widjojanto.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang juga mantan Menteri Kehutanan kembali diguncang kasus alih fungsi lahan di kawasan hutan.
Bentuk pelayanan publik yang paling sering mendapat keluhan masyarakat yaitu mulai dari pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembuatan SKCK, hingga penyelenggaraan pemeriksaan.
"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman terkait dengan tindakan maladministrasi yang telah dilakukan oleh Rektor universitas Sam Ratulangi, Manado."
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Juli lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia.
Anggota Komisi II DPR Yani Miryam berencana mencabut gugatannya
terhadap Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait tudingan permintaan
proyek atas kenaikan anggaran lembaga tersebut.
Menurut Suhariyono, yang perlu dibahas terkait dengan ganti rugi yang
dibatasi pada tuntutan ganti rugi yang sifatnya material, padahal UU
Pelayanan Publik No 25/2009 dan UU No 37/2008 menentukan bahwa ganti
rugi tidak hanya material, tetapi juga immaterial.
“Permohonan pemohon terkait inkonstitusionalitas larangan penggunaan
nama Ombudsman beralasan menurut hukum. Menyatakan Pasal 46 UU ORI
bertentangan dengan UUD 1945,” kata Mahfud MD
