Pasalnya, Merpati masih digantungi berbagai beban berat mulai dari masalah privatisasi hingga kewajiban membayar pesangon karyawan yang hingga kini belum dibayarkan.

Keputusan soal pencairan dana untuk tunggakan gaji eks karyawan dan pensiun , pihak manajemen Merpati serta pihak PPA harus berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, agar bisa dikeluarkan dana tersebut.

Dana revitalisasi senilai Rp500 miliar, berdasarkan persetujuan Menteri BUMN itu, sebesar Rp150 miliar akan digunakan untuk restrukturisasi revitalisasi Merpati. Kemudian sisanya Rp350 miliar akan dialokasikan untuk membayar gaji para karyawan.

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan sikap Manajemen PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang menahan tunggakan kewajiban pembayaran gaji dan dana pensiun kepada eks pegawai.

Puluhan eks karyawan PT Merpati menuntut manajemen membayarkan tunggakan gaji dan pensiun mereka yang belum dibayarkan sejak Desember 2013.

Untuk tahap selanjutnya pemerintah akan meminta izin kepada DPR dalam hal ini Komisi VI DPR RI.

Pemerintah menyatakan tak memiliki kesanggupan membayarkan secara penuh gaji karyawan Merpati dan hanya akan membayarkan sebagian.

Sebagai jalan keluarnya, Komisi IV DPR RI menyarankan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (perpres) yang khusus mengatur soal penjualan seluruh saham Merpati.

Tentunya, pemerintah akan menawarkan skema menarik untuk mengundang investor lantaran menjual BUMN sehat dengan yang sudah bangkrut berbeda.

Dana PMN tersebut dalam waktu dekat akan cair dari Kementerian Keuangan, tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalan penggunaan dana tersebut yang saat ini sudah ada di PT PPA.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan telah dua investor asing yang berminat membeli PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).

Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines/MNA (Persero) Sardjono Djhony menuding PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA (Persero) telah "membisniskan" aset-aset PT Merpati Nusantara Airlines/MNA (Persero) yang tengah dalam kondisi kolaps.

Kejatuhan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sebentar lagi menjadi perusahaan swasta terjadi bukan semata karena bisnis. Namun karena digerogoti oleh korupsi dari dalam.

Proses privatisasi Merpati itu sendiri akan segera dilakukan setelah penyelesaian hak normatif karyawan seperti gaji, tunjangan dan sebagainya yang belum terbayar sebesar Rp1,4 triliun selesai dilakukan.

Tony merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan pesawat Merpati jenis Boeing 737 seri 400 dan seri 500 oleh Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG, washington DC, USA) kepada PT Merpati Nusantara Airlines tahun 2007.