-
ESDM Akan Konversikan Penggunaan Gas LPG ke Kompor Listrik
Rabu, 08/11/2017 13:01 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Setelah sempat melakukan pengalihan dari minyak tanah ke gas elpiji untuk kegiatan rumah tangga, kini pemerintah berencana mengubah pola konsumsi gas elpiji ke pemakaian kompor listrik untuk kebutuhan rumah tangga. Rencana tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.
"Kalau ini jalan, mungkin nanti PLN akan memperkenalkan adanya kompor induksi, kompor listrik," ungkap Jonan saat acara Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia (BEI) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (7/11).
Menurut Jonan, inovasi kompor listrik dapat mengurangi impor gas yang selama ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilo gram. Dimana swelama ini konsumsi LPG sangat besar sekali. Apalagi dari 6,5-6,7 juta ton setahun konsumsi LPG, sebanyak 4,5 juta ton adalah impor. Impor harus dilakukan karena gas yang dimiliki Indonesia adalah lean gas atau gas kering, dimana komponen C3, C4, dan C5 kecil sekali dan tipis sekali, sehingga tidak bisa dibuat gas LPG. Untuk itu pemerintah harus melakukan impor
"Banyak rumah tangga yang menggunakan tabung LPG 3kg, tapi masyarakat selalu nanya LPG-nya naik tidak harganya," ujarnya, seperti dikutip esdm.go.id.
Kompor listrik ini, lanjut Jonan, juga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kemandirian energi, sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN). "Ini sesuai Kebijakan Energi Nasional itu adanya kemandirian energi karena listriknya dihasilkan dari batubara, dari gas dalam negeri, dari air, angin, dan sebagainya. Jadi ini mohon juga didukung," pinta Jonan.
Kompor induksi adalah kompor listrik yang di tengahnya terdapat piringan pengantar panas. Harga kompor listrik dipasaran berwariasi, tergantung konsumsi listrik dan jenis kompor listrik, mulai dari sekitar Rp.200.000 dengan konsumsi listrik 300 Watt hingga harga di atas satu juta rupiah tergantung dari merk, fitur/aksesoris dan juga kapasitas.
Selain menyampaikan rencana penerapan kompor listrik, Jonan juga menjelaskan program-program prioritas Pemerintah di sektor ESDM, antara lain Program Kelistrikan 35.000 MW, listrik perdesaan untuk peningkatan rasio elektrifikasi, BBM Satu Harga, jaringan gas kota, konverter kit untuk nelayan, serta pembangunan pembangkit listrik mulut tambang. (DKD). (rm)Indonesia Bakal Punya Mobil Listrik Tahun Ini
Senin, 30/10/2017 09:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Indonesia bakal segera memiliki mobil listrik pada tahun ini. Presiden Joko Widodo telah merestui pengoperasian kendaraan listrik dimulai akhir tahun ini. Sejumlah pihak pun sebelumnya sudah melakukan pengembangan mobil listrik.
"Di sidang-sidang kabinet beberapa kali disampaikan dan saya sampaikan bahwa bapak Presiden (Joko Widodo) juga sampaikan tahun ini ada mobil listrik sudah bisa dioperasikan. Diusahakan tahun ini, tapi hampir pasti tahun depan," ujar Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono dalam Talkshow 53th FTUI Untuk Negeri dengan topik: ´Mobil Listrik: Solusi Energi & Lingkungan´ di Gandaria City, Jakarta Selatan, Minggu (29/10).
Prasetyo menambahkan, selain mobil listrik, motor dan bus listrik juga bisa beroperasi dalam waktu dekat. Pasalnya perubahan atau alih teknologi ini tidak bisa dihindari lagi karena tingginya kadar polusi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. "Beberapa negara memang menerapkan mobil listrik enggak mudah. Rancangan Perpres mobil listrik sudah jadi dan tinggal ditandatangani," tutur Prasetyo.
Presetyo menambahkan, jika beroperasi, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) listrik juga perlu disesuaikan detailnya dengan STNK kendaraan yang berbahan bakar minyak (BBM). "STNK tulisannya cc atau siliinder kendaraan harus diganti dengan analoginya, persamaannya kilowatt," ujar Prasetyo.
Penyesuaian ini, lanjut Prasetyo, tengah dibicarakan dengan pihak kepolisian. Hal ini nantinya berlaku untuk kendaraan roda dua dan roda empat. "Masih proses, sedang berkoordinasi dengan teman dari Kepolisian, terutama dari Polantas terutama untuk ditambahkan tidak hanya CC tapi kilowatt. Itu juga berlaku untuk motor maupun roda empat," tutup Prasetyo.
Terkait rencana ini, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng mengungkapkan, pengisian daya baterai mobil listrik atau kendaraan listrik lainnya bisa dilakukan di rumah hingga Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU). SPLU saat ini bisa ditemui di sejumlah titik di ibu kota, antara lain di kantor-kantor PLN.
Dengan demikian, pengguna kendaraan listrik tidak perlu khawatir jika baterai kendaraannya akan habis di tengah perjalanan. "PLN tuh di setiap kantornya punya SPLU," ujar Andy di Gandaria City, Jakarta Selatan, Minggu (29/10).
Pengisian baterai kendaraan listrik umumnya memakan waktu yang tidak sebentar. Proses pengisian memakan waktu sekitar 5-6 jam. Namun tidak menutup kemungkinan juga pengisian baterai bisa dipercepat. Ke depan, penyediaan SPLU juga hadir di kantor-kantor pemerintahan."Kemudian beberapa kantor-kantor pemerintah," ujar Andy.
Andy menambahkan, ketersediaan SPLU sudah sejak lama dibangun oleh PLN. Awalnya, SPLU dibangun untuk menyediakan listrik bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan energi listrik dengan mudah.
Pengisian daya baterai kendaraan listrik menggunakan SPLU pun cukup mudah. Pengguna hanya perlu membeli voucher listrik yang bisa didapatkan di toko pulsa dan langsung melakukan pengisian. "Bayar pakai pulsa, kaya listrik di prabayar," tutup Andy. (dtc/mag)Program 35 Ribu MW Direvisi, Ini Masukan Pengusaha
Senin, 23/10/2017 08:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Produsen listrik swasta tidak keberatan target megaproyek 35.000 MW akan direvisi atau diturunkan. Hanya saja, pengusaha meminta agar pemerintah konsisten dan tidak mengubah-ubah kebijakan. Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mengatakan, pihaknya tidak keberatan revisi target tersebut.
"Jika target 35.000 mw diturunkan atau diperpanjang, pengusaha tidak keberatan. Hanya saja kami minta pemerintah jangan mengganti-ganti kebijakan," ujar Ketua Harian APLSI Arthur Simatupang, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Senin (23/10).
Dia mengatakan, selama ini, berbagai perubahan kebijakan yang tertuang dalam regulasi cukup menghambat swasta dalam membangun pembangkit listrik. Sebagaimana diketahui, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki program megaproyek pembangkit berkapasitas 35.000 megawatt (MW) yang ditargetkan selesai pada 2019 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di atas 7%.
Namun kemudian, pemerintah merevisi target itu bukan sampai 2019, tetapi hingga 2024 mengingat pertumbuhan ekonomi di dalam negeri masih berada di bawah 7%. Saat ini, PT PLN (Persero) masih mengkaji untuk menenurunkan target kapasitas megaproyek setrum itu. Bahkan, Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah memberi isyarat bahwa target infrastruktur kelistrikan itu akan direvisi karena dikhawatirkan kelebihan pasokan listrik.
Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya juga menegaskan bahwa proyek 35.000 MW akan dikerjakan hingga 2024. Beleid yang diubah, misalnya, pemerintah telah merevisi harga jual listrik untuk energi baru terbarukan yang menetapkan tarif listrik dihitung berdasarkan biaya pokok produksi PLN atau lebih rendah dari beleid sebelumnya.
"Hal ini dapat menghambat IPP yang sedang mencari pendanaan. Kalau kebijakan berubah, perusahaan harus menghitung ulang lagi," terang dia.
Menurutnya, ada beberapa pengembang yang sulit mendapatkan dana. Dari data PLN, hingga saat ini, 79% dari total 25.000 MW atau 20.921 MW yang sudah menandatangani power purchase agreement (PPA), dimana 10.255 MW belum masuk tahap konstruksi dan 10.061 MW sudah masuk tahap konstruksi.
Porsi pengembang swasta atau independent power producer (IPP) dalam megaproyek itu mencapai 25.000 MW atau lebih besar dari porsi PLN yang hanya 10.000 megawatt. Total dana pembangunan porsi IPP mencapai Rp615 triliun.
APLSI juga meminta, pemerintah memberikan insentif kepada IPP untuk mempercepat pembangunan pembangkit. Pasalnya selain, soal pendanaan dan aturan yang kerap berubah-ubah, IPP juga dihambat oleh permasalahan lingkungan, sengketa lahan, perizinan dan sebagainya. "Pemerintah jangan hanya mendesak agar swasta harus cepat. Tapi, juga harus membantu dilapangan," kata Arthur.
Pengembang swasta juga meminta pemerintah menambah porsi IPP dalam membangun 35.000 MW untuk menalangi porsi PLN yang dikhawatirkan tidak mampu dalam membangun proyek tersebut. (mag)Presiden Minta Terget Pembangunan Pembangkit 35.000 MW Tetap Digenjot
Jum'at, 29/09/2017 13:00 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden JOko Widodo (Jokowi) program pembangunan pembangkit 35.000 mega watt (MW) tetap sesuai target dan tidak mengalami perubahan. Pemerintah akan terus meningkatkan rasio elektrifikasi.
"Arahan Bapak Presiden 35.000 MW itu tetap dijalankan. Sampai 2019, diharapkan paling kurang 17.000 mega watt (MW) tambahan dibanding dengan akhir 2014. Tapi (17.000 MW tersebut) di akhir 2019 ya menghitungnya," ujar Jonan saat Konferensi Pers Capaian Sektor ESDM selama Kabinet Kerja sampai dengan September 2017, di Jakarta, Kamis (28/9).
Jonan menambahkan pada lima tahun ini diharapkan separuh kurang itu telah bisa dioperasikan pada tahun tersebut atau Commercial Operation Date (COD). Sementara separuh lagi dari proyek tersebut diharapkan selesai maksimal pada tahun 2025.
Menurut Jonan, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pertumbuhan kapasitas listrik yang terpasang. "Yang separuhnya terus. Mudah-mudahan 2023, 2024 selesai, atau tahun 2025. Ini menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang dulu diharapkan 7-8%, sekarang hanya sekitar 5%. Itu terefleksi. Demand (permintaan) listrik juga ada refleksinya. Demand listrik pernah sampai delapan persen lebih, enam persen, sekarang per satu semester mungkin kurang dari 3 persen," tambah Jonan,. seperti ditulis esdm.go.id.
Dia juga menjelaskan, hingga September 2017, rasio elektrifiksi telah mencapai 93,08% atau melebihi target tahun 2017 yang sebesar 92,75%.
Pada tahun 2017, hingga September, total kapasitas pembangkit mencapai sekitar 60 ribu MW. Adapun progres Proyek 35.000 MW yaitu 773 MW pembangkit telah beroperasi secara komersial/COD. Sebesar 15.266 MW tengah dalam tahap konstruksi. Sedang sebanyak 10.255 MW telah melakukan perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) namun belum konstruksi. Selain itu, 4.563 MW saat ini tengah dalam proses pengadaan dan 6.970 MW dalam tahap perencanaan.
Berikut rincian progres Proyek 35.000 MW yang dibangun PLN dan swasta (Independent Power Producer/IPP).
A.Dibagun oleh PLN
1. 168 MW telah COD
2. 5.205 MW dalam tahap konstruksi
3. 5.884 MW dalam tahap perencanaan dan pengadaan
B.Dibangun oleh IPP:
1. 605 MW telah COD
2. 10.061 MW dalam tahap konstruksi
3. 10.255 MW dalam kontrak
4. 5.649 MW dalam tahap perencanaan dan pengadaan
Selain listrik dari program 35.000 MW, juga ada tambahan kapasitas sebesar 480 MW terpasang. Tambahan ini berasal dari Marine Vessel Power Plant (MVPP) Sewa Amurang (120 MW), MVPP Sewa Sumut (240 MW), MVPP Sewa Kupang (60 MW) dan MVPP Sewa Ambon (60 MW). (rm)Pemerintah Jamin Tak Ada Kenaikan Listrik Hingga Akhir Tahun
Selasa, 05/09/2017 12:00 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menegaskan pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan tarif listrik hingga akhir tahun ini. Bahkan pihaknya meminta agar tarif listrik untuk semua golongan pelanggan bisa turun melalui langkah-langkah efisiensi dari PT PLN (Persero).
Hal ini, menurut Jonan, sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang telah memutuskan, tarif listrik tidak ada penyesuaian apapun mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2017 mendatang.
"Presiden dan kita semua berusaha untuk tidak menaikkan tarif listrik sampai akhir tahun ini, jadi kalau bisa tarif listrik turun," ujar Jonan kepada wartawan, Senin (4/9).
Untuk itu, Jonan meminta kepada PLN untuk untuk melakukan efisiensi-efisiensi termasuk harga bahan baku sumber energi yang dipergunakan. "PLN wajib melakukan efisiensi energi, ini sudah komitmen besar dari PLN untuk melakukan efisiensi, sehingga kalau biaya produksi berubah-berubah masih bisa ditangani," ujarnya seperti dikutip esdm.go.id.
Menurutnya, sebenarnya yang selalu fluktuatif itu energi primer, seperti batubara, minyak, dan gas. Gas sudah kita atur sudah dibuat regulasi dimana harganya itu bisa dijangkau.
Selain dari sisi sumber energinya, Jonan juga menyarankan PLN mulai mengendalikan tata kelola dan manajemen kelistrikan seperti proses pemeliharaan.
"Salah satu pos yang akan terkena proses efisiensi adalah soal pemeliharaan namun bukan mengurangi pemeliharaan, tapi membuat biaya pemeliharaan menjadi lebih kompetitif dan efisien, tanpa mengurangi apa yang harus dipelihara," pinta Jonan.
Menurutnya dengan pemeliharaan yang baik, selain akan menurunkan cost juga dapat mengurangi pemadaman. Pemadaman bergilir itu, kecuali faktor gangguan alam itu, juga karena banyak perbaikan yang harus dilakukan untuk pembangkit-pembangkit yang sudah tua. "Nah itu yang memang harus diperbaiki," tutur Jonan.
Jonan menyebut, pekerjaan rumah besar yang menjadi tanggungan Pemerintah saat ini adalah melistriki wilayah-wilayah yang saat ini belum berlistrik yang jumlahnya mencapai sekitar 2.500 desa. Sesuai arahan Presiden, Pemerintah wajib memberikan penerangan listrik kepada mereka.
"Bapak Presiden telah menerbitkan Perpres (Peraturan Presiden) untuk kita memberikan penerangan desa yang belum berlistrik dengan program pra elektrifikasi, penyediaan lampu surya hemat energi secara gratis. Dalam tahun ini dilakukan melalui APBN bukan PLN. Program tersebut 2 tahun mestinya selesai," jelas Jonan.
Sedangkan program elektrifikasi yang permanen akan menggunakan jaringan PLN. Tetapi jika tidak ada jaringan PLN maka kita pasang instalasi sendiri. Masih ada 10 ribu desa lagi yang listriknya tidak cukup, dan belum dialiri semua.
"Saya minggu lalu baru ke pulau Rupat yang berbatasan dengan Malaysia, disana dari 12 ribu KK, 9.000 sudah dialiri listrik melalui jaringan PLN dan PLN juga sudah berkomitmen di 2019 semua akan ada jaringan listrik. Kalau tidak ada jaringan listrik di 2500 desa maka kita pasang sollar system pake lampu dulu, dan ini prioritas pemerintah," tegas Jonan. (rm)Pemerintah Akan Larang Penjualan Mobil Diesel dan Bensin pada 2040
Jum'at, 25/08/2017 13:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menerapkan kebijakan larangan penjualan kendaraan mesin diesel dan bensin pada tahun 2040 mendatang.
"Kami akan mengusulkan kepada Presiden untuk menerapkan kebijakan larangan penjualan kendaraan mesin diesel dan bensin pada tahun 2040," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dihadapan para pelaku usaha, asosiasi, pengamat, dan Kementerian terkait.
Pertemuan para stakeholder itu sendiri dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan, kemarin.
Jonan menyampaikan bahwa program kendaraan listrik merupakan langkah yang bagus untuk generasi masa depan, untuk lingkungan hidup yang lebih baik, bisnis yang lebih baik, kemandirian energi, dan hemat devisa.
"Penerapan Kendaraan listrik tidak bisa kita tolak. Para stakeholders tolong beri masukan, bukan (memberikan) keberatan. Kita matangkan roadmap pelaksanaannya, program ini harus jalan," pinta Menteri Jonan.
Jonan mengatakan bahwa Presiden meminta agar program ini bisa segera diwujudkan. "Bapak Presiden juga minta kalau bisa cepat selesai dan di dorong setidaknya selesaikan peraturannya dulu, karena ini pasti banyak muatannya," lanjut Jonan, seperti dikutip situs resmi esdm.go.id.
Mantan Menteri Perhubungan ini mengungkapkan bahwa beberapa negara telah menerapkan larangan penjualan kendaraan bermesin diesel dan bensin di negaranya. Sebagai misal Norwegia yang melakukan pembatasan hingga tahun 2025, Jerman, Inggris, Amerika dan India membatasi penggunaan bahan bakar hingga 2030. Sedang Perancis menargetkan pada 2040.
Menanggapi rencana pemerintah tersebut, sejumlah stake holder meminta jika kebijakan tersebut diterapkan, hendaknya ada pembebasan Bea Masuk dan PPn BM untuk kendaraan listrik (Completely Knock Down/CKD).
Sementara PLN, menurut Jonan telah siap mendukung program tersebut, PLN juga siap ditugaskan untuk membangun Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) sebagaimana Pertamina diberi tugas oleh Pemerintah untuk membangun SPBU. "Walaupun nanti PLN kerjasama dengan swasta, tapi brand-nya tetap SPLU PLN, seperti halnya SPBU Pertamina," ujar Menteri Jonan.
Dalam forum tersebut juga berkembang berbagai pandangan. Terutama mengenai tindaklanjut kebijakan tersebut antara lain soal penciptaan ekosistem industri kendaraan listrik nasional dengan fabrikasi dalam negeri, perhatian terhadap local content, grand design industri mobil listrik nasional, penyiapan infrastruktur pendukung, market creation dan expansion, serta insentif pajak secara tegas. (rm)ESDM Targetkan 2019 Seluruh Proyek Listrik 35.000 MW Ditandatangani
Selasa, 15/08/2017 22:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menargetkan paling lambat awal 2019 seluruh kontrak proyek pengadaan listrik 35.000 MW telah ditandatangani. Untuk itu pihaknya berjanji akan memberi perhatian khusus terhadap program percepatan proyek listrik 35.000 MW.
"Ditargetkan pada 2018 atau paling lambat awal 2019, semua kontrak 35.000 MW sudah ditandatangani," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Jonan mengaku optimisme target tersebut dapat terlaksana. "Saya yakin 2018, seluruhnya (35.000 MW) sudah kontrak, paling lambat awal 2019," tandasnya.
Menurutnya, pemerintah akan mencoba menyelesaikan target 35.000 MW total ini sampai 2024-2025. "Ini jalan terus, mudah-mudahan (tahun) 2019 kira-kira 19.000 sampai 20.000 (MW) sudah berjalan," tegas Jonan.
Diakui Jonan awalnya diestimasikan proyek 35.000 MW akan selesai dalam 5 tahun. Hal itu dengan syarat bila pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7-8 persen. Namun sekarang faktanya dalam 3 tahun ini pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen, sehingga wajar bila 35.000 MW mengalami perlambatan. "Indonesia bagian dari ekonomi global, perlambatan pertumbuhan berpengaruh, nggak mungkin akan naik sendiri," bebernya.
Dalam laporan capaian semester subsektor ketenagalistikan (4/8) dilaporkan progress pelaksanaan program 35.000 MW hingga semester I tahun 2017 yang sudah COD/komisioning 768 MW, konstruksi 14.193 MW, PPA belum konstruksi 8.550 MW, pengadaan 5.155 MW dan perencanaan 7.170 MW.
Menurut Jonan, pemerintah terus membenahi pengaturan pokok-pokok Power Purchase Agreement (PPA), subsidi listrik tepat sasaran, hingga permasalahan penyediaan lahan dan perizinan dalam rangka percepatan pencapaian target 35.000 MW ini. (rm)DPR: Kenaikan Tarif Listrik Turunkan Daya Beli Masyarakat
Selasa, 08/08/2017 09:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofi´ Munawar menegaskan, kenaikan tarif listrik telah terbukti menurunkan daya beli masyarakat. "Tentu saja ini berakibat terhadap daya beli masyarakat yang semakin melemah. Perlu terobosan yang serius untuk memperhatikan pelemahan ini di sektor kelistrikan," kata Rofi´ seperti dikutip dpr.go.id, Senin (7/8).
Dia mengaku kecewa, karena pemerintah belum memuaskan dalam mengevaluasi kebijakan penarikan subsidi listrik 900 VA. PLN bersikeras menarik subsidi bagi konsumen bawah dan menegah di golongan tarif tertentu.
Politisi F-PKS itu menambahkan, selama ini pemerintah dan PLN menganggap bawah subsidi adalah sebagai beban negara semata, bukan bentuk formula insentif dan kebijakan protektif terhadap rakyat. "Maka sepanjang itulah, kita akan melihat subsidi dialihkan tanpa ada adanya kebijakan efisiensi yang semakin baik dalam pengelolaan listrik nasional," jelasnya.Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia (BI) merilis penyebab turunnya daya beli masyakat pada kuartal II-2017. Salah satu penyebabnya adalah penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah karena adanya penyesuaian tarif listrik.
"Subsidi listrik merupakan kebijakan penting agar masyarakat mendapatkan akses energi yang memadai. Pemerintah selama ini ´lebay´ memandang setiap perilaku oknum konsumen listrik dengan mengambil jalan pintas dengan menarik subsidi," sindir Rofi.
Rofi menjelaskan, dalam mengantisipasi daya beli yang semakin terpuruk dalam Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara Perubahan (APBN-P 2017) pihaknya meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penambahan dana subsidi listrik sebesar Rp6 triliun, sehingga ada revisi tambahan sebanyak 2,44 juta pelanggan dengan jumlah total menjadi 6,45 juta.Adapun untuk pelanggan 450 VA tidak berubah yaitu tetap berjumlah 19,1 juta. Sehingga total jumlah penerima subsidi listrik adalah sebesar 25,55 juta pelanggan.
Selain itu, pihaknya juga meminta Kementerian ESDM membuka data pelanggan listrik subsidi ini agar dapat dicross-check serta dikoordinasikan dengan pihak terkait terutama dengan melibatkan struktur pemerintahan di tingkat RT, RW dan kelurahan dalam rangka meningkatkan kontrol sosial terhadap penyaluran subsidi tersebut.
"Hal ini agar sejalan dengan skema-skema sejenis yang lain untuk masyarakat miskin seperti program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," pungkasnya. (mag)Loyonya Industri Alat Listrik di Tengah Proyek Listrik Raksasa
Minggu, 06/08/2017 17:00 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menilai peluang pasar Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di sektor energi sangat besar. Sayangnya, industrilisasi sektor hulu TKDN belum digarap serius. Padahal, bila dioptimalkan hulu TKDN ini akan mampu menahan laju deindustrilisasi.
"Ada peluang pasar TKDN sangat terbuka. Sebab pemerintah terus menggenjot dan mengingatkan TKDN di sektor energi dan industri lainnya. Artinya, disisi hilir ada demand yang akan tercipta," tutur Sekretaris Jenderal APLSI Priamanaya Djan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (6/8).
Dikatakan Pria, bahwa dalam proyek 35ribu MW dibutuhkan transmisi sepanjang 46.000 kilometer (km) atau selingkaran planet bumi. Sejak diluncurkan tahun 2015, pembangunan transmisi menyerap anggaran sebesar Rp200 triliun untuk lima tahun.
Selain itu, program 35ribu MW telah menyerap investasi senilai lebih dari Rp1.100 triliun. Peluang itu belum termasuk TKDN hulu minyak dan gas (Migas). "Sampai Juni tahun ini mencapai 59 persen, dan trennya naik terus," ujar Pria.
Disebutkan besaran pengadaan barang dan jasa hulu Migas itu, hingga Juni 2017 telah mencapai US$ 3,278 juta. "Tahun 2015 naik 68 persen sampai Juni ini trennya terus naik," jelasnya.
Namun diakui, dari sisi hulu, industrilisasi TKDN energi belum tergarap optimal. "Di market policy, pemerintah sudah bagus. Pemerintah selalu membuat kebijakan, persyaratan disetiap proyek, dipantau implementasinya. Tapi di hulunya suplainya belum digarap optimal," ujar Pria. Menurutnya tingginya permintaan di sisi hilir TKDN belum diimbangi dengan suplai dari industri.
Pengusaha listrik yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Seluruh Indonesia (APLSI) meminta pemerintah menggenjot tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk transmisi proyek 35ribu MW tahun depan.
Cara ini juga dipandang ampuh untuk mendorong gairah industri peralatan listrik nasional yang sedang loyo. "Kita berharap pemerintah mendorong TKDN di transmisi 35ribu MW tahun depan. Ini salah satu langkah awal mendorong gairah industri peralatan dan konstruksi listrik nasional," ujar Priadalam keterangannya di Jakarta.
Menurut Pria, mendorong TKDN di transmisi saat ini cukup realistis sebab teknologi konstruksi baja sudah cukup dikuasai di dalam negeri. "Kelemahan kita masih disoal turbin dan sedikit diboiler. Jadi, pembangkitnya dari luar tapi kita kejar TKDN di transmisi atau di sutet itu dalam negeri saja," katanya. Ia menyebut hingga saat ini TKDN di transmisi telah mencapai 60 persen. Namun, TKDN ini perlu digenjot lagi secara maksimal sekaligus mendorong industri baja nasional.
Ia menyebut untuk kebutuhan proyek 35ribu MW diperlukan transmisi sepanjang 46.000 kilometer (km) atau selingkaran planet bumi. Sejak diluncurkan tahun 2015, pembangunan transmisi menyerap anggaran sebesar Rp200 triliun untuk lima tahun."Itu termasuk gardu induk, tower, dan konstruksinya," ungkap Pria.
Pada tahun depan pemerintah perlu mengoptimalkan captive market peralatan listrik yang sudah tersedia di 35ribu MW. Investasi di proyek 35 ribu MW sebesar lebih dari Rp1.100 triliun. Artinya, tersedia pasar yang sangat besar. Namun Pria khawatir pasar nasional yang besar ini hanya bisa diisi dan dimanfaatkan produsen peralatan listrik asal luar negeri.
Disebutkannya impor pelatan listrik terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan dibandingkan impor non migas lainnya impor peralatan listrik salah satu yang tertinggi pada Juni 2016 bersama impor mesin yakni sebesar US$ 289,1 juta (18,06 persen). Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa nilai impor Indonesia Juni 2016 mencapai 12,02 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) atau naik 7,86 persen apabila dibandingkan Mei 2016. (rm)Jonan Nilai SDM Indonesia Siap Kembangkan Mobil Listrik
Minggu, 06/08/2017 14:00 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan menyebut sumber daya manusia Indonesia saat ini sangat siap mendukung pengembangan mobil listrik. Demikian halnya jika mobil listrik diassembling di Indonesia ahli-ahli yang ada cukup mampu mengembangkan. Sebab baik cassisnya, onderdilnya, interiornya, sistem kenudinya untuk mobil listrik semuanya sama yang berbeda hanya menghilangkan mesinnya diganti dengan battery.
Menurut Jonan, mobil listrik adalah proses modernisasi sehingga perkembangannya tidak bisa dihindari, oleh karena itu pengembangan mobil listrik menjadi prioritas dan masuk dalam perhitungan pemerintah, mengikuti perkembangan global, terutama dalam menjawab isu perubahan iklim dan lingkungan.
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden itu, kita sudah harus mulai mengadopsi kehadiran mobil listrik di jalan-jalan raya di Indonesia," ujar Jonan, seperti dikutip esdm.go.id.
Sebagai contoh Jonan menyebut Prancis bahkan sudah melarang mobil non listrik di jalan raya pada tahun 2040. Demikian juga dengan Inggris.
"Pokoknya tidak adalagi penjualan mobil di wilayah Inggris Raya berbahan bakar hydrocarbon tetapi berbahan bakar listrik. Di Indonesia juga segera dimulai dengan menugaskan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuat Keputusan Presiden (Keppres) yang intinya supaya mobil listrik itu bisa segera ada," tutur Jonan usai menghadiri acara The 7th Asian Youth Day, Sabtu (5/8).
Adanya kehadiran mobil listrik menurut Jonan, setidaknya memiliki tiga keuntungan. Pertama, mengurangi emisi gas buang; kedua, membuat udara lebih bersih dan ketiga, bentuk modernisasi sehingga ada pilihan apakah tetap menggunakan mobil berbahan hydrocarbon atau menggunakan listrik. "Kalau menurut saya menggunakan mobil listrik emisinya nol, polusinya engga ada. Kita tidak bisa menghambat adanya perkembangan zaman termasuk modernisasi," tutur Jonan.
Mantan Menteri Perhubungan ini menambahkan, dari sisi sumber daya manusia, Indonesia sudah siap dan untuk mengisi daya listrik ke dalam battery ada beberapa alternatif misalnya menukar battery yang kosong dengan battery yang terisi penuh di SPBU-SPBU seperti pemakaian tabung LPG 3 kg."Kalau orang mikir tiap rumah harus ada colokan yang kira-kira 3.000 Watt, 5.000 Watt ya engga jadi-jadi, ya sudah pokoknya seperti LPG 3 kg kalau habis tukar," ujar Jonan.
Jonan menambahkan, untuk mempercepat masuknya mobil listrik di jalan-jalan raya Indonesia strateginya ada beberapa alternatif, misalnya dengan membebaskan pajak bea masuk.
"saya kira kalau bea masuk dan pajak atas barang mewah untuk mobil listrik dihapus, perkembangannya akan cepat tinggal kebijakannya mau melokalisasi produksi itu mau kapan, karena kalau menurut saya tidak bisa langsung, kalau mau dipaksa langsung saya tidak tahu, gaikindo saya belum denger pandangan bagaimana," tambahnya.
Jonan menegaskan untuk soal assembling bila dilakukan disini, menurutnya, Indonesia sangat siap karena onderdilnya sama, casisnya sama, interiornya sama, sistem kemudinya juga sama yang beda itu mesinnya ga ada, diganti battery yang menyalurkan listrik ke penggerak roda.
"Perusahaan-perusahaan automotif besar seperti mercedes benz, Toyota, Nissan telah menerapkan mobil listri untuk mobil angkutan penumpang, seharusnya ini bisa lebih cepat," papar Jonan. (rm)ESDM Klaim Rasio Elektrifikasi Semester Ini Lampaui Target
Sabtu, 05/08/2017 14:00 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim rasio elektrifikasi pada semester awal 2017 tercatat melampaui target, yaitu sebesar 92,80%.
Catatan ini dinilai positif dibandingkan periode yang sama di tahun 2016. Bahkan, angka ini melebihi dari target rasio elektrifikasi pada akhir tahun 2017 sebesar 92,75%.
"Secara umum, sebenarnya running on the right track ya. Misalnya, rasio elektrifikasi targetnya 92,75% (di tahun 2017) sekarang sudah 92,80%. Artinya sih ok," ungkap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy Noorman Sommeng usai diskusi Ketenagalistrikan dan EBTKE Semester I/2017, Jumat (4/8).
Capaian ini dinilai Andy buah upaya Pemerintah menambah kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 1.361,6 MW. "Tambahan pembangkit udah 50% daripada target 2017," tambahnya, seperti dikutip, esdm.go.id. Hingga saat ini, keseluruhan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 14.193 MW.
Menurut Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, proses penyediaan listrik dilakukan melalui sinergi barbagai lini. Baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta partisipasi pihak swasta. "Kita mengedepankan kearifan lokal. Menggunakan sumber energi terbarukan untuk dukung sustainable energy," jelasnya.
Meningkatnya akses listrik atau elektrifikasi, imbuh Andy, membawa dampak pada peningkatan konsumsi listrik. Sejauh ini konsumsi listrik mencapai 978,75 kWh/kapita. Angka ini juga dianggap sudah melebih capaian akhir 2016 sebesar 956,36 kWh/kapita.
Andy menyebut bahwa hanya capaian nilai investasi yang belum memenuhi target. Kendati begitu, ia tetap optimis bahwa nilai investasi tidak akan meleset dari yang sudah ditetapkan di akhir tahun. "Yang memang agak telat, agak lambat itu berkaitan dengan investasi. Tetapi biasanya itu kurvanya kurva S. Itu, targetnya akan tercapai pada 3/4 akhir tahun," katanya. (rm)Presiden Minta Pengembangan Mobil Listrik Segera Disiapkan
Senin, 31/07/2017 16:02 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta bangsa Indonesia untuk selalu siap menghadapi perkembangan zaman dan perubahan global. Termasuk perkembangan tehnologi mobil listrik.
Oleh sebab itu Presiden mengatakan, ke depan mau tidak mau Indonesia harus mempersiapkan era penggunaan mobil listrik. Sebab diprediksi ke depan perkembangan tehnologi semua akan mengarah kepada ke sana.
"Oleh sebab itu, negara harus juga bersiap-siap, regulasinya harus siap, kemudian riset menuju ke sana juga harus siap," tutur Jokowi saat menjawab wartawan terkait program mobil listrik di saat menghadiri acara Lebaran Betawi X, di Pusat Perkampungan Budaya Betawi, di Setu Babakan, Jakarta, Selatan, Minggu (30/7) siang.
Presiden, mengatakan untuk riset soal mobil listrik merupakan tugas BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Ia mengingatkan, jangan sampai kita nanti orang lain sudah masuk ke sana kita masih bingung mau kemana.
"Saya kira persiapan itu yang diperlukan sekarang ini," ujar Presiden Jokowi dikutip setkab.go.id.
Terkait insentif-insentif apa yang harus diberikan pemerintah, baik untuk penemu, untuk yang riset, bahkan kelak untuk industrinya, menurut Presiden Jokowi, semuanya ini saat ini tengah disiapkan.
Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan sebelumnya mengakui sempat mengusulkan dan berdikusi dengan presiden Jokowi tentang wacana pengembangan mobil listrik di Indonesia. Jonan mengaku sepakat dengan ide Presiden untuk segera mengembangkan mobil listrik. Menurutnya, sudah saatnya mobil listrik jadi prioritas mengingat kebutuhan zaman yang kian mendesak.
"Kalau mobil listrik banyak di Indonesia, kita itu tidak perlu lagi impor BBM karena pake listrik. Listriknya pake batubara yang ada di dalam negeri. Ada juga gas alam di dalam negeri sehingga impor minyaknya akan turun. Kalau ini terjadi platform hulu migas akan berubah," ungkap Jonan beberapa waktu lalu.
Jonan mengungkapkan, dalam diskusi dengan presiden itu salah satu kekhawatiran Presiden adalah persoalan cara pengisian ulang mobil listrik.
Menjawab hal itu Jonan mengaku sudah menyiapkan dua cara. "Satu, kalau mau dimandatkan janjian dengan semua Pemerintah Daerah. Setiap pusat keramaian yang resmi kayak mall, pasar ada chargernya. Dua, kalau dalam jangka lima tahun baterainya portable, maka semua SPBU di Indonesia yang hampir 6000an dibikinkan kayak tabung LPG, kalau habis ditukar," tutur Jonan seperti dikutip esdm.go.id.
Selain itu, menurut Jonan, hal lain yang tak kalah penting dalam pengembangan mobil listrik kelak soal perpajakan. "Kalau mau mobil listrik masuk ke sini, itu biaya masuk, PPBM untuk impor mobil baik built up maupun tidak harus dibuat nol," ujarnya. (rm)Subsidi Listrik Naik Rp7 Triliun
Jum'at, 21/07/2017 12:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Kepala Seksi TTL dan Subsidi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementeraian ESDM David Fernando Silalahi mengatakan, subsidi listrik tahun 2017 ini akan ada tambahan sebesar Rp7 triliun. Tambahan itu didapat dari ditemukannya data tambahan 2,44 juta juta pelanggan 900VA yang layak subsidi. Dengan demikian, kata David, angka pelanggan layak subsidi yang sebelumnya 4,1 juta bertambah menjadi 6,54 juta rumah tangga sehingga subsidi harus bertambah Rp7 triliun.
"Terkait subsidi listrik ada tambahan dana 7 triliun sehingga total subsidi tahun 2017 sebesar 51 triliun. Subsidi juga diberikan kepada UMKM, warteg, rumah ibadah, panti asuhan, listrik untuk KRL, dan kegiatan kependidikan masih diberikan subsidi," tutur David, seperti dikutip setkab.go.id, Kamis (20/7).
Untuk menangani pengaduan subsidi listrik tepat sasaran, menurut David, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait penerapan subsidi listrik tepat sasaran melalui kantor desa dan kelurahan untuk kemudian diteruskan ke kantor kecamatan dan/atau kabupaten kemudian pengaduan tersebut diteruskan ke posko pusat.
"Apabila rumah tangga pengadu terdapat dalam data terpadu, maka segera ditindaklanjuti oleh PLN dan diberikan tarif bersubsidi. Apabila rumah tangga pengadu tidak terdapat dalam Data Terpadu, Pokja Pengelola Data Terpadu akan memverifikasi pengaduan tersebut, apakah termasuk kategori miskin dan tidak mampu," ujar David.
Hingga 19 Juli 2017, menurut David, total pengaduan subsidi listrik tepat sasaran sebanyak 72.217 dan sudah selesai 39.768 sedangkan dalam proses verifikasi 32.449. "Lima provinsi dengan pengaduan tertinggi yakni Jawa Timur 17.259, Sulsel 11.304, Jateng 8.812, Sumbar 7.578, dan Aceh 7.057," ujar David.
Sementara itu, Senior Communication Strategy Specialist TNP2K Rajeshanagara Sutedja menyampaikan, saat ini kelompok kaya menerima subsidi listrik lebih besar. "Data penerima subsidi pelanggan 450VA 22,8 juta pada tahun 2016 sedangkan tahun 2017 23,1 juta sedangkan pelanggan 900VA 22,3 juta pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebanyak 4,1 juta pelanggan. Dengan demikian 18,25 juta rumah tangga tidak lagi disubsidi sejak 1 Januari 2017," ujar Rajesh.
Dampak kebijakan subsidi tepat sasaran, menurut Rajesh, dari segi inflasi menurut perhitungan dari BPS pada bulan Juni 2017 setelah penerapan pada kategori 900VA sebesar 0,06%. "Cita-cita ke depan adalah adanya integrasi penyaluran non tunai bantuan sosial dan subsidi," pungkas Rajesh. (mag)
Jonan Minta Subsidi Listrik Tambah 7 Triliun
Senin, 10/07/2017 16:04 WIBJAKARTA, GRESNEWS. COM - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan meminta tambahan dana subsidi listrik sebesar Rp7 triliun dalam alokasi APBNP 2017. Alasan penambahan dana subsidi itu karena adanya penundaan pencabutan subsidi terhadap pelanggan listrik 450 VA yang dianggap mampu. Serta adanya pembatalan pencabutan subsidi terhadap pelanggan 900 VA karena dianggap golongan tak mampu.
Usulan penambahan anggaran itu diajukan dalam APBNP 2017. Jonan mengusulkan alokasi subsidi listrik menjadi Rp51,99 triliun, atau naik Rp7 triliun dibanding alokasi APBN 2017 yang hanya sebesar Rp44,9 triliun.
Permintaan ini diajukan Jonan saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7). Permintaan itu sempat mengundang pertanyaan DPR, pasalnya PLN mengaku tengah melakukan efisiensi untuk menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Sehingga harusnya tak ada pembengkakan subsidi listrik.
Diungkapkan Jonan, anggaran subsidi harus naik karena ada penundaan pencabutan kebijakan subsidi listrik untuk pelanggan 450 VA. Dari total 23 juta pelanggan 450 VA, menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebenarnya ada 3,7 juta pelanggan yang dianggap mampu dan tidak layak disubsidi."Tapi pemerintah belum mencabutnya, masih ditunda. Total tambahan subsidi yang timbul akibat penundaan ini sebesar Rp 3,58 triliun," paparnya.
Selain itu sejak 1 Januari 2017, pemerintah melakukan penyesuaian tarif listrik dengan mencabut subsidi terhadap 18,7 juta pelanggan 900 VA yang dianggap mampu dari total 22,8 juta pelanggan 900 VA. Menurut data TNP2K hanya ada 4,1 juta pelanggan listrik 900 VA.
Namun belakangan berdasarkan verifikasi ulang dan pengecekan lapangan diketahui terdapat 2,4 juta pelanggan listrik 900 VA yang terhitung kategori miskin dan layak mendapat subsidi.
Sehingga jumlah pelanggan 900 VA yang harus layak disubsidi jumlahnya ada 6,54 juta pelanggan, bukan hanya 4,1 juta saja. Artinya, ada tambahan 2,4 juta pelanggan 900 VA yang harus disubsidi.
"Kami sudah menginfokan ke TNP2K, tolong ini diubah. Jadi ada selisih 2,4 juta pelanggan yang seharusnya dapat subsidi," tutur Jonan. Ia menambahkan, bahwa untuk mensubsidi 2,4 juta pelanggan butuh tambahan Rp 1,7 triliun.
Selain itu, subsidi listrik membengkak akibat perubahan harga minyak (Indonesian Crude Price/ICP) dan kurs dolar Amerika Serikat (AS). Kenaikan harga minyak dan kurs dolar AS dalam asumsi makro RAPBN-P 2017 membuat subsidi listrik harus naik Rp1,7 triliun.
"Adanya penundaan subsidi listrik tepat sasaran 450 VA, perubahan asumsi makro ICP dan kurs, serta tambahan 2,4 juta pelanggan 900 VA layak subsidi itulah subsidi listrik diusulkan bertambah Rp 7 triliun," jelasnya. (dtc/rm)Pemerintah Batalkan Pencabutan Subsidi 37.000 Pelanggan Listrik 900 VA
Sabtu, 08/07/2017 20:10 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah membatalkan pencabutan subsidi listrik terhadap 37.000 pelanggan 900 VA yang sebelumnya direncanakan untuk dicabut. Pembatalan itu menyusul koreksi terhadap status pelanggan setelah melalui verifikasi dan dinyatakan benar-benar kalangan miskin.
Sebelumnya pemerintah menerapkan kebijakan untuk mencabut subsidi listrik 18,7 juta pelanggan 900 VA dari total 22,8 juta pelanggan 900 VA dan hanya menyisakan subsidi terhadap 4,1 juta pelanggan 900 VA yang dianggap benar-benar miskin atau tak mampu. Pencabutan subsidi itu dilakukan terhadap 18,7 juta pelanggan itu dengan menaikkan tarif listriknya secara bertahap mulai 1 Januari 2017.
Namun pemerintah mempertimbangkan kemungkinan adanya pelanggan tidak mampu yang terjaring pencabutan subsidi itu pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM pun membuka Posko Pengadian sejak 1 Januari 2017.
Posko pusat pengaduan yang berkantor di Lantai 3 Gedung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, dibuka selama 24 jam. Posko bertugas menerima pengaduan dari masyarakat miskin.
Sejak Januari hingga akhir Juni lalu, tercatat telah ada 50.000 pengaduan masuk. Dari 50.000-an pelanggan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian ESDM, PLN, dan Kementerian Sosial terdapat 37.000 pelanggan dinilai benar-benar tidak mampu, dan dianggap berhak menerima subsidi listrik. Akhirnya pencabutan subsidi terhadap 37.000 itu dibatalkan.
"Berdasarkan pengaduan 37.000 sudah diverifikasi dan mendapat subsidi lagi karena masuk kriteria pelanggan 900 VA yang berhak mendapat subsidi," ujar Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka, saat ditemui di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/7).
Selain ada pengaduan yang minta pembatalan subsidi, menurut Made, ternyata juga ada 17 pengaduan pelanggan 900 VA yang justru minta subsidinya dicabut. Mereka merasa mampu dan tidak berhak mendapat subsidi. "Ada 17 orang komplain minta subsidinya dicabut," ujarnya.
Ditegaskan Made, Pemerintah telah menyiapkan mekanisme khusus untuk mencegah orang miskin jadi korban pencabutan subsidi listrik akibat belum terdata. Ada tim khusus yang dibentuk, dengan tugas menyeleksi masyarakat yang sebenarnya layak disubsidi, tapi terkena pencabutan subsidi.
Prosedur khusus untuk memasukkan masyarakat miskin pelanggan 900 VA yang belum terdata ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016. Masyarakat miskin bisa mengadu supaya mendapatkan haknya.
Berdasarkan Permen ESDM 29/2016 ini, Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu yang belum menerima subsidi tarif tenaga listrik dapat menyampaikan pengaduan melalui Desa/Kelurahan. Ada posko di Kelurahan dan Desa untuk menampung pengaduan. Ada formulir pengaduan yang harus diisi di posko ini.
Dari Desa/Kelurahan, pengaduan diteruskan ke Kecamatan. Di Kecamatan, data pelanggan yang mengajukan pengaduan dimasukkan dalam aplikasi berbasis web, langsung dikirim ke posko pusat di Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Bahkan jika di kecamatan tidak tersedia komputer dan internet, maka data dibawa ke Kantor Pemerintah Kabupaten/Kota, dimasukkan ke aplikasi dan dikirim ke posko pusat. Di Posko Pusat, tim yang terdiri dari TNP2K, Kementerian ESDM, PLN, dan Kementerian Sosial akan melakukan penilaian apakah pelanggan tersebut layak disubsidi atau tidak.
Kriteria untuk penilaian kriteria warga miskin sama dengan kriteria 40% penduduk termiskin Indonesia yang disusun TNP2K. Ada penilaian soal kepemilikan aset, perumahan, pekerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.(dtc/rm)