Kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan meminta Kapolri dan dan Panglima TNI menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Syafii, telah lama presiden dan berbagai tokoh nasional menyatakan berada di garis depan  berantas korupsi. Tetapi ternyata korupsi politik tetap merajalela. Gurita korupsi dari hulu ke hilir melibatkan pejabat kementerian, anggota DPR, para penegak hukum, partai politik, pengusaha dan lainnya.

"Ada tujuh point dari isi surat tersebut. Saya tidak menghujat siapa-siapa, prihatin dengan keadaan ini. Orang waras juga tahu dan prihatin dengan kondisi bangsa saat ini," kata Syafii Ma´arif, mantan Ketua PP Muhamadiyah kepada pers sebelum long march, di Gedung KWI, Jakarta, Selasa (18/10).